Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 Mei 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39120

Raksasa Energi AS Umumkan PHK Terdampak Anjloknya Minyak Dunia

Jakarta, Aktual.co — Salah satu perusahaan jasa ladang minyak terbesar di dunia, Halliburton Co mengatakan akan memangkas 5.000 hingga 6.500 pekerjanya untuk mengatasi penurunan harga minyak mentah. Hal tersebut merupakan tindakan terbaru dalam serangkaian pengumuman PHK di ladang minyak.

Perusahaan yang berbasis di Houston itu membuat pengumuman dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa. Pemangkasan pegawai itu mencapai sekitar 6,5-8,0 persen dari angkatan kerja globalnya seebanyak 80.000 karyawan.

“Kami menghargai setiap karyawan yang kami miliki, tetapi sayangnya kami dihadapkan dengan kenyataan sulit bahwa pengurangan diperlukan untuk melewati lingkungan pasar yang penuh tantangan,” kata juru bicara Halliburton Emily Mir dalam pernyataannya dilansir Rabu (11/2).

Pengurangan akan mempengaruhi “semua bidang operasi Halliburton,” kata Mir.

Halliburton adalah perusahaan rekah hidrolik terbesar di Amerika Serikat, dan penyedia alat-alat minyak terbesar kedua di dunia setelah Schlumberger.

Langkah Halliburton menambah jumlah PHK yang diumumkan oleh empat perusahaan ladang minyak terbesar di dunia dalam beberapa pekan terakhir menjadi lebih dari 30.000 pekerja di seluruh dunia, yaitu sekitar 9,4 persen dari angkatan kerja gabungan mereka, menurut Houston Business Journal.

Kebanyakan perusahaan produsen dan jasa minyak di Amerika Serikat telah mengumumkan pengurangan pekerja dan pemotongan anggaran yang luas dalam menanggapi kejatuhan harga minyak. Para pengamat mengatakan sebagian besar perusahaan energi diperkirakan memangkas setidaknya 15 persen dari belanja modal tahun ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ahok Belum Hitung Kerugian Banjir, Kadin: 1,5 Triliun Per Hari

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum mendapat laporan soal besarnya kerugian yang disebabkan banjir di Jakarta selama dua hari lalu. Ahok malah persilahkan publik menilai sendiri angka kerugian akibat banjir.
“Orang bisa hitung, saya belum hitung,” kata dia, di Balai Kota, Rabu (11/2).
Jawaban senada juga dilontarkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Deny Wahyu. Deny menegaskan proses perhitungan kerugian akan dilakukan pasca musim penghujan selesai.
“Kita fokus penanganan pengungsi dan evakuasi. Biasanya pasca bencana karena nanti penghitungannya Bisa bertambah bisa berkurang,” papar Deny melalui sambungan telepon kepada Aktual.co
Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan banjir Jakarta pada Senin lalu melumpuhkan aktivitas perekonomian di Ibu Kota.
Taksirannya, akibat banjir sekitar 75 ribu kios dan toko di seluruh Jakarta tak beroperasi. Sehingga kerugiannya mencapai Rp1,5 triliun per hari. Nilai tersebut diperoleh dengan asumsi satu kios mendapat omzet Rp20 juta/ hari.
Angka kerugian bisa saja lebih besar. Sebab, kerugian di sektor perhotelan dan restoran serta akibat terhambatnya jalur distribusi belum dihitung. 

Artikel ini ditulis oleh:

Tes Keperawanan pada Siswi Bentuk Diskriminasi

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati mengatakan rancangan peraturan daerah (Raperda) DPRD Jember, Jawa Timur, soal diadakannya tes keperawanan sebagai salah satu syarat kelulusan siswi SMA, adalah diskriminatif dan tak adil.
“Kita kerjasama dengan Komnas perempuan, untuk memastikan apabila ada Perda atau peraturan yang itu diskriminatif, apakah itu untuk perempuan atau laki-laki. Jadi, kita pastinya akan memastikan, hal-hal seperti ini yang langgar HAM untuk perempuan, dan adanya pelanggaran privasi dan sebagainya, itu harus ditinjau ulang,” ujar Rahayu kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (11/2).
Lebih lanjut, bila ada peraturan seperti itu perlu dicabut. Ia menilai bahwa dirinya maupun dengan anggota komisi VIII lainnya akan sependapat agar Raperda itu untuk dicabut.
“Saya rasa harus dicabut. Itu saya secara individu, tapi menurut saya mayoritas dari kami (komisi VIII) pemikirannya juga sama. Ini bukan masalah, misalnya ada yang katakan ini untuk menjaga moralitas, tapi caranya bukan seperti itu (tes keperawanan). Ini cara yang sangat tidak profesional,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Dewan: Ilegal, Draf APBD DKI Dikembalikan Kemendagri

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggap draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah ilegal, sehingga wajar dikembalikan. Lalu mengapa disebut ilegal?
Taufik menjelaskan, draf APBD yang disodorkan Pemprov DKI ke Kemendagri berbeda dengan yang sudah disepakati di rapat paripurna bersama DPRD DKI.  Sehingga draf  APBD ‘versi’ Pemprov DKI yang sudah sempat disodorkan ke Kemendagri memang belum dapat persetujuan dewan. “Itu belum dibahas, makanya dikembalikan (Kemendagri). Draf juga tidak memiliki kekuatan legalitas karena belum ada tandatangan para pimpinan dewan,”  ujar politisi Gerindra itu, di DPRD DKI, Rabu (11/2).
Tak hanya itu, dibeberkan dia, dalam draf APBD ‘versi’ Pemprov DKI, angka yang diajukan juga berbeda dengan yang sudah disepakati sebesar Rp73 triliun. “Namun mereka (Pemprov DKI) mengajukan versi yang berbeda, makanya jadi ilegal,” kata Taufik.
Kejanggalan lain, di draf versi Pemprov DKI ikut dimasukan anggaran E-budgeting ke dalam nomenklatur. Padahal anggaran itu baru bisa dimasukkan setelah ada persetujuan di rapat paripurna. “Ketok palu dulu baru masukin ke nomenklatur.” 
Padahal, ujar dia, hak untuk mengajukan budgeting ada di dewan dengan bukti legislasi dari Ketua DPRD. Karena permasalahan itulah, ujar dia, dewan kemudian menandatangani draf APBD versi dewan, yang sudah dikirim ke Kemendagri. “Semalam kayanya juga langsung dikirim.”

Artikel ini ditulis oleh:

Pakar: KPK Salahi Prosedur di Kasus BG

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Margarito Kamis menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyalahi prosedur dalam menangani kasus Komjen Pol Budi Gunawan.
“Kasus ini kan sudah diselidiki Polri, jadi KPK tidak bisa sidik sendiri,” ujar Margarito kepada Aktual.co, ketika  jeda sidangpraperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Menurut dia, lantaran salah prosedur itu, makan berimbas pada kelanjutan hukum yang telah dilakukan KPK tersebut. 
“Karena prosedur salah maka tindakan berikutnya salah,” ujar Margarito yang juga menjadi saksi ahli Praperadilan BG.
Sebelumnya, saksi Ahli lain, Romli Asmasasmita juga menilai KPK telah melakukan kesalahan prosedur, yakni dimana penetapan BG sebagai tersangka tidak dilakukan 5 pimpinan KPK.
KPK sendiri, pada persidangan ini, memiliki dua hari untuk menghadirkan saksi dan saksi ahli dalam sidang lanjutan yang akan di gelar pada hari Kamis(12/2) dan Jumat(13/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menteri Rini Surati Menkeu Susulkan PMN Tiga BUMN

Jakarta, Aktual.co — Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno menyurati Kementerian Keuangan untuk menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di tiga badan usaha milik negara yaitu PT PLN, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam RAPBN-P 2015.
“PMN untuk PT PLN kami usulkan sebesar Rp5 triliun dan masing-masing Rp500 miliar kepada Askrindo dan Jamkrindo,” kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, di Jakarta, Rabu (11/2).
Ia menyatakan sudah menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan untuk mengusulkan kucuran modal untuk tiga perusahaan itu. Setelah mendapat “lampu hijau” dari Kementerian Keuangan, maka akan dimintakan persetujuan dari Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN.
“Usulan PMN untuk PLN, Askrindo dan Jamkrindo sesuai dengan program Pemerintah yang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.
Dengan begitu ia menambahkan, ada kemungkinan PMN untuk tiga BUMN tersebut diusulkan pada tahun 2016, sejalan dengan prioritas utama menyangkut infrastruktur, energi dan UKM.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan mendukung suntikan modal untuk Askrindo dan Jamkrindo karena keduanya merupakan perusahaan yang memberikan penjaminan terhadap KUR yang disalurkan perbankan kepada usaha-usaha kecil.
“PMN jika diberikan Pemerintah kepada Jamkrindo dan Askrindo dapat memperkuat struktur permodalan kedua BUMN tersebut. Sedangkan PMN untuk PLN sejalan dengan kebutuhan perseroan akan dana besar untuk membangun dan memperbaiki pembangkit,” katanya.
Sebelumnya, pada Rabu (11/2) dinihari, Komisi VI menyetujui PMN kepada 27 BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun. Nama PLN, Askrindo dan Jamkrindo tidak masuk dalam daftar penerima karena perusahaan yang bersangkutan memang tidak diusulkan.
Adapun 27 BUMN penerima PMN 2015 meliputi PT Angkasa Pura sebesar Rp2 triliun, PT ASDP Indonesia Ferry Rp1 triliun, PT Pelni Rp500 miliar, PT Hutama Karya Rp3,6 triliun, Perum Perumnas Rp2 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp3,5 triliun, PT Adhi Karya Tbk Rp1,4 triliun, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Rp3,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun.
Selanjutnya PT Garam Rp300 miliar, Perum Bulog Rp3 triliun, PT Pertani Rp470 miliar, PT Sang Hyang Seri Rp400 miliar, PT Perikanan Nusantara Rp200 miliar, Perum Perikanan Indonesia Rp300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp400 miliar, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar, PT Dok Kodja Bahari Rp900 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar.
PT Aneka Tambang Rp3,5 triliun, PT Pindad Rp700 miliar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp2,75 miliar, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp250 miliar, PT Pelindo VI Rp2 triliun, PT Krakatau Stell Rp956 miliar (noncash), PT Bahana PUI Rp250 miliar (noncash).

Artikel ini ditulis oleh:

1...39,11939,12039,121...43,629Halaman 39,120 dari 43,629

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya