6 April 2026
Beranda blog Halaman 39488

Warga Bekasi Cabut Gugatan ke Indosat Terkait Iklan Viral

Jakarta, Aktual.co —Gugatan warga Bekasi atas iklan viral Indosat yang dianggap melecehkan, akhirnya berakhir damai. Enam elemen yang mengatasnamakan warga Bekasi akhirnya mencabut gugatan.
“Berkas gugatan mereka terhadap Indosat telah resmi dicabut pada Jumat (23/1) lalu,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo, di Bekasi, Senin (26/1).
Dengan dicabutnya berkas gugatan Nomor LP/46/K/I/2015/SPKT/Resta Bks Kota, kasus dianggap berakhir secara damai. 
“Penyidik Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Polresta Bekasi Kota menghentikan proses hukum terkait iklan viral Indosat bertema `Liburan Ke Aussie Lebih Mudah Dibanding Ke Bekasi,” kata dia.
Dikatakan Siswo, pencabutan gugatan itu dilakukan enam orang yang mewakili pelapor dari enam organisasi pemuda dan mahasiswa di Kota Bekasi.  “Kalau pelapor mencabut laporan, ya proses hukumnya tidak diteruskan. Itu kan delik aduan.” 
Namun demikian, Siswo mengaku tidak mengetahui kesepakatan seperti apa yang membuat kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.
Secara terpisah, salah satu perwakilan pelapor dari organisasi pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bekasi, Dadang, membenarkan pencabutan laporan tersebut. Dia mengatakan telah terjadi kesepakatan antara manajemen Indosat bahwasanya tidak akan mengulangi lagi penayangan iklan tersebut.
“Manajamen Indosat juga berjanji tidak akan mengulangi penayangan iklan tersebut, sehingga kita sepakat,” kata Dadang.

Artikel ini ditulis oleh:

Din Syamsuddin: Indonesia Harus Lanjutkan Pendekatan ke Arab Saudi

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Indonesia harus terus melanjutkan pendekatan kepada Arab Saudi terkait usaha membebaskan WNI dari ancaman hukuman mati di negara tersebut, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin. “Walaupun kekuasaan Arab Saudi sudah beralih dari Raja Abdullah bin Abdulaziz ke Raja Salman, pemerintah Indonesia harus terus melakukan pendekatan untuk membebaskan WNI dari hukuman mati,” ujar Din di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut dia, pemerintah, baik di tingkat presiden maupun menteri harus melakukan pembicaraan dengan Raja Salman terkait WNI tanpa melepaskan ciri demokrasi bebas-aktif Indonesia. Raja Arab Saudi, lanjut Din, memang tidak bisa membatalkan vonis hukuman mati oleh pengadilan, namun dalam kasus pembunuhan oleh WNI, bisa membantu untuk berkomunikasi dengan keluarga korban. Dalam hukum Arab Saudi, pada kasus kriminal yang merugikan manusia atau “qisas”, perdamaian dengan keluarga korban melalui uang “diyat” bisa mencabut vonis hukuman mati.

Terkait WNI yang didakwa ataupun diancam di luar negeri, menurut data lembaga perlindungan buruh migran Migrant Care, jumlahnya mencapai 360 orang, 17 di antaranya sudah mendapatkan vonis tetap. Ketujuh belas WNI tersebut berada di Malaysia, Tiongkok dan Arab Saudi dengan kasus pembunuhan dan narkotika.

Sebelumnya diberitakan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz meninggal pada Jumat (22/1) dini hari dan posisinya digantikan oleh putra mahkota Pangeran Salman bin Abdulaziz. Di masa kekuasaan raja yang meninggal dalam usia 90 tahun tersebut, beberapa kali diminta pemerintah Indonesia untuk memberikan pengampunan kepada WNI yang divonis hukuman mati di Arab Saudi.

Pangeran Salman bin Abdulaziz sendiri, menurut Kantor Berita Reuters, adalah pengganti Raja Abdullah yang berumur sekitar 79 tahun. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Riyadh selama 50 tahun dan setelahnya menjadi menteri pertahanan sekaligus pewaris kerajaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Dapat Suntikan Rp300 Miliar, PT Garam Janjikan Empat Program Strategis

Jakarta, Aktual.co —   Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp48,01 triliun ke 35 perusahaan BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2015. Salah satunya PMN akan diberikan ke BUMN bidang industri garam, PT Garam (Persero) sebesar Rp300 miliar.

Direktur Utama PT Garam, Usman Perdana Kusuma mengatakan bahwa nantinya PMN tersebut akan digunakan untuk empat program strategis hingga 2017 mendatang.

“Akan digunakan untuk empat program strategis hingga 2017 mendatang,” kata Usman saat ditemui di Ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (26/1).

Adapun ke empat program strategis tersebut yakni, pertama, penerapan teknologi HDPR Geomembrane di Pegaraman Sumenep II (Gresik Putih).

“Kami akan melakukan peningkatan produksi kurang lebih 10 ribu ton per tahun, dengan PMN sebesar Rp7 miliar,” jelasnya.

Kedua, lanjutnya, perseroan membangun sentralisasi pabrik industri garam di Camplong – Sampang, Madura. “Kami akan melakukan pemenuhan garam olahan industri dengan kapasitas produksi kurang lebih 60 ribu ton per tahun, dengan PMN sebesar Rp 64 miliar,” ungkapnya.

Program ketiga adalah penyerapan garam rakyat, dimana penyerapan garam rakyat sebesar 400 ribu ton dengan harga yang layak.

“Kami berikan PMN untuk program ini sebesar Rp 222 miliar,” papar dia.

Dan program terakhir adalah adalah pengembangan lahan garam di teluk Kupang dengan potensi lahan kurang lebih 5000 hektar dengan produktifitas 120 ton per hektar.

“Sehingga nanti menghasilkan garam setara dengan garam industri sebesar 600 ribu ton per tahun dan PMN untuk program ini sebesar Rp7 miliar,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pendukung ISIS Ditangkap Keamanan Maroko

Rabat, Aktual.co —Seorang warga Aljazair yang diduga kuat sebagai pendukung kelompok militan Islamic State (ISIS) ditangkap di Moroko. “Pria yang ditangkap mempunyai bahan berbahaya dalam jumlah besar serta informasi mengenai pasokan senjata di beberapa kota di sepanjang perbatasan Aljazair,” ucap perwakilan Kementerian Dalam Negeri Moroko, Minggu (25/1) malam.
September lalu, seperti dilansir Associated Press, warga Prancis Herve Gourdel diculik dan dipenggal Jund al-Khilafa, grup yang mendeklarasikan kesetiaannya pada ISIS. Pria yang ditangkap di Moroko itu diduga salah satu anggota Jund al-Khilafa. Otoritas Aljazair dilaporkan sudah membunuh beberapa anggota Jund al-Khilafa setelah pembunuhan Gourdel. Selama ini Moroko berhasil menangkap banyak terduga teroris yang bertugas merekrut anggota baru untuk ISIS.

KESDM Klaim MoU Selesaikan Masalah Kesepakatan Kontrak Freeport

Jakarta, Aktual.co —  Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Sukhyar menerangkan, alasan Pemerintah memperpanjang masa nota kesepahaman (MoU) dengan PT Freeport Indonesia adalah untuk merampungkan pembahasan amandemen kontrak.

“Sebenarnya perpanjangan itu untuk menyelesaikan masalah kesepakatan dan menuangkannya ke dalam kontrak,” kata Sukhyar kepada wartawan di sela-sela rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Sebagai informasi, dalam renegosiasi amandemen kontrak karya, ada enam poin yang harus dibahas dan untuk disepakati, antara lain pembangunan smelter, pengurangan luas lahan, perpanjangan kontrak izin upaya pertambangan khusus, kenaikan royalti untuk penerimaan negara, besaran divestasi, dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Akan tetapi, dalam jangka waktu yang diberikan Pemerintah, proses renegosiasi belum juga rampung.

“Dalam waktu penambahan, ada manfaat yang harus dilihat pembangunan Freeport di Papua. Ada penekanan baru lah. Seberapa jauh kontribusi untuk Papua. Ini yang dibahas dalam enam bulan ke depan,” terang dia.

Sementara itu, Pengamat energi IRESS Marwan Batubara menyatakan ketidaksepakatannya dengan dalih Pemerintah yang menyebut dalam perpanjangan relaksasi ini akan ditekankan kepada Freeport untuk membangun kawasan Papua.

“Soal papua itu tidak ada dalam UU, tidak diatur. Soal itu harusnya sudah secara otomatis dilakukan dari dulu karena itu sudah menjadi kewajiban Freeport sejak dulu dalam hal ini melalui CSR. Kemana selama ini dana CSR itu? Saya kira sudah ada pelanggaran dalam alokasi CSR, baik dengan pihak Pemerintah daerah atau pusat. Di audit saja, itu kan besar nilainya. Audit saja itu untuk siapa saja. Yang saya takutkan kan itu dipakai Freeport untuk kepentingan politik,” terang dia.

“Jangan berdalih ingin membangun papua lalu UU dilanggar. Jangan hubung-hubungkan dengan Papua. UU nomor satu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Provinsi Diyala Direbut Pasukan Irak dari ISIS

Baghdad, Aktual.co —Militer Irak berhasil membebaskan provinsi Diyala yang diduduki Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Seorang perwira tinggi AD Irak mengatakan, militer kini menguasai semua wilayah berpenduduk di provinsi itu. “Kami umumkan pembebasan provinsi Diyala dari organisasi ISIS,” kata Letnan Jenderal Abdulamir al-Zaidi, Senin (26/1/), seperi dikuti Kompas.com
Letjen Al-Zaidi menambahkan, angkatan darat Irak sudah merebut kembali dan mengendalikan sepenuhnya semua kota, distrik dan subdistrik di provinsi tersebut. Pertempuran terakhir memperebutkan wilayah berpenduduk di provinsi Diyala terjadi pada Jumat pekan lalu hingga Senin di kawsan Muqdadiyah, sebelah timur laut ibu kota Diyala, Baquba.
Al-Zaidi dan ketua dewan distrik Adnan al-Tamimi sama-sama mengatakan, pasukan Irak kini sudah mengendalikan seluruh wilayah tersebut termasuk kota Muqdadiyah dan sejumlah desa tempat pertempuran berlangsung. “Sebanyak 58 pasukan pro-pemerintah tewas, 248 lainnya luka. Sementara lebih dari 50 orang anggota ISIS tewas,” tambah Letjen Al-Zaidi.
Meski sudah menguasai Diyala, Al-Zaidi mengatakan pertempuran belum berakhir. Dia menambahkan, pertempuran selanjutnya akan terjadi di kawasan pegunungan Hamreen yang melintasi beberapa provinsi, termasuk Diyala. Pada Juni tahun lalu ISIS menggelar serangan kilat yang dimulai dengan direbutnya kota Mosul di wilayah utara Irak. Keberhasilan merebut Mosul itu kemudian dilanjutkan dengan menguasai hampir seluruh wilayah Arab Sunni di Irak.
Pasukan federal Irak, Peshmerga Kurdi dan milis Syiah ditambah beberapa milisi Sunni bahu membahu melawan pasukan ISIS di berbagai tempat di Irak. Sementara itu, koalisi internasional pimpinan AS menggelar serangan udara di Suriah dan Irak serta memberikan pelatihan bagi pasukan Irak.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain