Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku, belum mendapat surat panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
“Belum (dapat surat panggilan), Insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya Bareskrim akan mengirim,” kata Bambang di gedung KPK Jakarta, Rabu (28/1).
Dia pun mengaku memang sejak awal belum pernah dipanggil oleh Bareskrim Polri. “Cuma di situ namanya ‘Surat Penangkapan’ tapi isinya pemeriksaan untuk meminta keterangan.”
Bambang mengatakan bila mendapatkan surat panggilan pemeriksaan akan menaati hukum dan akan memenuhi panggilan tersebut. “Kami taat hukum. Saya kemarin datang ke Bareskrim karena saya pikir saya diperiksa. Tidak tahunya, ketika saya sudah sampai sana, dicek ke kantor, belum ada surat panggilan, jadi saya balik lagi.”
Terkait statusnya sebagai tersangka, dia juga sudah mengajukan surat pemberhentian diri sementara kepada Pimpinan KPK yang tersisa, yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU No 30 tahun 2002 disebutkan “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.” Namun surat permintaan pemberhentian diri sementara tersebut ditolak oleh pimpinan KPK.
Pimpinan KPK juga akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo mengenai status Bambang tersebut karena pasal 3 UU tersebut mengatur bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Bambang menjadi tersangka dalam kasus ini berdasarkan laporan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sugianto Sabran pada 19 Januari 2015 selaku calon Bupati Kotawaringin Barat yang bersengketa di MK pada 2010.
Bambang sempat ditahan oleh Bareskrim Polri sejak ditangkap pada Jumat (23/1) pagi hingga dilepaskan pada Sabtu (24/1) dini hari setelah didesak oleh koalisi masyarakat sipil dan pemberian jaminan oleh dua komisioner KPK Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan, meski banyak saksi yang dipanggil tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
“Tapi yang saya ingin kasih jaminan, kita akan ikuti tahapan sesuai dengan prosedur kalau nanti harus diperiksa lebih lanjut, kita akan ikuti,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Rabu (28/1).
Namun demikian, lanjut BW sapaan akrabnya mengatakan, Presiden Jokowi sudah menjamin proses tersebut akan dilakukan secara akuntabel, artinya juga akan menjamin bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus konsisten.
“Sama seperti saya, datang. Jadi saya ingin menunjukkan sebagai penegak hukum harus konsisten, kalau penegak hukum tak konsisten, apa itu.”
Keterangan saksi menurut Bambang memang dibutuhkan sebagai alat bukti. “Alat bukti kan salah satunya keterangan saksi. Dalam hukum acara ada mekanismenya,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, menurut Bambang, pihak Polri seharusnya mendukung terungkapnya kasus ini karena Budi Gunawan diduga menggunakan kewenangannya sebagai petinggi Polri untuk kepentingannya sendiri.
“BG (Budi Gunawan) juga melakukan tidak pidana dengan menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri. Itu tidak berkaitan dengan institusi, sehingga kepentingan institusi untuk masuk dalam perkara ini sebetulnya tidak ada.”
Artinya, tidak ada alasan bila Polri tidak mendukung pengungkapan kasus ini termasuk dengan tidak menghadirkan jajarannya sebagai saksi di KPK.
“Karena dia (Budi Gunawan) menggunakan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kejernihan dalam melihat masalah ini bisa dikemukakan dengan baik maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan hukum, apa lagi Presiden sudah mengatakan ikuti aturan hukum. Saya percaya kok sama Presiden.”
Dalam kasus tersebut, KPK sudah memanggil tujuh orang saksi, kebanyakan adalah polisi aktif yaitu Direktur Penyidikan Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo; dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha; mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto.
Mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur; Wakil Kepala Polres Jombang Komisaris Polisi Sumardji; Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan dan Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu.
Hanya Syahtria Sitepu yang memenuhi panggilan KPK pada 19 Januari 2015 lalu.
Dalam kasus tersebut, Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu