Jakarta, Aktual.co —Sebuah kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati hak-hak sipil Amerika Serikat-Arab Saudi, mengatakan film American Sniper yang baru dirilis ke publik akhir-akhir ini telah meningkatkan ancaman terhadap umat muslim di Amerika. Komite Anti Diskriminasi Amerika-Arab Saudi (ADC) telah bersurat kepada aktor pemeran utama film American Sniper, Bradley Cooper dan sutradara film itu, Clint Eastwood, untuk berbicara ke publik guna membantu mengurangi retorika penuh kebencian yang timbul pascapemutaran film itu’.

Menurut ADC, kebencian itu muncul akibat dari penggambaran Arab dan Muslim dalam Film itu. Mereka telah mengumpulkan ratusan pesan penuh kebencian yang menargetkan Arab dan Muslim Amerika Serikat dari para penonton fim dari Facebook dan Twitter. Dalam sebuah pernyataan, Presiden ADC, Samer Khalaf mendesak Eastwood dan Cooper untuk menanggapi ancaman-ancaman tersebut.

‘Visibilitas anda, pengaruh, dan koneksi anda ke film itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menarik perhatian dan mengurangi bahaya serius yang dihadapi masyarakat masing-masing negara,” ujarnya seperti dikutip dari Metro.co.uk, Senin (26/1). Namun, Jack Horner, juru bicara Warner Bros studio film, yang melepas film itu mengatakan bahwa pihak studio mengecam setiap kekerasan, retorika anti-Muslim, termasuk yang telah dikaitkan dengan para penonton film itu.

Film itu juga menuai kecaman keras dari para kritikus film, karena mengumbar adegan kekerasan dan penuh dengan agenda propaganda AS. Film American Sniper, menceritakan kisah seorang tentara US Marine, Chris Kyle, yang dinobatkan menjadi sniper yang paling mematikan dalam sejarah militer AS. Hanya dalam sepekan setelah kemunculannya, film itu berhasil meraup keuntungan sebesar 90 juta US Dollar.

Ankara, Aktual.co —Pengadilan Turki memerintahkan Facebook menghapus sejumlah halaman, yang dinilai menghina Nabi Muhammad, dengan mengancam menghentikan jalan ke seluruh laman jaringan gaul itu jika tidak patuh, kata media setempat. Perintah itu dikeluarkan pengadilan tersebut pada Minggu mengikuti permintaan jaksa, kata penyiaran negara TRT. Belum seorang pun dari Facebook menanggapinya.

Itu langkah terkini untuk menindak bahan dipandang menyinggung perasaan keagamaan di negara dengan sebagian besar Muslim itu, tempat pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan dilihat berhaluan Islam. Pada awal bulan ini, jaksa melancarkan penyelidikan terhadap koran pencetak ulang bagian dari mingguan satir Perancis “Charlie Hebdo” sesudah serangan pegaris keras atas kantornya di Paris.

Ketua milisi kuat Syiah Yaman pada pekan lalu mengutuk “Charlie Hebdo” untuk penghinaannya terhadap Islam. “Kami tegas mengutuk penghinaan terhadap Islam,” kata Abdul Malik al-Huthi dalam pidato televisi, yang berpusat terutama pada kemelut politik dan keamanan di Yaman, tempat pasukannya merebut istana presiden.

Ia mengacu pada kartun Nabi Muhammad, yang diterbitkan majalah tersebut. Huthi juga mengatakan penghubung yang terjadi di Paris dengan Yaman dan Alqaida adalah komplotan asing terhadap negaranya. Alqaida Yaman di Semenanjung Arab mengaku bertanggung jawab atas serangan 7 Januari, saat dua bersaudara terhubungan dengan kelompok tersebut menewaskan 12 orang di kantor mingguan tersebut.

Empatpuluh lima gereja dibakar pada akhir pekan lalu di ibu kota negara Niger saat berlangsung unjukrasa menentang penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh “Charlie Hebdo”, kata polisi. Unjukrasa itu juga menewaskan lima orang dan melukai 128 lagi di Niamey, membuat sekolah Kristen dan panti asuhan terbakar, kata Adily Toro, juru bicara kepolisian nasional. Kerusuhan serupa menewaskan lima orang dan melukai 45 lagi di kota selatan, Zinder.

Puluhribuan orang ikut dalam unjukrasa didukung pemerintah di Chechnya, wilayah utara Rusia berpenduduk Muslim, menentang penerbitan kartun Nabi Muhammad menyusul serangan di Perancis. “Ini unjukrasa menentang pendukung penerbitan karikatur Nabi Muhammad,” kata pemimpin kuat kawasan tersebut, Ramzan Kadyrov, di hadapan pengunjukrasa di ibu kota Chechnya, Grozny.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Indonesia harus terus melanjutkan pendekatan kepada Arab Saudi terkait usaha membebaskan WNI dari ancaman hukuman mati di negara tersebut, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin. “Walaupun kekuasaan Arab Saudi sudah beralih dari Raja Abdullah bin Abdulaziz ke Raja Salman, pemerintah Indonesia harus terus melakukan pendekatan untuk membebaskan WNI dari hukuman mati,” ujar Din di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut dia, pemerintah, baik di tingkat presiden maupun menteri harus melakukan pembicaraan dengan Raja Salman terkait WNI tanpa melepaskan ciri demokrasi bebas-aktif Indonesia. Raja Arab Saudi, lanjut Din, memang tidak bisa membatalkan vonis hukuman mati oleh pengadilan, namun dalam kasus pembunuhan oleh WNI, bisa membantu untuk berkomunikasi dengan keluarga korban. Dalam hukum Arab Saudi, pada kasus kriminal yang merugikan manusia atau “qisas”, perdamaian dengan keluarga korban melalui uang “diyat” bisa mencabut vonis hukuman mati.

Terkait WNI yang didakwa ataupun diancam di luar negeri, menurut data lembaga perlindungan buruh migran Migrant Care, jumlahnya mencapai 360 orang, 17 di antaranya sudah mendapatkan vonis tetap. Ketujuh belas WNI tersebut berada di Malaysia, Tiongkok dan Arab Saudi dengan kasus pembunuhan dan narkotika.

Sebelumnya diberitakan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz meninggal pada Jumat (22/1) dini hari dan posisinya digantikan oleh putra mahkota Pangeran Salman bin Abdulaziz. Di masa kekuasaan raja yang meninggal dalam usia 90 tahun tersebut, beberapa kali diminta pemerintah Indonesia untuk memberikan pengampunan kepada WNI yang divonis hukuman mati di Arab Saudi.

Pangeran Salman bin Abdulaziz sendiri, menurut Kantor Berita Reuters, adalah pengganti Raja Abdullah yang berumur sekitar 79 tahun. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Riyadh selama 50 tahun dan setelahnya menjadi menteri pertahanan sekaligus pewaris kerajaan.

Artikel ini ditulis oleh: