Jakarta, Aktual.co —  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di hampir setiap ruas jalan di wilayah ibu kota tergolong cukup parah.

“Kemacetan di Kota Jakarta ini memang sudah tergolong parah. Saya akui itu. Tapi kita juga tidak bisa berdiam diri saja dengan keadaan ini,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Oleh karena itu, menurut dia, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki sistem transportasi masal yang ada di Kota Jakarta agar kemacetan itu berkurang.

“Sekarang ini kan kita kebut terus pembangunan serta pembenahan sistem transportasi masal di Jakarta. Kita kejar terus supaya lalu lintas di kota ini tidak macet terus,” ujar Basuki.

Dia menuturkan salah satu upaya yang dilakukan tersebut, di antaranya melaksanakan pembangunan sarana transportasi masal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT).

“Kemudian, kita juga membenahi sistem transportasi bus Transjakarta. Mulai dari penerapan e-ticketing (tiket elektronik) di seluruh koridor dan dibarengi juga dengan penambahan armada busnya,” tutur Basuki.

Dia juga meminta kepada pihak Transjakarta agar sesegera mungkin mengintegrasikan tiket bus Transjakarta dengan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) dan lain-lain.

Selain pembangunan MRT dan pembenahan Transjakarta, dia mengungkapkan pihaknya juga berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

“ERP itu diterapkan dengan tujuan mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga, semakin banyak orang yang beralih menggunakan kendaraan umum dan kemacetan pun berkurang,” ungkap Basuki.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat terpaksa ‘gigit jari’. Lantaran keinginan mereka agar dana hibah dari Pemprov DKI di 2015 segera dicairkan, belum mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal, jika sudah dicairkan, dana itu rencananya bakal digunakan untuk pembongkaran bangunan liar di Puncak, Bogor.
Namun Ahok tetap kekeuh mengatakan pemberian dana hibah untuk kota-kota penunjang Jakarta harus melalui prosedur yang berlaku. Yakni, harus lebih dulu menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana yang sudah dicairkan sebelumnya di 2014.
“Bukan tidak menyetujui. Jadi prosedurnya itu kita akan kasih uang lagi kalau sudah melapor LPJ yang sudah diaudit,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/2).
Jika tidak ada laporan, dana tak bisa dikucurkan. “Kalau kita kasih, ya kita menyalahi peraturan pemerintah,” ujar dia. 
Tahun ini, Pemprov DKI sudah menyiapkan dana hibah sebesar Rp385 miliar yang rencananya akan dikucurkan ke lima daerah penyangga.
Dana itu sedianya dikucurkan agar daerah-daerah itu bisa memperbaiki infrastrukturnya untuk membantu mengatasi masalah banjir dan kemacetan di Jakarta. Kelima daerah itu yakni :1. Pemkab Bogor Rp 67,4 miliar; 2. Pemkot Tangerang Rp 100 miliar; 3. Pemkot Bekasi Rp 98,1 miliar; 4. Pemkot Tangerang Selatan Rp 74,8 miliar; 5. Pemkab Tangerang Rp 17,7 miliar. 

Artikel ini ditulis oleh: