Jakarta, Aktual.co —Direktur Eksekutif IndoStratregi Andar Nubowo mengatakan insiden Charlie Hebdo tak bisa lepas dari kegagalan Perancis mengatasi krisis ekonominya sejak 2007 lalu. Menurut dia, tewasnya belasan orang karena insiden itu bisa dilihat dari sisi membeludaknya jumlah imigran. Khususnya yang berasal dari daerah bekas jajahan Perancis dan mayoritas muslim di negeri Eropa Barat.

Mereka merasa sudah mengalami diskriminasi dalam hal sosial, ekonomi dan politik. Menurut Andar persoalan penghinaan Islam dan media satiris sebetulnya di Perancis banyak dan sudah lama. Kaum imigran tersebut masih tidak bereaksi apa-apa karena mereka sadar Perancis negara sekuler.

Tapi, keresahan kaum muslim bermula ketika tahun 1986 sampai akhirnya pada tahun 2004 yang secara tegas Perancis melarang burkah, hijab dan segala atribut Islam di Perancis. Di saat itulah, kaum ekstrimis yang banyak berasal dari imigran merasa pemerintah Perancis sudah tidak bisa lagi memberikan mereka pekerjaan, pendidikan dan hak politik dan sosial lainnya.

“Akhirnya isu ini dipakai kaum radikal untuk melawan Perancis. Muncul Charlie Hebdo, momentum ini digunakan. Tapi, isu ini tak bisa lepas dari gagalnya Perancis tangani kaum imigran dan minoritas serta meredam gerakan radikal,” kata Andar di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (26/1).

Jakarta, Aktual.co —Dua petugas polisi Rwanda divonis 20 tahun penjara karena membunuh aktivis anti-korupsi yang sedang menyelidiki penyelundupan mineral dari Republik Demokratik Kongo. Gustave Makonene, aktivis anti-korupsi Transparency International, ditemukan tewas pada bulan Juli 2013 lalu di Rubavu, dekat perbatasan Kongo. Rubavu merupakan wilayah kaya mineral yang dilanda perang hingga memicu perdagangan ilegal.

Kedua polisi yang dijatuhi hukuman, Isaac Ndabarinze dan Nelson Iyakaremye, berpangkat kopral. Hakim Esron Gashyende mengatakan biasanya pelaku kriminal serupa dapat divonis hukuman mati. Namun, ia hanya menjatuhi hukuman 20 tahun penjara kepada keduanya karena mereka mengakui kesalahan dan bekerja sama sepanjang penyelidikan.

Direktur Eksekutif Transparency International di Rwanda mengatakan vonis itu terlalu ringan. “Kami mengikuti sidang dengan hati-hati dan narapidana telah mengatakan bahwa pembunuhan itu direncanakan,” kata Mupiganyi Appolinaire kepada Reuters. “Kami berharap bahwa mereka akan mendapatkan hukuman terberat dalam hukum pidana Rwanda.” Dia mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk banding setelah mengkaji putusan tersebut.