5 April 2026
Beranda blog Halaman 39493

Bangunan Bersejarah Rumah Kapitan Palembang Perlu Perhatian Pemerintah!

Jakarta, Aktual.co — Bangunan di kawasan objek wisata sejarah Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang kondisinya kurang terawat dan banyak yang rusak, bahkan beberapa bagian bangunan roboh sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah dan semua pihak yang peduli.

“Sekarang ini beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan cukup parah bahkan ada yang telah hancur terutama bangunan kedua dari tiga bangunan inti. Kerusakan ini diakibatkan tidak mampu melakukan perawatan,” kata Mulyadi, seorang ahli waris keturunan dari Kapitan Tjoa di Palembang, Senin (26/1).

Dia menjelaskan, dua bangunan yang masih tersisa sekarang ini salah satunya juga mulai mengalami kerusakan yang cukup parah dan perlu diselamatkan agar tidak roboh menyusul bangunan sebelumnya.

Untuk menyelamatkan bangunan bersejarah tersebut tetap lestari dan dapat menjadi objek wisata andalan Kota Palembang dan sebagai tempat pembelajaran sejarah bagi generasi muda, diharapkan pemerintah membantu melaklukan renovasi dan mendukung dana perawatan rumah Kapitan Tjoa.

Menuryut dia, Kampung Kapitan telah melegenda dan dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia bahkan luar negeri.

Rumah Kampung Kapitan merupakan kawasan perkampungan di pinggir Sungai Musi dengan luas sekitar 20 hektare persegi, yang pada abad ke-14 merupakan tempat tinggal perwira etnis Tiongkok, Kerajaan Dinasti Ming bernama Tjoa.

Kapitan Tjoa diperdaya oleh Belanda dalam mengatur kawasan tersebut setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada pada masa itu.

Kapitan Tjoa tinggal di rumah yang kental dengan gaya arsitektur Tiongkok, dipadukan dengan adat istiadat Palembang yakni rumah limas, berdiri megah di pinggir Sungai Musi kawasan 7 Ulu Palembang tidak jauh dari samping Jembatan Ampera.

Bangunan rumah bersejarah itu, awalnya terdiri atas tiga bangunan yang tergolong unik yakni bangunan utama merupakan rumah tinggal Kapitan Tjoa yang menghadap persis ke Sungai Musi dan Beberapa peninggalan isi dalam ruangan rumah bersejarah itu seperti beberapa meja dan altar yang digunakan untuk beribadah serta beberapa foto Kapitan Tjoa dari keturunan ke-10 yang bisa dilihat oleh para pengunjung yang berwisata ke Kampung Kapitan, ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Butuh 118 Triliun Untuk Selesaikan Seluruh Proyek Banjir Jakarta

Jakarta, Aktual.co —Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk konsep penyelesaian banjir di Jakarta secara menyeluruh. Proyek secara keseluruhan diperkirakan selesai hingga tahun 2035.
“Ini konsep kita secara total utuk bisa selesaikan banjir di Jakarta. Jadi kurang lebih butuh 118 triliun,” kata Kepala Dinas PU tata Air DKI, Agus Priyono di Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Kata dia, jumlah anggaran sebanyak itu antara lain untuk menuntaskan banjir dari muara hingga ke hulu di aliran barat dibutuhkan anggaran Rp34 triliun.
“Di aliran tengah 34 triliun, timur 31 triliun. Tentunya ini tidak bisa diselesaikan dalam 5-10 tahun. Bukan anggarannya yang besar, tapi sejauh mana kita bisa selesaikan, karena hambatannya besar,” paparnya.
Butuh Rp118 triliun, namun di tahun 2015 Dinas PU Tata Air DKI ternyata hanya dapat kucuran anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Meski jauh dari jumlah ideal, Agus berjanji akan mengoptimalkan anggaran itu di tahun ini. “Coba kita optimalkan,” ujar dia.
Sejumlah program prioritas sudah disiapkan Dinas PU Tata Air dari hulu ke hilir dengan anggaran yang didapat. 
Pertama, pembangunan tiga sistem pompa air besar di kawasan Kamal, Angke dan Pompa Grogol untuk di aliran Barat. Ke dua, pembuatan tanggul pantai dan normalisasi sungai. Ketiga, pembangunan dan peningkatan sistem polder.
“Pembangunan polder untuk mencegah suatu daerah terkena banjir dan rob,” jelas dia.
Keempat, pembangunan dan peningkatan waduk situ dan embung. kelima, pembuatan reservoir resapan dan sumur resapan.
Jika dalam pengerjaan program prioritas itu ditemui hambatan, akan dilakukan penyelesaian di program lain yang lebih mudah. “Misal seperti ada masalah seperti pembebasan lahan di aliran barat, kita akan pindah ke pengerjaan lain dulu,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

BKKBN: Indonesia Darurat Narkoba

Jakarta, Aktual.co — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/1) malam lalu merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia tengah mengalami darurat narkoba.
Demikian disampaikan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso di Jakarta, Senin (26/1).
“Kita anggap sebagai darurat narkoba, dan semua pihak harus mengambil bagian untuk menanganinya,” katanya. 
Pernyataan tersebut disampaikan terkait karena pada kasus kecelakaan tersebut, pengemudinya, Christopher Daniel Sjarief positif mengonsumsi narkoba jenis Lycergic Syntetic Diethylamide (LSD) sebelum terjadi tabrakan itu.
Menanggapi hal tersebut, Sudibyo menjelaskan, pengertian darurat narkoba tersebut diterjemahkan sebagai ungkapan betapa merisaukannya narkoba itu bagi kelangsungan kualitas manusia.
“Semua pihak harus ikut menanganinya, termasuk keluarga dan masyarakat, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Dia menambahkan, sangat disayangkan jika ternyata seseorang mengonsumsi narkoba karena kurangnya pengetahuan terhadap dampak penggunaan narkoba dan juga karena akibat kurangnya pengawasan keluarga.
“Sudah barang tentu peran keluarga juga sangat menentukan. Para orang tua harus bisa menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang berkualitas dengan anak-anaknya,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ada sebanyak 40 – 50 orang di Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba.
Selain itu, berdasarkan statistik yang dikemukakan, di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena, serta, ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai sudah terlalu parah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Minta SP3, Tim Pengacara BW Yakin Miliki Bukti Rekayasa

Jakarta, Aktual.co — Tim pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan memiliki cukup bukti untuk bisa mengajukan permintaan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus Bambang.
“Kita sudah punya cukup bukti untuk SP3 kasus Bambang,” kata salah satu kuasa hukum, Alvon Kurnia Palma, di Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Alvon, dugaan tindakan menyuruh orang lain untuk memberikan keterangan palsu di muka persidangan yang disangkakan kepada Bambang adalah rekayasa.
Ia mengatakan, cepatnya proses dan latar belakang penanganan kasus sebagai bukti untuk meminta SP3.
“Bisa kita lihat, prosesnya sangat cepat, hanya tiga hari sejak dilaporkan sampai ke penangkapan,” kata Alvon.
Ia mempertanyakan pengumpulan bukti-bukti terhadap kasus tersebut yang hanya memiliki waktu tiga hari hingga proses penangkapan Bambang. 
“Apakah bukti-bukti yang dimiliki kepolisian memiliki kualifikasi alat bukti yang sah dan cukup,” kata dia.
Ia membandingkan dengan proses laporan tindak pidana yang biasanya dilaporkan olehnya dapat ditindaklanjuti dalam dua bulan. 
“Jadi pertanyaannya, ada urgensi apa, ada kepentingan apa, sehingga kasus ini dipercepat jadi hanya tiga hari, ada konteks dan peristiwa apa di belakang itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Sandera Tewas Ditangan ISIS, Media Tiongkok Salahkan Abe

Beijing, Aktual.co —Surat Kabar Tiongkok menyalahkan tindakan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe atas tewasnya satu dari dua warga negaranya yang menjadi sandera kelompok bersenjata Negara Islam (ISIS) pekan lalu. Dalam kolom editorialnya surat kabar Tiongkok Global Times menyatakan bahwa dukungan pemimpin Jepang kepada AS telah menjerumuskan Tokyo ke dalam konflik, meskipun “negara Asia Timur tidak menjadi target utama” dari teroris global ISIS.

Kelompok ISIS menyatakan eksekusi mati Haruna Yukanawa dilakukan dengan pemenggalan, tindakan tersebut mendapatkan kecaman dari seluruh pemimpin dunia. “Pembunuhan sandera Jepang kiranya menjadi harga yang harus dibayarkan Jepang untuk dukungannya terhadap Washington,” kata surat kabar itu dalam editorial yang berjudul “Strategi Abe jelas setelah krisis penyanderaan” dan menyebutkan perdana menteri Jepang dengan namanya sebanyak lima kali. Abe bisa berusaha untuk menggunakan krisis penyanderaan untuk mencabut konstitusi pasifis Jepang, pertama kali dikenakan oleh AS setelah Perang Dunia II, saran surat kabar tersebut.

Selama ini Beijing dan Tokyo tengah berselisih atas sengketa teritorial di Laut Cina Timur, sementara ekonomi kedua dan ketiga terbesar di dunia itu memiliki hubungan bisnis yang dekat dan hubungan politik mereka sangat diwarnai oleh perjalanan sejarah.

Abe menyebutkan pembunuhan Yukawa yang “keterlaluan dan tidak dapat dimaafkan” kemudian menyerukan pembebasan segera tawanan Jepang lainnya, yaitu seorang jurnalis lepas Kenji Goto. Kelompok ISIS awalnya menuntut Jepang membayar tebusan sebesar 200 juta dolar AS dalam batas waktu 72 jam yang diumumkan Selasa (20/1), sementara Abe bersumpah bahwa Tokyo tidak akan pernah menyerah pada terorisme.

Terhalang Mal dan Pipa Gas, Alasan Kontraktor Jebol Tanggul Sunter

Jakarta, Aktual.co —Dinas Tata Air Pemprov DKI menjelaskan alasan dijebolnya tanggul Kali Sunter di Jakarta Utara oleh kontraktor proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Yang menyebabkan banjir di ruas Jalan Yos Sudarso hingga kawasan Sunter.
Kepala Dinas Tata Air DKI, Agus Priyono mengatakan dari penjelasan yang diterima pihak Kementerian PU, tanggul memang sengaja dijebol pihak kontraktor lantaran kesulitan saat melakukan pengerukan di Kali Sunter. 
“Karena Kali Sunter dibatasi Mall Artha Gading dan jaringan pipa gas, akhirnya mereka bongkar turap itu,” kata dia, di Jakarta, Senin (26/1).
‎Yang jadi masalah, ujar dia, saat melakukan pembongkaran  pihak kontraktor sama sekali tidak menginformasikan lebih dulu ke Dinas Tata Air DKI maupun Pemprov DKI. Akibatnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ngamuk-ngamuk saat terjadi banjir akibat tanggul dijebol.
“Seharusnya mereka menyosialisasikan lebih dulu kalau bisa berdampak seperti itu. Makanya sampai Gubernur marah luar biasa. Kalau masalah Gubernur bilang itu sabotase, terserah kalian (wartawan) mengartikannya,” ujar Agus.
Selain ke Pemprov DKI, menurutnya, pihak kontraktor juga perlu menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar yang bakal terkena dampak. Misal, berisi pemberitahuan jika turap tanggul Kali Sunter untuk sementara harus dibongkar demi kegiatan pengerukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain