Jakarta, Aktual.co — Diduga merusak kantor redaksi harian Sulteng Post, Ahwan Ahmad terpaksa digelandang oleh aparat Kepolisian Resor Palu, Kamis (12/2) malam, sekitar pukul 23.00 WITA.
Kepala Polres Palu AKBP Basya Radyananda mengatakan, Ahwan ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di kawasan Perumahan Verum Garden.
“Tersangka akan dijerat Undang-undang Darurat karena membawa senjata tajam, serta pasal 406 KUHPidana tentang pengrusakan dengan ancaman penjara hingga 15 tahun,” kata dia di Palu, Jumat (13/2).
Saat ini tersangka telah diamankan di Polsek Palu Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, kantor redaksi Sulteng Post yang beralamat di Jalan Rusa, dirusak seseorang sekitar pukul 19.00 WITA sehingga sejumlah komputer dan peralatan eletronik rusak.
Pemimpin Redaksi Harian Sulteng Post Aprisal Malik Bram menceritakan, saat itu ada seorang pria mengetuk pintu dan mencari pemilik perusahaan yang menerbitkan surat kabar Sulteng Post.
Kemudian, pria tersebut mengambil parang dan memutus sejumlah kabel komputer serta membanting beberapa komputer yang ada di ruang redaksi sehingga rusak.
Wakil Pimpinan Umum Harian Sulteng Post Agus Panca Saputra menduga pengrusakan itu dilatarbelakangi adanya sengketa nama koran yang sama yang pernah terbit puluhan tahun silam, namun saat ini tak terbit lagi.
Pada 7 Agustus 2014, PT Media Citra Inti yang dipimpin Ahwan Ahmad mengirimkan somasi ke manajemen Sulteng Post agar tidak menerbitkan koran itu karena nama Sulteng Post sudah terbit duluan dan dikelola PT Media Citra Inti.
Hal itu diperkuat dengan adanya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers sesuai Surat Keputusan Menteri Penerangan pada Juli 1998, seperti yang terdapat di surat somasi yang ditandatangani Direktur PT Media Citra Inti, Ahwan Ahmad.
Agus mengatakan manajemen Sulteng Post siap menghadapi gugatan hukum jika hal itu diadukan ke jalur hukum, tidak melalui cara-cara kasar.
Agus juga mengaku telah berkoordinasi dengan mantan petinggi redaksi Sulteng Post yang telah terbit pertama kali, yakni Rendy Lamadjido dan Fredy Zainal Abidin.
“Mereka gak persoalkan Sulteng Post terbit lagi. Mereka justru heran kenapa baru sekarang diributkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Saksi ahli Zaenal Arifin Mochtar menyebut, mustahil jika Komisi Pemberantasan Korupsi harus selalu dipimpin oleh lima orang.
“Secara pembacaan struktural Undang-undang KPK, mustahil diterjemahkan bahwa kolegial kolektif itu harus selalu lima dan wajib lima (pimpinan),” kata Zaenal dalam sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
Menurut dia, hal tersebut dikarenakan ada kalanya pimpinan KPK mengalami ‘conflict of interest’ atau konflik yang melibatkan anggota keluarga dan pimpinan KPK sehingga tidak bisa menjabat posisi tersebut.
“Karena memang ada kondisi ‘conflict of interest’ sehingga tidak bisa lima,” kata dia.
Dia mengatakan, apabila terjadi halangan demikian maka tidak mungkin lembaga antikorupsi tersebut berhenti atau tidak memutuskan suatu perkara.
Dosen dari Universitas Gadjah Mada tersebut menjelaskan, kekosongan pimpinan tersebut minimal harus setengah plus satu dari keseluruhan anggota.
“Minimal harus setengah plus satu, kalau di KPK minimal tiga pimpinan,” kata dia.
Dengan begitu, kata Zaenal, berlaku hukum forum yang berarti pengambilan keputusan diambil oleh forum yang beranggotakan setengah plus satu dari jumlah keseluruhan pimpinan.
Hukum forum tersebut, kata Zaenal memang tidak diatur dalam Undang-undang KPK namun Komisi Yudisial menggunakannya.
Dalam KY, kata Zaenal, berlaku forum lima orang untuk memutuskan pengawasan kewenangan hakim. “Pengambilan keputusan untuk kewenangan pengawasan hakim sekurang-kurangnya lima orang, dari tujuh komisioner,” kata dia.
Sedangkan apabila pimpinan KPK tersisa tinggal dua orang maka berlaku peraturan pengganti undang-undang (perppu) pelaksana tugas pimpinan KPK.
Namun berdasarkan perancang Undang-undang KPK, Prof Romly Atmasasmita mengatakan pimpinan KPK wajib lima orang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK.
Romli mengatakan, apabila ada kekosongan pimpinan maka presiden wajib mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat pimpinan KPK pengganti.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Rabu (11/2) malam, Presiden Jokowi telah menelpon Ketua DPR RI, yang intinya tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan.
Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2).
“Yang saya ketahui, Presiden Jokowi menelpon Setya Novanto pada Rabu malam. Katanya tidak akan melantik Komjen Budi, dan mengusulkan calon Kapolri baru,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa mengatakan, bila Presiden Jokowi mengusulkan nama baru untuk calon kapolri, dipastikan 9 fraksi yang ada di Komisi III DPR RI akan menolak.

Artikel ini ditulis oleh: