Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum menunda penetapan peraturan terkait pemilihan gubernur, bupati dan wali kota meskipun Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Pilkada, kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin (2/2).
“Belum, kami belum akan menetapkan karena pembahasan (revisi UU) kan belum. Nanti kami akan berkomunikasi lagi dengan pihak DPR karena mereka sudah menjadwalkan batas akhir revisinya 18 Februari,” kata Husni ditemui di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Sejauh ini, lanjut Husni, pihaknya masih mendasarkan pada Undang-undang yang merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Penyelenggaraan pilkada itu direkomendasikan UU di 2015, maka sejumlah daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun itu ya akan diselenggarakan pilkadanya,” tambahnya.
KPU juga masih terus menyelesaikan sejumlah draf peraturan terkait pilkada.
“Kami memang menunda penetapan Peraturan KPU, tetapi kami tetap mengerjakan draf peraturan karena masih ada empat draf yang belum selesai,” kata Husni.
Sedikitnya 10 peraturan harus ditetapkan KPU sebagai pedoman pelaksaanaan pilkada serentak. Peraturan itu pun hanya dapat disahkan jika DPR dan Pemerintah telah menyepakati undang-undang pilkada.
Ke-10 peraturan tersebut adalah penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pilkada; pedoman teknis kampanye pilkada; pedoman pelaporan dana kampanye peserta pilkada; pedoman penyusunan tata kerja KPU provinsi, kabupaten-kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada; serta pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pilkada.
Kemudian, ada peraturan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pilkada oleh PPK, PPS dan KPPS; pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pilkada; pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada; pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pilkada; serta pedoman teknis pencalonan pilkada.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Institut Riset Kepemiluan (Electoral Research Institute/ERI) Ramlan Surbakti mengatakan perlunya pemahaman bersama dari para pemangku kepentingan mengenai pemilu serentak agar memudahkan proses pembuatan produk hukum terkait hal itu.
“Pemahaman pemerintah, DPR, DPD dan penyelenggara pemilu harus disamakan untuk memudahkan proses pembuatan produk hukum Pemilu Serentak 2019,” kata Ramlan Surbakti di Jakarta, Senin (2/2).
Ia mengatakan setidaknya ada dua undang-undang yang harus dibuat sebagai dasar pelaksanaan pemilu serentak, yakni Undang-Undang Pemilu Serentak Nasional dan Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi Pemilu Lokal Serentak Tingkat Provinsi.
Pemilu serentak lokal, kata dia, memerlukan jeda waktu sekitar dua atau tiga tahun setelah pemilu serentak nasional agar penyelenggaraan dua pemilu tersebut mudah dikelola.
Selain itu, ujar dia, adanya jeda waktu juga memudahkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga mengusulkan sistem pemilu legislatif yang yang digunakan sebaiknya adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup agar tercipta hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
ERI merekomendasikan pada pemangku kepentingan untuk memisahkan pemilu serentak nasional dan dan lokal agar meningkatkan kualitas hasil pilihan rakyat.
Dengan pemisahan pemilu serentak, perhatian pemilih tidak terpecah pada pilihan yang banyak dalam waktu yang terbatas di bilik suara.
Berdasarkan penelitian ERI, pemisahan pemilu serentak juga meningkatkan efektivitas pemerintah karena keterpilihan calon presiden dari parpol akan mempengaruhi calon anggota legislatif dari parpol tersebut sehingga menghasilkan pemerintahan yang stabil.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus dari Partai Golkar Tantowi Yahya menilai ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya terjadi hanya pada isu-isu tertentu.
“Pak Jokowi tegas atau tidak, itu tergantung isu. Kalau menyangkut kepentingan publik dia tegas,” kata Tantowi di Jakarta, Senin (2/2).
Tantowi mencontohkan Jokowi tegas dalam hal kepentingan publik seperti membakar dan menenggelamkan kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, serta mengeksekusi terpidana mati bandar serta pengedar narkoba.
“Jadi ketika itu menyangkut kepentingan publik, Jokowi tegas,” jelas Tantowi.
Tetapi Tantowi memandang ketegasan Jokowi itu belum terjadi ketika menyangkut kepentingan politik partai pendukungnya, terkesan menjadi tokoh yang tidak konsisten dengan janji-janjinya semasa kampanye.
“Ketika menyangkut kepentingan politik partai pendukungnya, dia menjadi tokoh yang tidak konsisten karena ada tekanan yang begitu berat yang tidak bisa diselesaikan dirinya sendiri,” papar dia.
Menurut Tantowi dalam tiga bulan pertama masa pemerintahan Jokowi, masyarakat mengharapkan mantan Wali Kota Solo itu menjadi presiden sesungguhnya. Namun faktanya, lanjut Tantowi, Jokowi seolah memmosisikan diri sebagai presiden bayangan, dan masyarakat pun akhirnya mengetahui siapa yang menjadi presiden sesungguhnya.

Artikel ini ditulis oleh: