Jakarta, Aktual.co — Masyarakat Papua Barat minta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar hentikan segala upaya kriminalisasi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Upaya kepolisian menjadikan tersangka beberapa pimpinan KPK pada saat lembaga pemberantasan korupsi itu sedang mengusut tindak pidana korupsi di lembaga kepolisian memperlihatkan bahwa kepolisian melindungi korupsi,” kata Tokoh Pemuda Papua Barat Yesy Arnolis Mandacan di Manokwari, Minggu (25/1).

Ia mengatakan, masyarakat Papua Barat mendukung KPK proses hukum siapa pun di negara ini termaksud pejabat kepolisian yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami masyarakat Papua Barat menolak dengan tegas upaya Kepolisian Republik Indonesia kriminalisasi lembaga pemberantasan korupsi yang sudah banyak membongkar kejahatan koruptor di negara ini,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan di negara ini terutama di Provinsi Papua Barat tidak akan berkembang maju apabila korupsi merajalela.

Oleh sebab itu, semua komponen bangsa tanpa terkecuali harus mendukung lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh negara bukan melakukan upaya-upaya yang dapat menghancurkan lembaga tersebut.

Ia lebih jauh mengatakan, Provinsi Papua Barat adalah salah satu provinsi yang mendapat predikat korupsi tertinggi di Indonesia.

Untuk itu, masyarakat Papua Barat minta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia agar membuka kantor perwakilan KPK di Papua Barat untuk memberantas korupsi di provinsi itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) mendesak agar dalam 2×24 jam ijin khusus ekspor konsetrat yang diberikan kepada Freeport dicabut.
Ketua Umum Jaman, A. Iwan Dwi Laksono, mengatakan perlakuan khusus kepada Freeport itu  jelas merupakan pembangkangan terhadap cita-cita politik Presiden Joko Widodo, Trisakti dan Nawacita, serta melanggar konstitusi.
“Kami mendesak juga Presiden Joko Widodo menegur keras Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Suhardiman Said dan  Dirjen Minerba R. Sukhyar yang memberikan perlakuan khusus kepada Freeport,” kata Iwan dalam keterangannya di Jakarta, beberapa saat lalu. 
Iwan juga melanjutkan, DPR RI dalam hal ini Komisi VII segera memanggil dan menegur pelanggar UU yang dilakukan oleh Kementerian ESDM.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta untuk menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Polri maupun TNI diminta turun tangan untuk memblokir eksport konsetrat Freeport yang merugikan NKRI,” demikian Iwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Budiman Ginting SH berharap aparat penegak hukum dapat menunjukkan etika dan moral dalam melaksanakan tugas, karena ini adalah menyangkut nama baik dari institusi hukum tersebut.

“Penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri dinilai emosional dan hal ini menjadi sorotan masyarakat,” kata Budiman Ginting di Medan (25/12).

Penangkapan terhadap seorang pejabat negara tersebut, menurut dia, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena menyangkut wibawa dari penegak hukum tersebut. “Kita harus melakukan aturan hukum yang berlaku,” ujar Budiman.

Dia mengatakan setelah terjadinya penangkapan tersebut, membuktikan bahwa Polri dengan KPK kurang harmonis dan tidak adanya kerja sama oleh kedua lembaga hukum itu. “Kedua institusi hukum (KPK-Polri) seharusnya tetap bersinergi dalam melaksanakan penegakan hukum, dan bukan saling salah menyalahkan atau tidak menghargai sesama lembaga hukum,” kata Pembantu I Dekan Fakultas Hukum USU.

Budiman menjelaskan setiap orang yang diduga melakukan kesalahan, ada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dibenarkan bertindak secara arogan di luar hukum.

“Tindakan yang tidak sesuai dilakukan oleh penegak hukum itu, jelas melanggar Undang-Undang yang berlaku,” katanya, Dia menambahkan oknum penegak hukum yang menjalankan tugas harus benar-benar secara profesional dan tidak boleh ada rasa dendam terhadap seseorang.

“Penegak hukum juga harus menerapkan ketentuan hukum tersebut kepada setiap warga Indonesia secara baik dan benar, serta sesuai dengan kaidah, etika dan moral,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU.

Artikel ini ditulis oleh: