Jakarta, Aktual.co —Mantan Gubernur DKI Sutiyoso angkat bicara soal perselisihan pembangunan monorel antara Pemprov DKI dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) selaku pengembang proyek. 
Pria yang akrab disapa Bang Yos itu mengaku khawatir Pemprov DKI menuai gugatan dari PT JM lantaran melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak. PT JM, ujar dia, bisa saja mengadukan pemutusan kerjasama itu ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Karena itu, Sutiyoso menyarankan kedua belah pihak bertemu dan membicarakan kembali kerjasama untuk meralisasikan proyek monorel. “Jangan adu argumen saja, keduanya lebih baik bertemu langsung,” ujar dia, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, (22/1).
Dia yakin, jika kedua pihak sudah bertemu, permasalahan seperti  rencana pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi bisa diatasi. “Mungkin gak boleh (di atas waduk Setiabudi), tapi mungkin mereka bisa merekayasa. Mungkin ada contoh dan lain sebagainya. Yang penting gak rusak lingkungan,” ujarnya yakin. Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya juga sudah mempersiapkan kemungkinan adanya gugatan dari PT JM dengan pemutusan kerjasama di proyek monorel.
Untuk itu, pada pertengahan Januari, dia sampai mendatangi Kejaksaan Agung demi mendapat rekomendasi untuk pemutusan kerjasama. Pemprov DKI, kata dia, sedang mempersiapkan surat resmi pemberhentian proyek monorel yang akan dikirimkan ke PT JM.
“Makanya kami juga minta pertimbangan dari Kejaksaan Agung. Setelah selesai, kami akan segera mengirimkan surat tersebut,” ujar Ahok.
Kata dia, formula untuk surat pemberhentian itu harus memiliki formula yang kuat, agar tidak ada lagi celah bagi PT JM untuk mengulur waktu menghentikan proyek. “Format suratnya harus tepat harus dilandasi dengan dasar hukum yang sangat kuat,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, (9/1) lalu juga seperti mengisyaratkan ditundanya proyek monorail.
Meski tidak terang-terangan menyebut monorel, namun Jokowi mengatakan proyek transportasi massal di DKI harus tepat hitung-hitungannya. Apabila tak sesuai, proyek tak bisa dilaksanakan.
“Pada intinya, kalau hitung-hitungan atau kalkulasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemprov, tetap saja pembangunan tidak bisa dimulai. Hitungannya harus sesuai dengan Pemprov DKI,” ungkap Jokowi.
Jokowi lebih lanjut mengatakan, Jakarta memang butuh transportasi massal. “Tapi tetap saja yang namanya hitung-hitungan harus kita lakukan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung bangun begitu saja,” ujar dia saat bertemu Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Meski ajukan anggaran hingga Rp2,7 triliun lebih, Dinas  Pekerjaan Umum Tata Air DKI sangsi bisa laksanakan program penanganan banjir dari hulu kehilir di Jakarta dalam satu tahun di 2015.
Kata Kepala Dinas PU Tata Air Agus Priyono untuk melaksanakan keseluruhan program prioritas penanganan banjir dari hulu ke hilir, dana yang dibutuhkan jauh lebih besar lagi. 
Untuk membenahi satu aliran saja, ujar dia, butuh dana 15 triliun. Misal, untuk membenahi aliran barat butuh dana 15 triliun, aliran tengah 20 triliun, dan aliran timur juga butuh 15 triliun.
“Sehingga anggaran Rp2,7 triliun ini bisa apa? Dan itu tidak bisa selesai dalam waktu setahun,” ujar dia, saat rapat kerja membahas anggaran dengan Komisi D DPRD DKI, di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (22/1).
Dipaparkan Agus, program prioritas mereka yakni pengadaan pompa, normalisasi sungai, pembuatan folder, pengerukan waduk dan sumur resapan, dan pembebasan tanah.
Proyeksi pertama, untuk di hilir adalah pengadaan pompa dan normalisasi badan sungai. Yang kedua, pembangunan folder untuk mencegah suatu daerah terkena banjir dan rob.
“Jadi folder dibuang (genangan air) ke sungai. Tapi untuk wilayah Kampung Pulo belom bisa karena masih proses pembebasan tanah. Itu paling enggak tahun depan,” ujar dia.
Sedangkan untuk folder yang menangani kawasan tergenan di Jalan-jalan, diserahkan ke Dinas Bina Marga. Diakui Agus, dalam upaya realisasi proyek memang Dinas PU kerap terbentur dengan urusan pembebasan lahan. 

Artikel ini ditulis oleh: