Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai konflik antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi membahayakan perkembangan investasi di Indonesia, karena pemerintah bisa dianggap tidak serius memberantas korupsi.

“Walaupun belum terlihat adanya hubungan yang signifikan antara kisruh dua lembaga tinggi negara itu terhadap anjloknya perekonomian nasional, namun perseteruan tersebut bisa memberi kesan bahwa belum ada kepastian hukum di tanah air. Pelaku bisnis akan was-was dengan kondisi itu,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (26/1).

Menurut dia, konflik antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ujian bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menegakkan supremasi hukum dan serius memberantas korupsi. Oleh karena itu, dalam momentum ini Presiden Jokowi harus tegas dan membuktikan bahwa janji memberantas korupsi bukan hanya slogan kampanye semata.

Seperti diketahui, kata Firmansyah, korupsi dalam urusan bisnis adalah bagian dari biaya tinggi bagi perusahaan.

“Biaya transaksi melakukan bisnis menjadi membengkak dengan korupsi, sehingga suatu produk tidak kompetitif lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan ketegasan dan keseriusan dalam memberantas korupsi. Apalagi pada 2015 adalah tahun kerja sama ekonomi ASEAN.

Menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram, jangan heran bila pelaku usaha ASEAN hanya benar-benar menjual barang di Indonesia, dan tidak berminat membangun usaha, sehingga lapangan kerja untuk masyarakat tidak ada.

“Kalangan pengusaha dari negara lain akan berpikir buat apa bangun usaha di negara yang masih memiliki ketidakpastian hukum,” ucap Firmansyah.

Untuk itu, Ketua Komisi Ekonomi Dewan Riset Daerah (DRD) NTB, berharap kisruh Polri-KPK tidak berlarut-larut, harus segera diselesaikan dengan arif dan bijaksana.

“Masih banyak pekerjaan menyangkut kehidupan rakyat yang perlu dipikirkan pemerintah,” kata Firmansyah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak melemah sebesar 25 poin menjadi Rp12.480 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.455 per dolar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan euforia rencana pembelian surat utang atau obligasi oleh bank sentral Eropa (ECB) bertemu dengan sentimen negatif dari semakin tingginya peluang keluarnya Yunani dari negara kawasan Euro setelah kemenangan partai Syriza pada pemilu Yunani.

“Situasi itu diperkirakan semakin menekan euro terhadap dolar AS sehingga memicu pelemahan mata uang global termasuk rupiah,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/1).

Ia menambahkan bahwa keluarnya Yunani dari negara-negara kawasan Euro kemungkinan membuat investor khawatir karena akan mengubah beberapa program keuangan yang telah diterapkan.

Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada menambahkan bahwa potensi keluarnya Yunani dari negara-negara Euro dapat mengganggu program bailout yang berdampak pada pembayaran ke kreditur.

“Meski demikian, fluktuasi rupiah masih stabil terhadap dolar AS di tengah sentimen negatif eksternal terutama dari Eropa. Rupiah masih ditopang oleh optimisnya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” katanya.

Menurut dia, target moderat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 sebesar 5,6-5,8 persen, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya akan memberikan harapan positif pada mata uang rupiah.

Di sisi lain, produk domestik bruto (PDB) Tiongkok yang menguat akan membuat mata uang rupiah masih terjaga. PDB Tiongkok naik 7,4 persen pada 2014 dibanding tahun sebelumnya. “Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka