Jakarta, Aktual.co — Bupati Kotawaringan Barat, Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar,  tak memenuhi penggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Rabu (4/2). Padahal, Ujang sebelumnya sudah dijadwalkan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
“Rencananya Ujang juga dipanggil jadi saksi. Konfirmasi terakhir dengan penyidik Ujang tidak dapat hadir hari ini,” kata Kabagpenum Div Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/1).
Dikatakan Rikwanto, informasi yang diterimanya dari penyidik rencananya Ujang baru bisa menghadiri pemanggilan tersebut Kamis (5/2) besok. “Kemungkinan besok,” tandasnya.
Seperti diketahui Ujang Iskandar merupakan klien dari Bambang Widjojanto dalam sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, pada 2010 silam. Pasangan Ujang Iskandar-Bambang meminta bantuan Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukumnya terkait dugaan terjadinya kecurangan dalam Pilkada tersebut yang diduga dilakukan lawannya Sugianto Sabran-Eko Soemarno.
Ujang Iskandar-Bambang meng­gugat hasil perhitungan KPUD Kotawaringan Barat yang me­menangkan pasan­gan Sugianto-Eko Soemarno. Dari 67 saksi yang salah satunya berma Ratna Mutiara, terungkap adanya pem­bagian uang yang dilakukan tim Sugianto-Eko kepada warga di desanya. Dengan dasar kesaksian-kesaksian itulah MK menganulir keme­nangan pasang Sugianto-Eko. Ujang yang maju di pemilihan Bupati sebagai petahana kem­bali menduduki jabatannya.
Namun nasib naas justru menimpa para saksi tersebut salah satunya Ratna. Ia dilapor­kan oleh tim Sugiarto ke Mabes Polri terkait dugaan memberikan keterangan palsu. Lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis Ratna huku­man lima bulan penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Elvira Natali, penulis novel sekaligus artis pendatang baru ‘Janji Hati’ sangat setuju dengan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo terhadap pemberian hukuman mati bagi pengedar narkoba. Menurutnya, narkoba bisa merusak moral generasi muda Indonesia.

 “Aku setuju banget dengan pemberantasan narkoba. Karena buat aku barang haram tersebut merusak generasi muda bangsa kita,” ujar wanita kelahiran 1996, kepada Aktual.co, Selasa (3/2), di Pejaten Village, Jakarta Selatan.

 Kata Vira-panggilan akrab Elvira- hukuman mati merupakan hukuman setimpal bagi pengedar narkoba. 

 “Aku setuju banget dengan hukuman mati bagi para pengedar. Karena hukuman tersebut juga adil dengan perbuatan yang sudah dilakukannya dengan merusak dan generasi muda Indonesia. Dan, aku berharap hukuman tersebut bukan hanya setahun atau dua tahun karena itu tidak membuat jera dan kapok,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan berpendapat, Presiden memiliki kewenangan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bila terjadi kevakuman pengisi jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau empat pimpinan menyandang status tersangka, maka KPK harus diselamatkan. Presiden bisa menggunakan kewenangan mengeluarkan perppu untuk mengisi kevakuman pimpinan KPK,” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (4/2).
Bahkan menurut dia, penerbitkan perppu tidak harus menunggu sampai seluruh pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, tetapi jika Ketua KPK Abraham Samad menjadi tersangka, maka Presiden sudah harus menerbitkan perppu karena bila hanya dengan dua pimpinan, KPK tidak bisa mengambil keputusan.
Keempat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dilaporkan ke Bareskrim Polri atas berbagai kasus. Terakhir, Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan atas kasus pemalsuan dokumen.
Bahkan Kabareskrim Irjen Budi Waseso menyatakan bahwa Abraham Samad akan segera ditetapkan menjadi tersangka.
Selain Abraham Samad, Mabes Polri juga cekatan menyelidiki laporan terhadap pimpinan KPK lainnya.
Kini laporan terhadap Adnan Pandu Praja, Zulkarnain tengah diusut. Bambang Widjojanto sudah menjadi tersangka.
“Dari pengamatan saya, polisi sedang membidik seluruh pimpinan KPK dan sudah hampir pasti semua pimpinan KPK bisa menjadi tersangka,” katanya.
Menurut Johanes Tuba Helan, KPK saat ini sudah tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi, karena pimpinan KPK harus menghadapi proses hukum atas berbagai tuduhan.
Namun bukan berarti pemberantasan korupsi menjadi mandek. Pemberantasan korupsi masih dapat dijalankan oleh kejaksaan dan kepolisian, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Surabaya, Aktual.co — Buku berjudul ‘Saatnya Aku Belajar Pacaran’ karya Toge Aprilianto, yang terakhir muncul kontra dari banyak kalangan baik dari sosial media maupun anggota Dewan masih menjadi bahan perbincangan dimana-mana.

Pasalnya, buku tersebut dinilai mengajarkan pembacanya melakukan making love (ML) pada pasangan kekasih .Bahkan penerbit sempat  menyerukan agar buku ini segera ditarik dari peredaran.

Menanggapi hal tersebut, penulis bernama Toge Aprilianto saat dihubungi Aktual.co, enggan untuk memberikan keterangan lebih detail.

“Maaf, Mas saya tidak mau berkomentar dengan buku itu,” ceplos Toge, Rabu (4/2).

Begitu pula saat ditanya mengenai apakah sebelum menulis buku itu sempat terpikir akan menuai kontroversi ketika diterbitkan?

 Toge kembali mengatakan hal senada. “Maaf, Mas. Saya tidak mau berkomentar soal buku itu,” cetusnya.

Untuk diketahui, buku berjudul ‘Saatnya Aku Belajar Pacaran’ menuai kecaman keras sejak beberapa hari terakhir. 

Artikel ini ditulis oleh: