28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39261

Bertandang ke KPK, Menhan Baru Setor LHKPN

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatanganya ke KPK itu akan melaporkan harta kekayaannya setelah tiga bulan menjabat.
Ryamizard tiba pukul 10.05 WIB. Dia tidak banyak menanggapi pertanyaan awak media dan memilih masuk menuju lobi gedung KPK, sebelum memberikan laporan.
“Laporan. Ya laporan, laporan yang diminta KPK lah. Harta kekayaan,” kata Ryamizard.
Dari penelusuran, hanya satu catatan mengenai laporan harta Ryamizard bisa didapat. Yakni pada 29 Juni 2001. Saat itu Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat itu mengaku memiliki kekayaan mencapai lebih dari Rp 3,5 miliar. 
Dalam laporan itu, Ryamizard memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 626 juta berlokasi di Jakarta Pusat.
Harta bergerak Ryamizard tercatat berupa alat transportasi senilai Rp 1,125 miliar. Mulai dari VW Caravelle dibeli pada 2001 senilai Rp 325 Juta, Toyota Land Cruiser Rp 550 juta, Land Rover Rp 70 juta, Toyota Rp 45 juta, hingga sepeda motor Harley Davidson senilai Rp 135 juta.
Dia juga memiliki koleksi logam mulia dan barang antik senilai Rp 57 juta, dan warisan sebesar Rp 30 juta. Dia juga melaporkan atas kepemilikan benda bergerak lainnya, yakni televisi, pendingin ruangan, komputer jinjing, dan perangkat sistem suara elektronik senilai Rp 144 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

DKI Lantik 701 Pejabat Eselon

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melantik sebanyak 701 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Awalnya, pelantikan para pejabat eselon tersebut direncanakan untuk dilaksanakan di halaman Balai Kota DKI, namun karena hujan deras yang terus mengguyur, lokasi pelantikan dipindahkan ke aula Gedung Blok G, kompleks Balai Kota.
“Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pratama, administrasi dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Kepada para pejabat eselon yang baru dilantik, dia berpesan agar selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat.
“Harapan saya, seluruh pejabat dapat melayani warga dengan baik dan penuh semangat. Sehingga, semua permasalahan yang dihadapi warga dapat terselesaikan,” ujar Ahok.
Selain itu, dia juga meminta para pejabat agar dapat menjalin kerja sama serta koordinasi yang baik dengan seluruh masyarakat, sehingga suatu pekerjaan terasa lebih mudah.
“Terakhir, saya ingatkan kepada semua pejabat, kalau ketahuan tidak serius dalam bekerja dan melayani masyarakat, maka akan langsung saya stafkan,” tutur Ahok.
Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini dilaksanakan untuk melengkapi sebanyak 1.835 jabatan yang masih kosong usai pelantikan yang dilakukan sebelumnya.
Sebelumnya, pada 2 Januari 2015 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melantik sebanyak 4.676 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Dengan demikian, total 6.511 jabatan yang tersedia di Pemprov DKI telah terisi sepenuhnya oleh para pejabat eselon dua, eselon tiga dan eselon empat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Unjuk Rasa, Sopir Angkot di Malang Tolak Keberadaan Bus Sekolah

Malang, Aktual.co — Ratusan supir angkot dari berbagai jurusan melakukan aksi demo di depan kantor Balai Kota Malang, menolak keberadaan Bus Sekolah yang beberapa hari beroperasi secara diam-diam, Kamis (22/1) pagi.
Ketua jalur mikrolet Landungsari-Gadang, Achmad Chodar mengatakan aksi yang dilakukan para sopir dilakukan secara spontan. Para sopir di semua jalur tiba-tiba mengajak melakukan aksi turun jalan.
“Aksinya spontanitas, saya diberitahu pagi ini tadi,” kata Chodar.
Pantauan dilapangan, ratusan mikrolet berjejer dari depan halaman Balai Kota hingga melingkar ke Tugu, arus jalan pun dialihkan guna menghindari kemacetan.
Salah seorang supir angkot bernama Surbini mengatakan sejak beroperasinya bus sekolah, penghasilan angkot menurun 50 persen. Biasanya dalam satu hari  mendapat penghasilan Rp80 ribu, kini hanya mendapat Rp30 ribu per harinya.
“Setelah ada bus sekolah berkurang penghasilan kita,” kata Surbini
Jumlah penumpang dari pelajar selama ini berjumlah antara 30 persen sampai 40 persen dan masih menjadi primadona para supir angkot pada pagi hari. Kini, dengan adanya bus sekolah jumlah penumpang dari sekolah menurun tajam.
Kapolresta Malang AKBP Singgamata mengambil langkah menemui para supir angkot yang melakukan aksi demo di depan Balai Kota. Para supir angkot diimbau agar melakukan unjuk rasa dengan tertib tanpa melakukan aksi anarkis.
“Saya harap agar demo yang dilakukan kali ini berlangsung tertib,” kata AKBP Singgamata.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi III DPR: Bentuk Kritik, Saksi Polri Mangkir dari Panggilan KPK

Jakarta, Aktual.co — Mangkirnya sejumlah anggota Polri dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dijadikan saksi dalam kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan , merupakan kekeliruan KPK sendiri.
“Suasana di tubuh Polri berbeda seperti sekarang ini. Seharusnya ditetapkan tersangka setelah proses saksi selesai,” kata Anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella, Rabu (21/1).
KPK saat ini mendapat banyak kritikan, termasuk dari internal DPR. Ketidakhadiran saksi dari anggota Polri adalah bentuk kritik terhadap KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tanpa adanya pemeriksaan saksi sebelumnya.
Diketahui, pada Senin (19/1), KPK memanggil sejumlah saksi dari Polri terkait penyidikan kasus yang menjerat Budi Gunawan. Dari tiga saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

17 Preman Bersenjata Tajam Diamankan Polsek Cilandak

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Sektor Cilandak mengamankan 17 preman bersenjata tajam yang terjaring dalam Operasi Cipta Kondisi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.
“Ketika sedang melintasi lampu merah Fatmawati menuju Jalan Banjarsari, Cilandak Barat, kami melihat mereka sedang berkumpul dan kemudian kami periksa,” kata Kepala Kepolisian Sektor Cilandak Komisaris Polisi HM Sungkono di Jakarta, Kamis (22/1).
Lebih lanjut Kompol Sungkono mengatakan penangkapan yang dilakukan pada dini hari Kamis juga berhasil mengamankan tiga barang bukti, yaitu satu buah parang, empat buah besi sepanjang satu meter, serta dua buah bom molotov.
Sungkono menuturkan 17 preman yang diamankan Anggota Polsek Cilandak tersebut berusia 15 hingga 25 tahun.
Selain itu, sebagian besar dari preman berusia muda ini masih berstatus pelajar di beberapa sekolah menengah kejuruan yang ada di bilangan Jakarta Selatan.
“Kumpulan pelajar ini kami jaring ketika sedang `nongkrong, mereka mengaku tidak pulang ke rumah setelah waktu belajar selesai, sehingga mereka terbiasa pulang larut malam hingga pagi hari,” ujar Sungkono.
Oleh karena itu, ia mengimbau para orang tua untuk ikut memeriksa keberadaan anak mereka ketika pulang sekolah, agar para pelajar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang mengarah pada premanisme.
Menurut Sungkono, kagiatan ini sengaja dilaksanakan Polsek Cilandak yang bekerja sama dengan Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan untuk menciptakan keamanan pada sarana publik agar tercipta situasi yang kondusif bagi masyarakat.
Sebelumnya, Operasi Cipta Kondisi juga telah dilakukan oleh para anggota Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (21/1) siang dan berhasil menjaring 21 orang preman di Terminal Blok-M, Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Polri Mangkir Panggilan KPK, Politisi PDIP Anggap Wajar

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang menilai bahwa kasus yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan, dilematis.
Hal ini dikatakan terkait mangkirnya beberapa pejabat kepolisian saat dipanggil KPK dalam penyidikan kasus dugaaan korupsi Budi Gunawan pada Senin (19/1).
Menurutnya, pada satu sisi KPK menetapkan status tersangka kepada Budi Gunawan sebagai upaya hukum, namun pada sisi lain Budi dibantu dibantu divisi hukum polri melakukan upaya hukum (terhadap KPK) dengan mengajukan preperadilan.
“Mungkin saja mereka (polri) merasa lebih paham hukum dari KPK karena saat ini juga sedang melakukan upaya hukum,” kata Junimart, di Jakarta, Rabu (21/1).
Kemungkinan lain, bisa saja anggota polri tak memenuhi panggilan KPK karena berhalangan, dan hal itu dianggap wajar menngingat baru panggilan pertama dari KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain