Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberitahukan aksi teror yang dialami baik oleh pejabat struktural, penyidik maupun beberap stafnya kepada pihak Kepolisian, khususnya Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Badrodin Haiti.
Disampaikan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Wijojanto bahwa komunikasi tersebut berjalan baik dan pihak Kepolisian akan menjamin keselamatan para pegawai KPK.
“Kami berkomunikasi kepada Wakapolri, bersama-sama mencari jalan keluar. Menurut kami pimpinan Polri serius mendengarkan informasi kami dan kami juga serius,” jelas Bambang di gedung KPK, Rabu (11/2).
Selain itu, lanjutnya, pihak KPK juga telah menyampaikan beberapa pemanggilan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap pejabat struktural KPK, yang menurutnya tidak lazim.
Bambang menyampaikan, bahwa Badrodin sebagai pemegang kekuasaan utama di Kepolisian tidak tahu terkait pemanggilan tersebut. Plt Kapolri itu pun melarang keras pemanggilan tersebut.
“Kami juga menyampikan ada panggilan-panggilan kepada struktural kami yang tidak pada termpatnya. Pimpinan langsung ambil alih. Kami sudah berkoordinasi, beliau (Plt Kapolri) tidak tahu dan tidak sependapat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan (BG), Frederick Yunadi menilai teror yang menimpa para keluarga kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pegawai merupakan buatan KPK sendiri.
Frederick beranggapan, kabar teror tersebut merupakan rumor saja. Pihaknya menolak jika teror tersebut datang dari kubu kliennya.
“Itu rumor yang mereka ciptakan sendiri, kalau mereka benar kenapa harus takut,” ujar Frederick disela sela sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Menurutnya, teror yang selama diklaim menimpa para kuasa hukum dan pegawai KPK merupakan settingan yang sengaja dibentuk KPK untuk menarik simpati publik.
“Biar masyarakat kasian, biar masyarakat prihatin. Orang banyak dosa ya kaya gitu,” tutup Frederick.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (Panja BPIH) Komisi VIII mengakui kunjungan kerja (kunker) ke Arab Saudi diikuti oleh 26 anggota komisi yang membidangi keagamaan. 
Ke-26 anggota Panja BPIH nantinya akan berangkat dalam tiga tahap. Tahap pertama berangkat 6 orang pada bulan Maret 2015, sisanya menyusul pada tahap kedua dan ketiga pada bulan April dan Mei 2015.
“Dibagi tiga gelombang, dimulai gelombang pertama Maret, kedua April dan ketiga Mei,” terang Ketua Panja BPIH Sodik Mudjahid, kepada Aktual.co, Rabu (4/2).
Selain anggota Panja BPIH, kunker juga diikuti puluhan pejabat dari Kementerian Agama. Pihaknya tidak bisa merinci lebih lanjut berapa jumlah persisnya dari kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Syaifuddin tersebut.
Mengenai anggaran kunker, politisi Partai Gerindra itu menyatakan dianggarkan dari pemerintah melalui Kesekretariatan Jenderal DPR RI. Hanya saja, mengenai besaran alokasinya untuk 26 anggota, Sodik belum bisa menjawabnya.
“Anggaran kesana (Arab Saudi) dari Setjen DPR, kan tidak boleh itu dari Kementerian Agama,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpandangan, pada saat DPR memberikan persetujuan kepada Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka yang bersangkutan memilik hak untuk menjabat orang nomor satu di Kepolisian.
Sebab itu, kata dia, muncul suatu kewajiban bagi Presiden untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Itu sebabnya (pelantikan BG) tidak bisa dihalangi dengan alasan apapun. Kecuali yang diatur dalam UU,” kata Margarito di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Dikatakan Margarito, terkait pemahamannya tentang undang-undang Kepolisian atau undang-undang lain, tidak ada klausul dalam pasal apapun yang mengatur penghalangan pelantikan Kapolri. Menurutnya, himbauan dari berbagai kalangan yang meminta Presiden tidak perlu melantik BG karena memiliki hak prerogatif namun tidak sesederhana itu.
“Saya beranggapan bahwa tidak ada alasan konstitusional untuk tidak melantik Komjen BG,” jelasnya.
Lebih jauh Margarito menuturkan, dirinya tidak setuju bahwa tidak melantik Budi Gunawan berdasarkan prinsip contrario actus. Pasalnya menurutnya, Budi Gunawan belum diangkat sebagai Kapolri, dan beda kalau Budi sudah dilantik sebagai orang nomor satu di kepolisian.
“Kalau pasca dia diangkat baru kita bicara contrario actus. Tapi ini kan belum diangkat (sebagai Kapolri). Lalu dimana contrario actusnya?” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby