Jakarta, Aktual.co — Ketua Harian DPP Demokrat, Syarief Hasan mengatakan selain mempererat tali silaturahmi, pertemuan sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II lagi dikumpulkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (21/1), itu mendengarkan pemaparan tentang geopolitik maupun geoekonomi dunia.
“Pertama kangen-kangenan. Silaturahmi. Kemudian diisi dengan pemaparan pak SBY tentang geopolitik dunia pertahanan, kekuatan politik dunia termasuk juga geopolitik ekonomi. Terlebih, soal kekuatan dunia terhadap ge politik pertahanan di asia tenggara,” ucap Syarief ketika dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telefon, di Jakarta, Rabu (21/1). 
“Dan mengajak semua dalam memberikan kontribusi yang postif dan saran-saran positif kepada pemerintahan ini bila dibutuhkan. Intinya itu,” tambahnya.
Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal apakah dalam pertemuan itu juga membahas Perppu Pilkada dan Pemda yang sudah disetujui DPR untuk menjadi UU? Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan hal itu sempat disinggung pada awal pertemuan.
“Itu diawali dengan ucapan terimakasih pak SBY kepada semua pihak dan disahkan UU pilkada, tapi intinya adalah geo politk pertahanan dunia. Dan dampaknya kepada Indonesia. Dan geoekonominya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V Sadarestuwati meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dalam pelaksanaan pembangunan, Basuki Hadi Muljono dalam rapat kerja di DPR, Jakarta, Rabu (21/1). Estu juga meminta kementrian pekerjaan umum turun langsung untuk efektivitas pembangunan perumahan layak huni.
“Kementerian harus turun langsung dan komunikasi dengan rakyat”, tegas Estu, Jakarta, Rabu (21/1).
Estu mengingatkan Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk melakukan inventarisasi berkaitan dengan program pembangunan yang terbengkalai dan memperbaiki kualitas perencanaan dan pengalokasian.
“Jangan sampai lagi ada bangunan yang tidak bisa di tempati karena kualitas buruk dan tidak bisa di huni”, katanya
Selain itu, Estu juga meminta undang-undang tata ruang bisa di implementasikan dengan baik sesuai undang-undang gang dimaksudkan. Dan kementerian pekerjaan umum wajib memberi sanksi kepada pemerintah daerah yang melanggar.
“Mohon kementerian PU tidak ragu-ragu untuk memberi sanksi kepada pemerintah daerah jika melanggar undang-undang tata ruang tersebut,” katanya

Artikel ini ditulis oleh: