6 Mei 2026
Beranda blog Halaman 39106

Di Sumut Masih Ada Gaji Guru Swasta Rp100 Ribu

Medan, Aktual.co — Di Sumatera Utara, rendahnya apresiasi terhadap kehidupan tenaga pendidik (guru), ternyata masih saja ditemukan. Di mana masih saja ada tenaga pendidik guru swasta yang mendapatkan honor hanya Rp100 ribu per bulan.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi usai menerima informasi dari Badan Musyawarah Penguruan Swasta (BMPS) Sumut di ruang kerjanya di kantor Gubernur Sumut, jalan Diponegoro Medan, Rabu (11/2).

“Bagaimana guru dapat mengajar dengan serius jika apresiasi yang didapatnya sangat rendah,” ujar Wagub.

Menurut Wagub, mendapatkan informasi itu dirinya merasa terkejut. Kondisi itu menurutnya merupakan bukti rendahnya apresiasi kepada tenaga pendidik di Tanah Air.

“Mari kita bercermin ke Jepang saat sekutu menghancurkan Kota Nagaski dan Hirosima. Kaisar tidak bertanya, berapa panglima perang yang masih hidup. Tetapi berapa guru yang tersisa. Kaisar optimis akan membangun negara jika masih banyak guru yang tersisa. Kita lihat hasilnya saat ini. Jepang menguasai perekonomian dan teknologi dunia,” katanya.

Padahal, kata Erry, berdasarkan UUD 1945 dalam amandemen bahwa dana pendidikan dari APBN mencapai 20 persen. Dana itu digunakan untuk Bantauan Operasi Sekolah (BOS), salah satunya untuk mendukung tingkat kesejahteraan guru swasta.

Melihat kondisi itu, Erry pun berharap, standarisasi gaji guru swasta dapat segera dirumuskan. Hal itu untuk mengantisipasi rendahnya tingkat kehidupan para guru swasta.

“Standarisasi gaji guru swasta baiknya segera dirumuskan. Dengan demikian, sekolah swasta dapat berperan dalam melahirkan generasi muda berkualitas,” katanya.

Sementara Ketua BMPS Sumut Suparno mengakui, salah satu program kerja pengurus BMPS Sumut periode 2014-2019 yakni menyusun draft acuan standarisasi gaji guru swasta di Sumut. Acuan tersebut dalam waktu dekat akan dikupas bersama dengan melibatkan berbagai pihak.
 
“Kami berharap acuan tersebut akan diseminarkan. Kemudian ditetapkan agar ada standarisasi gaji yang layak bagi guru-guru swasta,” harap Suparno.
 
Saat ini, sebut Suparno, organisasi perguruan swasta yang bergabung dalam BMPS Sumut tercatat 469 lembaga. Tersebar di 18 kabutapaten dan kota di Sumut.

“Tujuan utama standarisasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga merangsang guru swasta untuk serius menjalankan tugas dan fungsinya mencerdaskan anak bangsa,” sebut Suparno.

Artikel ini ditulis oleh:

Jokowi Perlu Perbaiki Gaya Komunikasi Politiknya

Jakarta, Aktual.co —Presiden Joko Widodo tampaknya perlu merevisi atau memperbaiki pola dan gaya komunikasi politiknya terhadap publik. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil, mengamati berbagai heboh politik di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Dan, perkembangan yang paling akhir adalah kasus peluncuran kerjasama “mobil nasional” (mobnas) di Malaysia, di mana Presiden Jokowi hadir bersama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Telah muncul polemik di Tanah Air tentang penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara perusahaan asal Indonesia, PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhard di Malaysia, Jumat (6 Februari 2015). ACL adalah milik A.M Hendropriyono, tokoh intelijen yang dikenal sebagai pendukung Jokowi dan dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dalam spanduk yang tertera di event acara itu, memang terlihat kata-kata “national car,” tetapi sejatinya ini adalah kerjasama murni business-to-business. Namun, penandatanganan itu tidak diprakarsai oleh pemerintah RI, apalagi punya keterlibatan khusus.

Sebelum Presiden balik ke Indonesia, Menteri Perindustrian Saleh Husin hari Senin (9 Februari 2015) sudah mengoreksi pemberitaan media. Saleh Husin menegaskan, hingga kini Indonesia belum memutuskan memproduksi mobnas. “Sampai sejauh ini belum pernah ada pembicaraan tentang mobil nasional,” ujar Saleh.

“Penandatanganan MoU itu murni business to business dan dilakukan dalam rangka membuat feasibility study untuk enam bulan ke depan,” kata Saleh. Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya lebih fokus pada meningkatkan kemampuan industri otomotif lokal. “Kami terus berkoordinasi agar industri otomotif yang saat ini ada terus meningkatkan komponen lokalnya,”  tambah Saleh.

Dia menegaskan, pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Begitu juga dengan keterlibatan perusahaan pelat merah alias BUMN. “Tidak ada pelibatan unsur pemerintah, baik menggunakan APBN maupun BUMN. Jadi sekali lagi itu murni private to private,” tegas Saleh. 

Sesudah pulang ke Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan, ia lebih menjagokan mobil Esemka buatan PT Solo Manufaktur Kreasi ketimbang mobil buatan Perusahaan Otomobil Nasional Malaysia Proton. “Kalau bicara mobil nasional, tentu saja saya akan berbicara Esemka,” katanya di bandara Halim Perdanakusumah, sepulang dari lawatan tiga negara, Selasa (10 Februari 2015).

Mobil Esemka dan Jokowi memang seperti dua hal yang tak terpisahkan. Ketika belum menjadi presiden dan masih berstatus Walikota Solo, mobil Esemka dan proyek mobil nasional adalah isu yang melambungkan nama Jokowi dan mengangkat popularitasnya. Kini, sesudah jadi Presiden RI, isu mobil nasional pula yang mengganggu Jokowi. ***

E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com

Artikel ini ditulis oleh:

Afghanistan Berpotensi Jadi Sarang ISIS

Jakarta, Aktual.co —Afghanistan berpotensi menjadi tempat berlindung kelompok militan Islamic State (ISIS) seiring ditariknya pasukan Amerika Serikat (AS) dan negara lain. Kekhawatiran dilontarkan Robert Grenier, mantan pejabat tinggi Agensi Intelijen AS atau CIA. Grenier berpendapat Taliban, yang terdapat di Afghanistan dan Pakistan, kerap melihat sesuatu secara hitam dan putih. Mereka selalu memutuskan sesuatu lewat pertanyaan: “Apakah hal tersebut benar secara Islam atau tidak?”

“Mereka (Taliban) tidak akan berpaling pada orang-orang yang berideologi sama,” tutur Grenier, dalam sebuah acara di New America, Selasa (10/2/2015). “Saya juga yakin mereka tidak akan memalingkan perhatiannya dari teroris internasional (ISIS), Jika mereka datang ke Afghanistan dalam jumlah besar,” sambung dia, seperti diwartakan AFP. ISIS telah menguasai banyak wilayah di Irak dan Suriah, sejak pertama kali mendeklarasikan kekhilafahan pada 2014. AS mendirikan koalisi global dan menggempur ISIS lewat serangan udara di Irak serta Suriah.

Korut Layangkan Nota Protes ke Indonesia

Jakarta, Aktual.co —Duta Besar Republik Demokratik Korea (Korea Utara) Ri Jong Ryul, 59 tahun, melayangkan nota diplomatik bernada protes kepada pemerintah Indonesia. Protes ini terkait dengan sikap pemerintah Indonesia yang membiarkan penyelenggaraan simposium internasional membahas mengenai hak asasi manusia rakyat Korut pada Selasa, (10/2), seperti yang dilansir Tempo.co.

Menurut Ri Jong Ryul, simposium itu yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)-Indonesia hanya bertujuan untuk menyebarkan rumors dan permusuhan terhadap Korea Utara.

“Indonesia dan Korea Utara selama ini berhubungan sangat erat. Tolong hentikan pertemuan-pertemuan semacam ini (simposium) untuk menentang negara kami. Kami menghormati harga diri dan kedaulatan negara-negara lain,” kata Ri Jong Ryul di kantornya, Jakarta, Selasa siang, (10/2).

Menurut Ri Jong Ryul, nota diplomatik bernada protes sekaligus kecaman terhadap penyelenggara simposium internasional tentang HAM Korut disampaikan ke Kementerian Luar Negeri, Biro Kepresidenan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Interpol. “Namun hingga simposium digelar pada pukul 11 siang, mereka tidak merespon nota diplomatik kami,” kata Ri Jong Ryul menyesalkan. Dengan nada kecewa, Duta Besar Korea Utara ini mengingatkan Indonesia, jika pertemuan-pertemuan semacam ini terus dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, maka hubungan yang sudah berlangsung baik antar dua negara akan tercederai.

Simposium internasional digelar di Golden Ballroom A, Hotel Sultan, Jakarta pada Selasa siang hingga sore. Simposium menghadirkan sejumlah akademisi dan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi HAM Korut, Marzuki Darusman. Duta Besar Korea Selatan Cho Tai Young juga hadir di simposium ini.

Rafendi Djamin dari AICHR-Indonesia mengatakan lembaganya berperan sebagai co-host dalam simposium internasional tersebut. “Saya sebagai pembicara dan AICHR-Indonesia sebagai co-host,” kata Rafendi yang dihubungi melalui telepon saat akan berangkat ke Malaysia, Selasa sore, 10 Februari 2015. Ia membenarkan ada seorang diplomat Korea Utara yang hadir di acara itu dan menggelar konferensi pers membacakan pernyataan protes kepada sejumlah jurnalis yang hadir di simposium. “Saya mendengar Korut kecewa tidak diundang di simposium ini,” kata Rafendi.

Tim Sembilan Pertimbangkan Usulan FDSI Soal Pembekuan PSSI

Jakarta, Aktual.co — Juru bicara Tim Sembilan, Gatot Dewa Broto mengungkapkan, pihaknya masih mempertimbangkan ususlan dari Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI). Ini terkait dengan permaintaan FDSI, untuk membekukan PSSI.

“Kita masih pertimbangkan usulan itu (pembekuan),” kata Gatot ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (11/2).

Gatot yang juga menjabat sebagai Deputi V Kemenpora itu menegaskan, untuk bisa membekukan kepengurusan PSSI, tim yang dikomandoi oleh mantan Wakapolri, Oegroseno itu, akan melihat perkembangan sepakbola Indonesia.

“Jika kondisinya tetap stagnan, ada kemungkinan untuk membekukan PSSI,” tegas Gatot.

Meski begitu, keputusan akhir akan diambil ketika tim tersebut sudah menjalani tugasnya selama tiga bulan dan menyampaikan laporannya kepada Menpora, Imam Nahrawi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sebenarnya, Intel Pakistan Tahu Keberadaan Osama Sebelum Tewas

Jakarta, Aktual.co —Biro intelijen Pakistan (ISI) sempat mengaku tak mengetahu keberadaan Osama bin Laden hingga kematianya. Namun mantan kepala intelijen menepiskan pernyataan itu. Letnan Jenderal Asad Durani, mantan Kepala Intel Pakistan mengatakan, biro intelijen negaranya tahu dimana Osama berada hingga serbuan tentara AS menewaskan pimpinan kelompok militan tersebut, seperti yang dilansir Rimanews.com.

Kepada al Jazeera Durani mengaku meragukan pernyataan resmi yang disampaikan oleh ISI yang mengaku tak mengetahui keberadaan pimpinan Al Qaida hingga kematiannya. Menurut Durrani, pernyataan intelijen Pakistan menyiratkan mereka sebenarnya menyimpan informasi di mana bin Laden sembunyi. Namun  informasi hanya akan disampaikan jika ada perjanjian quid pro quo (pertukaran informasi atau pertukaran tahanan).

“Saya tak bisa mengatakan dengan tepat apa yang terjadi, namun sangat mungkin ISI tidak tahu, namun lebih sangat mungkin, mereka tahu,” kata Durrani. Durrani yang bertugas sebagai Direktur Jenderal ISI sejak tahun 1990-1992 menegaskan, bin Laden diserahkan melalui sebuah perjanjian “untuk mengakhiri masalah di Afghanistan.”

Saat ditanya kemungkinan Bin Laden disembunyikan secara aman oleh ISI, Durrani menjawab, “jika ISI melakukan itu, saya akan mengatakan mereka melakukan tugas dengan baik. Dan jika kemudian mereka memberitahu lokasi, artinya mereka lakukan yang harus mereka lakukan.”

Berita Lain