Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera mengambil kebijakan terbaik terkait masalah KPK-Polri dalam waktu dekat.
“Presiden akan ambil kebijakan terbaik dalam waktu dekat, tentu kebijakannya tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi kalau baik bagi orang banyak maka itu yang dilakukan,” ujar Yuddy, di Jakarta, Kamis (29/1).
Dia mengatakan, tidak mudah bagi Jokowi untuk mengambil keputusan soal KPK-Polri, di tengah arus politik yang demikian kuat dan proses politik yang melibatkan beragam kepentingan.
“Dalam masalah KPK-Polri seolah Presiden lemah, padahal justru tidak lemah, karena kekuatan beliau untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak,” kata dia.
Yuddy meyakini masalah yang mendera KPK-Polri hanya merupakan masalah etika. Apabila kedua institusi bisa menahan diri maka tidak akan terjadi gesekan berarti.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi berencana akan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Rencananya besok penyidik bakal memeriksa calon Kapolri itu sebagai tersangka.
Namun demikian, pihak KPK belum mengetahui apakah akan langsung menahan mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu.
“Belum tahu. Kami tunggu besok,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, kepada awak media, Kamis (29/1).
Priharsa mengatakan, kewenangan penahanan seluruhnya ada di tangan penyidik. “KPK mengharapkan yang bersangkutan bisa hadir memenuhi panggilan,” kata Priharsa.
Kemarin diketahui tiga saksi kasus Komjen Budi banyak yang tak menghadiri pemeriksaan. Mereka adalah Widyaiswara Madya Sespim Polri sekaligus mantan Kapolda Bangka Belitung, Brigjen Budi Hartono Untung, anggota Polres Bogor Brigadir Polisi Triyono, dan seorang pihak swasta bernama Liliek Hartati.
“Mereka tidak hadir dan tanpa memberikan keterangan,” ujar Priharsa kemarin.
Hal ini menambah panjang rentetan pengingkaran terhadap perintah Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi sudah memerintahkan supaya para saksi mematuhi aturan hukum, terutama mereka yang memang berlatar penegak hukum.
Saksi-saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan selain tiga nama di atas adalah Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Andayono, Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan, Brigjen Pol (Purn) Drs. Heru Purwanto, Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Drs. Herry Prastowo, SH, Msi., Komisaris Besar Polisi Drs. Ibnu Isticha, dan Wakapolres Jombang Kompol Sumardji. Hanya satu saksi diketahui memenuhi panggilan, yakni Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Syahtria Sitepu.
Budi disangkakan melanggar empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengkritik kerja Tim Independen yang dipimpin Buya Syafii Maarif. Tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo dalam rangka menengahi kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilai terlalu cepat menyimpulkan hasil kerjanya.
“Disatu sisi kita hargai rekomendasi akan usulan langkah strategis, tetapi catatannya, rekomendasi semestinya dikeluarkan setelah semuanya fix and finding,” tegas Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (29/1).
Maksudnya, Tim Independen bekerja secara menyeluruh dengan mencari semua informasi dari berbagai pihak. Dari akademisi, pakar hukum, kelompok masyarakat dan dua institusi yang berseteru. 
Berlaku demikian karena institusi Polri dan KPK juga sangat penting dimintai keterangannya. Bagaimana pandangan di internal Polri perihal nama Komjen Pol Budi Gunawan hingga proses hukum yang menjerat komisioner KPK Bambang Widjojanto. 
Begitu halnya di KPK perihal penetapan tersangka BG dan sikap penyidik hingga pimpinannya.
“Ini kesannya dari hasil analisa, terburu-buru. Ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,” kata Wasekjen PPP hasil Muktamar Surabaya ini.
Ditambahkan, rekomendasi cepat ini juga memunculkan penilaian seolah-olah ditubuh kepolisian apabila tidak segera ditunjuk Kapolri definitif akan terhambat. Nyatanya, fungsi-fungsi Polri hingga kini masih berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami juga nggak mau mendesak-desak Presiden, bagaimanapun kalau keputusan diambil secara emosional memunculkan masalah baru. Mestinya seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah,” jelas Arsul.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat.
“Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara komitmen beliau, kita dukung Polri dan KPK sama-sama penting dan harus kita jaga bersama,” kata Prabowo, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1) sore.
Sementara terkait pelantikan Kapolri, Prabowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden dan pemerintah.
“Urusan lainnya, itu sebetulnya tugas dan hak eksekutif, kami sepakat tadi saya sampaikan hormati apapun keputusan yang diambil oleh presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia saya yakin beliau utamakan kepentingan rakyat dan piih yang terbaik untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.
Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke kediaman Prabowo.
“Sebagai orang timur kita mengerti tata krama, saya mohon untuk diterima di kediaman resmi sebagai presiden, dalam pertemuan singkat saya sampaikan komitmen saya mendukung usaha bersama kita membangun bangsa Indonesia menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa,” kata Prabowo.
Tak lupa, Prabowo yang baru saja terpilih sebagai Presiden Federasi Pencak Silat Dunia mengundang Presiden untuk menghadiri acara penganugerahan gelar Pendekar Pencak Silat Utama, sekaligus bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Pencak Silat Dunia serta Ikatan Pencak Silat Indonesia.
“Tradisi kita setiap Presiden adalah pendekar utama pencak silat Indonesia, saat itu beliau menerima pendekar utama dan pakaian pencak silat dan beliau menerima,” paparnya.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.10 WIB. Prabowo datang dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat, sementara Presiden mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru.

Artikel ini ditulis oleh: