Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim yang telah menjatuhkan vonis terhadap Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang, dinilai telah menerapkan konstruksi hukum yang keliru dalam mengambil putusan.
Terlebih, penggunaan istilah pencucian uang berulang-ulang dinilai tidak berdasar pada terminologi hukum, tetapi hanya istilah populer.
“Jika kita lihat kata-kata ‘melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan pencucian uang berulang-ulang’, ini konstruksinya apa?” Kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana, SH, MH, dalam sidang eksaminasi publik atas putusan Anas Urbaningrum, di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Senin (26/1).  
Dijelaskan Gandjar, tindakan berlanjut sudah ada aturannya dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa melakukan korupsi secara berlanjut. Tetapi, lanjut dia,  tidak ada ‘juncto’ ke Pasal 64 ayat (1) sehingga tidak bisa diuji apakah perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana berlanjut tidak dapat diuji unsur-unsurnya.
“Juga soal kesatuan niat. Di dalam persidangan memang ada keterangan soal niat, Anas ingin jadi presiden. Tapi keterangan itu hanya keluar dari mulut satu saksi, yaitu Nazaruddin, sehingga tidak bisa diuji kebenaran materialnya,” terangnya.
Pengajar FH UI ini menambahkan, istilah tindakan pencucian uang yang berulang-ulang itu bukan istilah hukum. “Bagaimana uang dicuci berulang-ulang? Berulang-ulang itu artinya terhadap obyek yang sama dilakukan perbuatan berulang kali. Ini kan konstruksi yang tidak logis?” tanya Gandjar.
Sidang eksaminasi publik ini diadakan oleh Komunitas Peradilan Semu Universitas Al Azhar, Jakarta. Bertindak sebagai ketua eksaminasi Dr. Barita Simanjuntak, pengajar FH Universitas Kristen Indonesia (UKI), dengan anggota majelis Dr. Suparji Ahmad, pengajar pascasarjana hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, dan Gandjar.  
Dalam pengantarnya, Ketua Majelis Eksaminasi Publik Barita mengatakan, bahwa penegakan hukum progresif yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum tidak boleh menjadi pengadilan jalanan, melainkan harus terap berpegang pada norma-norma hukum dan bertujuan untuk menegakkan keadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Konflik antar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri disinyalir merupakan buntut dari persaingan antar petinggi dinkedua lembaga penegak hukum.
Hal ini tidak dibantah oleh ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. “Sangat mungkin itu benar adanya. Tapi kan kebenaran tetap harus dibuktikan,” ujar Aziz di Gedung DPR, Senayan, Senin (26/01).   
Aziz juga mengungkapkan, apapun dugaan skenario yang melatarbelakangi kegaduhan antara KPK dengan Polri sebaiknya bisa dibuktikan sejelas-sejelasnya.
“Komisi III DPR berharap polri kembali sinergis dengan KPK. Karena banyak juga penyidik dari unsur kepolisian di tubuh KPK. Soal dugaan adanya operasi atau sekenario tertentu, ya kita tinggal tunggu kebenarannya,” jelas Aziz.
Hal senada juga diungkapakan oleh, Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa. Dikatakanya, bahwa dugaan adaanya operasi ‘busuk’ wajar saja saja muncul di tengah kondisi kegaduhan itu. Karena itu, lanjutnya, bukan tidak mungkin orang – orang di dua institusi penegak hukum itu memiliki cacat dan masa lalunya masing-masing.
“Masing – masing di KPK dan Polri bisa jadi ada cacatnya. Tapi kita semua tahu, lantaran orang-orang itu melekat ke institusinya masing-masing, maka masyarakat jadi berpandangan bahwa yang jelek ini institusinya. Tapi saya berharap sebaiknya cacat tersebut tidak merusak institusinya,” ujar Desmond di Gedung DPR Senayan,
Apalagi, kata Desmond, urutan kronologis sejak Budi Gunawan di tetapkan menjadi Kapolri yang kemudian disusul penetapan tersangka oleh KPK, dan berlanjut dengan pentepan tersangka Komisioner KPK Bambang Widjojanto, dirasa agak janggal dan menggangu rasionalitas.
“Sebaiknya segera dibuktikan sangkaan-sangkaan yang menurut kedua belah pihak benar. Komisi III tentunya tidak ingin berlarut – larut dengan kondisi gaduh seperti ini. Inilah saatnya, dua institusi melakukan bersih-bersih demi menyelamatkan institusinya masing-masing. Kalau mau bersih ya buktikan. Jangan sampai kemudian persoalan menjadi berlarut – larut,” paparnya.
Patut diketahui, sebelumnya ramai beredar kabar yang menyebutkan, bahwa kegaduhan ini tidak terlepas dari persaingan tidak sehat antar pejabat polisi di tubuh Mabes Polri. Persaingan itu di dominasi oleh sekelompok pendukung calon Kapolri yang berpangkat bintang tiga. Dari Sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang yakni, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.
Setelah Presiden Jokowi memutuskan mengajukan BG menjadi calon tunggal Kapolri, markas Polri di Jalan Trunojoyo mulai bergolak. Keputusan Jokowi dinilai tunduk pada kekuasaan partai politik. Karena, BG adalah mantan ajudan Presiden Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, tempat Jokowi bernaung secara politik.
Namun, manuver paling kencang, diduga berasal dari lingkungan Bareskrim, dimana Kapolri incumbent Jenderal Sutarman dan Komjen Suhardi Alius yang tidak lama kemudian dicopot dari jabatanya, disebut-sebut banyak berperan. Data lama disedot dengan cepat dan yang ditunjuk menjadi operator adalah Brigjen KR, salahsatu direktur di direktorat yang membawahi bidang ekonomi dan perbankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby