Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan dua terpidana mati kasus narkotika yang merupakan warga negara Australia Myuran Sukumaran alias Mark dan Andrew Chan masuk kedalam daftar eksekusi mati gelombang kedua.
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, ‎pihaknya akan menjalankan eksekusi mati walaupun kedua warga negara Australia tersebut mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Andrew dan Myuran masuk dalam gelombang eksekusi mati berikutnya,” ‎katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (2/2).
Dikatakan Prasetyo, ‎pihaknya tidak akan terpengaruh oleh putusan PK keduanya oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Pasalnya, lanjut dia, grasi yang diajukan kedua terpidana mati narkotika tersebut telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
“Belum ada kontak dari Pengadilan Negeri Denpasar. Saya tak akan pengaruhi mereka,” jelasnya.
Menurutnya, kedua terpidana asal Australia itu mengajukan PK tanpa ada novum atau bukti baru yang menjadi dasar pengajuan PK tersebut.‎
“Yang saya tahu mereka ajukan PK. Mereka tidak punya novum, hanya perkembangan saja. Novum itu hanya bukti yang bisa mengubah vonis sebelumnya,” jelasnya.
Yang jelas, lanjut Prasetyo, pengajuan PK oleh terpidana mati tidak menghalangi jaksa eksekutor untuk melaksanakan eksekusi mati terhadap kedua terpidana mati tersebut.”PK mereka tidak akan menunda eksekusi,karena grasi sudah turun,” tuntasnya.
Berikut 11 Terpidana Mati yang Grasinya Ditolak Presiden Joko Widodo:
A. Keppres 28/G 2014:
1. Syofial alias Iyen bin Azwar (WNI) kasus pembunuhan berencana kasus pencurian,pemerkosaan, pembunuhan 7 warga Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, 29 Desember 2000.
B.Keppres 31/G 2014
2. Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina) kasus narkotika
C. Keppres 32/G 2014
3. Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia) kasus narkotika
4. Harun bin Ajis (WNI) kasus pembunuhan berencana kasus pencurian,pemerkosaan pembunuhan tujuh warga Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, 29 Desember 2000.
5. Sargawi alias Ali bin Sanusi (WNI) kasus pembunuhan berencana kasus pencurian,pemerkosaan pembunuhan tujuh warga Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, 29 Desember 2000.
D. Keppres 35/G 2014
6. Serge Areski Atlaoui (WN Prancis) kasus narkotika
E. Keppres 1/G 2015
7. Martin Anderson alias Belo (WN Ghana) kasus narkotika
F. Keppres 2/G 2015
8. Zainal Abidin (WNI) kasus narkotika
G. Keppres 4/G 2015
9. Raheem Agbaje Salami (WN Cordova) kasus narkotika
H. Keppres 5/G 2015
10. Rodrigo Gularte (WN Brazil) kasus narkotika
I. Keppres 9/G 2015
11. Andrew Chan (WN Australia) kasus Narkotika.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad membenarkan jika dirinya pernah melakukan pertemuan dengan beberapa politisi dan elit politik di tanah air.
“Saya tegaskan bahwa selama saya menjadi Ketua KPK, tidak dapat dipungkiri adanya pertemuan dengan sejumlah politisi dan elit politik dalam kedaan formal maupun informal,” ungkap Samad di gedung KPK, Senin (2/2).
Meski begitu, dia mengklaim pertemuan tersebut bukan membicarakan terkait pencalonannya sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Samad mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menjadi Wapres.
“Saya juga sempat membaca bahwa saya digadang-gadang menjadi wakil presiden. Namun, sayang sekali tidak ada inisiatif dari saya untuk mencalonkan diri,” paparnya.
Untuk menanggapi perihal keterlibatan politik jajaran pimpinan KPK, sebagai pemegang komando, Samad telah memerintahkan bagian penggarapan internal KPK untuk menyelidiki kasus tersebut, termasuk dirinya sendiri.
“Saya dan pimpinan lainya telah mempersilahkan bagian penggarapan internal KPK untuk penelitian-penelitian lebih jauh terhadap seluruh pimpinan KPK,” tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu muncul sebuah artikel yang bertajuk “Rumah Kaca Abraham Samad” dengan penulis Sawito Kartowibowo mengungkapkan enam indikasi pertemuan Abraham Samad dengan tim sukses Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Artikel tersebut menceritakan adanya pertemuan yang dilakukan oleh Samad dengan sejumlah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tujuan pertemuan itu yakni membahas pencalonan Samad sebagai Wapres pendamping Jokowi di Pilpres 2014 silam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap lima politikus PDI Perjuangan yang kini menjadi wakil rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (2/2).
Kelima anak buah Megawati Soekarnoputri itu, digarap sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Cirebon, tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.
Mereka adalah Mustofa, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari PDIP, Yoyo Siswoyo, Aan Setiawan, Suherman dan Agus Kurniawan selaku Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Kelimanya pun kompak memenuhi panggilan penyidik pidana khusus gedung bundar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana, para saksi diperiksa terkait kronologis dan mekanisme pengumpulan informasi kebutuhan masyarakat dari daerah pemilih mereka yang akan dimanfaatkan dalam program bantuan sosial ataupun hibah.
“Dimana bantuan tersebut nantinya diajukan melalui Bupati untuk dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten,” kata Tony dikantornya, Jakarta Selatan, Senin (2/2).
Ditambahkan Tony, para saksi ini juga dicecar soal penyaluran bansos yang diduga terjadi penyimpangan oleh tersangka. “Selain itu pula mengenai tahu atau tidaknya atas dugaan terjadinya pemotongan dana atau kegiatan fiktif dari dana bantuan sosial maupun hibah yang dilakukan oleh para tersangka,” tandasnya.
Dalam perkara ini, Kejagung sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Wakil Bupati Cirebon Tasya Soemadi, Ketua PAC PDIP Kecamatan Kedawung, Cirebon, Subekti Sunoto dan Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Emon Purnomo.
Sejauh ini belum ada tambahan tersangka dalam kasus tersebut. Meski begitu, Korps Adhiyaksa memastikan terus mengembangkan perkara ini hingga tuntas.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby