Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto resmi telah melayangkan surat pemunduran diri sebagai salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, pasca menyandang status tersangka di Mabes Polri.Namun demikian, mundurnya Bambang selaku pimpinan KPK tak direstui oleh tiga pimpinan KPK. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi di gedung KPK, Senin (26/1).”Baru saja abis Maghrib tadi saya dikasih tahu pimpinan bahwa pengunduran diri pak Bambang ditolak,” kata Johan.Meski begitu, lanjutnya, untuk memastikan status jabatan BW sapaan akrab Bambang Wijojanto, pihak KPK masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan keputusan presiden.”Namun demikian kami semua masihmenunggu bagaimana sikap dari Presiden Jokowi. Apakah Presiden membuata Keppres pemberhentian sementara untuk pak Bambang,” kata dia.Diketahui, sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2002 Pasal 32, apabila pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka, maka dia harus diberhentikan sementara dari jabatan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Suharizal mengatakan hak imunitas bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pelaksanaannya harus terpisah.
“Artinya, hak imunitas itu hanya berlaku ketika dalam bekerja, tidak untuk dalam konteks lain,” katanya di Padang, Senin (26/1).
Hal itu, menurut dia, terkait berbagai pihak mengusulkan penerbitan Perppu hak imunitas pimpinan KPK oleh Presiden.
Ia menjelaskan dalam kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW), jika Perppu itu diterbitkan apakah hal itu berlaku surut atau tidak.
Ia mengatakan penerbitan Perppu jangan sampai berbenturan dengan konstitusi dan dapat dipahami dengan baik oleh berbagai elemen untuk menghindari pergesekan.
Ia menyebutkan penerbitan Perppu harus hati-hati dan melibatkan banyak pihak dan pakar yang memahami hukum pidana.
“Jangan sampai Perppu itu “abuse of power” atau penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Salah satu anggota tim kuasa hukum Bambang Wijojanto (BW), Usman Hamid menilai penetapan pemberhentian sementara terhadap kliennya bisa berakibat buruk bagi integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya menurut dia,  dengan menyetujui permohonan pengunduran BW, secara tidak langsung membenarkan jika pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK itu memang bersalah.
“Jika permohonan Pak Bambang disetujui, bisa jadi preseden buruk bagi pimpinan KPK lainnya,” sesal Usman di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1).
Meski begitu, lanjutnya, asumsi tersebut tidak bisa memaksa ataupun mengintervensi para pimpinan KPK lainnya. Karena apa yang dipikirkan Usman tentunya melanggara Undang-Undang Dasar (UUD).
Dalam Pasal 32 ayat 4 UUD Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, berbunyi bahwa apabila seorang pimpinan KPK dinyatakan sebagai tersangka, maka dia diberhentikan sementara.
“Penentunya kembali ke Presiden. Tapi, kami  menyayangkan apabila ada pemberhentian sementara terhadap pak Bambang,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan tindakan nyata terkait status BW sebagai salah satu pimpinan di KPK. Jokowi diduga masih perlu mendengar beberapa pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby