Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang dimohonkan oleh LPS itu sendiri.
“Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat mengucapkan amar putusan di Gedung Mahkamah Kontitusi (MK), Jakarta, Rabu (28/1).
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemohon merasa bahwa Pasal 30 Ayat (5), Pasal 38 Ayat (5), dan Pasal 42 Ayat (5) UU LPS tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon dalam menjual saham bank gagal yang berdampak sistemik.
Lembaga Penjamin Simpanan telah diberi kewenangan oleh UU untuk mengambil alih hak dan kewenangan dari bank gagal yang diselamatkan, yang kemudian diberi wewenang serta kewajiban untuk menjual seluruh saham pada bank gagal yang diselamatkan.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (5) UU LPS adanya potensi bahwa pemohon akan dianggap merugikan keuangan negara ketika nilai penjualan bank gagal dimaksud kurang dari tingkat pengembalian optimal.
Mahkamah kemudian menyatakan bahwa penjualan saham bank gagal yang nilai jualnya tidak mencapai tingkat pengembalian optimal tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara.  Kendati demikian, Mahkamah meminta penjualan saham bank gagal yang nilainya tidak mencapai pengembalian optimal harus dilakukan dengan transparan dan terbuka.
“Menurut Mahkamah, tindakan LPS yang pada tahun keenam menjual saham bank gagal yang berdampak sistemik dengan nilai jual yang tidak mencapai tingkat pengembalian optimal telah sesuai dengan perintah Pasal 42 Ayat (5) UU LPS sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida saat membacakan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU Lambang Negara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Menyatakan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang Pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (28/1).

Permohonan pengujian ini sebelumnya diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), serta dua warga negara Indonesia yakni, Erwin Agustian dan Eko Santoso.

Mahkamah menilai permohonan para pemohon sama dengan permohonan dalam perkara No. 4/PUU-X/2012 yang diputus pada Januari 2013, yang juga menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menegaskan bahwa negara memiliki alasan konstitusional untuk mengatur secara berbeda terhadap identitas tertentu yang dipilih menjadi Lambang Negara agar tidak menimbulkan kerancuan terhadap identitas (lambang) negara itu sendiri.

Mahkamah juga menyatakan bahwa pemohon hanya mempermasalahkan sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang “membuat lambang untuk perseorangan” yang “menyerupai Lambang Negara”, namun tidak mempermasalahkan norma pidana itu sendiri.

Oleh sebab itu Mahkamah berpendapat bahwa frasa “membuat lambang untuk perseorangan” dan frasa “menyerupai lambang negara” yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melantik calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan (BG), sama saja dengan merendahkan kapabilitas DPR, Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga yang mencalonkan.
“BG telah lulus dari uji kelayakan Kompolnas dan DPR. Tidak perlu menghormati siapa-siapa. Itu hak Prerogratif Presiden,” tegas Pengamat Hukum, Machtiar Siwa kepada Aktual.co, Rabu (28/1).
Menurut Machtiar, jika BG benar-benar tidak dilantik, itu juga sama saja dengan menghancurkan kewibawaan Presiden. 
“Presiden harus komitmen dengan pernyataanya. Kan Presiden juga yang mengusulkan nama BG. Pelantikan harus tetap dilaksanakan,” pungkasnya.
Diketahui, penetapan BG sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Jokowi menunda pelantikannya. Padahal BG sudah lolos ‘fit and proper test’ yang dilakukan oleh Kompolnas dan DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Sukardi Rinakit menilai komunikasi Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ini terputus, sehingga mengakibatkan timbulnya persoalan KPK-Polri.
“Kalau Jokowi bisa berkomunikasi baik dengan Megawati, hal-hal yang belakangan ini menjadi ‘ruwet’ tidak akan muncul,” kata Sukardi di Jakarta, Rabu.
Sukardi yang juga mantan anggota tim pemenangan Jokowi mengatakan orang-orang yang kini berada di dalam lingkaran kabinet Jokowi, telah membuat opini publik berupa isu pengekangan yang dilakukan Megawati terhadap Jokowi.
Menurut Sukardi orang-orang di lingkaran Jokowi ini memiliki ambisi atas sektor ekonomi dan politik kekuasaan.
Sebelumnya politisi PDIP Effendi Simbolon menyebut bahwa Jokowi telah dipengaruhi dan diatur oleh orang-orang dekat dalam kabinetnya. Salah satu nama yang dikritik Effendi adalah Seskab Andi Widjajanto.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira mendukung pernyataan Effendi yang dinilai sebagai langkah memperingatkan Jokowi.
“Itu berarti Effendi sayang dengan Jokowi. Kawan yang baik pasti akan memberitahukan ‘warning’ yang buruk. Yang bahaya itu orang yang selama ini ngomong baik tapi menusuk dari belakang,” tegas Andreas.

Artikel ini ditulis oleh: