5 April 2026
Beranda blog Halaman 39535

BNP2TKI Upayakan Biaya Pengiriman TKI Ditanggung Negara

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengupayakan beberapa komponen biaya pengiriman TKI ke luar negeri ditanggung oleh negara.

“Kami sudah mengajukan usulan dana APBN untuk menanggung beberapa komponen biaya yang selama ini dibebankan terhadap para calon TKI,” kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam acara dialog dengan TKI di kantor Sekretariat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI-NU) Taiwan di Taipei, Minggu (25/1).

Ia menyebutkan beberapa komponen yang nanti akan dibebankan kepada negara melalui APBN itu di antaranya biaya tes kesehatan, pengurusan paspor, dan biaya penempatan kerja di luar negeri.

“Kalau selama ini biaya resmi yang dikeluarkan oleh calon TKI mencapai Rp17 juta, nantinya hanya Rp7 juta. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini, kebijakan itu sudah bisa kami implementasikan karena sekarang masih dalam usulan APBN,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mengupayakan penghapusan sistem kredit biaya pemberangkatan dan penempatan yang selama ini memberatkan para calon TKI.

“Sekarang ini calon TKI yang punya duit dan tidak punya duit diharuskan kredit di bank untuk biaya tersebut yang angsurannya dibayar dari 10 kali pemotongan gaji. Ini jelas tidak benar dan memberatkan TKI,” katanya.

Nantinya, lanjut dia, para TKI diharuskan menabung di bank-bank di Indonesia agar jerih payahnya selama ini tidak habis begitu saja di negeri orang.

“Minimal para TKI itu bisa menabung 20 persen dari gaji biar pulang membawa hasil. Program ini sudah berjalan di Filipina. Kami ingin meniru keberhasilan itu,” ujar Nusron.

Ia mencatat bahwa selama tahun 2014 jumlah remitansi dari para TKI telah mencapai 8,4 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan itu juga dia menjelaskan bahwa Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) tidak dihapus melainkan ditingkatkan fungsinya.

“Di Korea Selatan yang memang ada perjanjian ‘G to G’ dengan kita, di balik KTKLN berfungsi sebagai ATM karena memang di sana semua TKI bekerja di sektor formal. Di Taiwan yang masih banyak informalnya, di balik KTKLN nanti akan difungsikan sebagai kartu asuransi,” katanya menjelaskan.

Ia beralasan bahwa KTKLN tidak bisa dihapus karena sebagai sarana identifikasi bagi TKI sekaligus untuk menghindarkan praktik ilegal dan kesalahan penempatan kerja.

BNP2TKI juga tidak memungut biaya apa pun kepada para TKI dalam penerbitan KTKLN. “Kalau ada yang memungut, segera laporkan, langsung kami pecat. Di Medan sudah ada yang kami pecat,” tegasnya.

Demikian pula dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (dulu PJTKI) yang melakukan pemungutan di luar ketentuan, pihaknya tidak segan-segan mencabut izin operasional.

“Sampai saat ini sudah ada 81 PPTKIS di Indonesia yang kami cabut izin operasionalnya. Di Taiwan juga ada sanksi serupa kepada 22 PPTKIS, 25 agensi, dan 13 majikan,” katanya didampingi Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei Harsono Aris Yuwono, Direktur Promosi BNP2TKI Anjar Prihantoro Winarso, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya Agus Heri Santoso, dan staf profesional BNP2TKI Miftah Farid itu.

BNP2TKI juga akan mempermudah pengiriman TKI melalui jalur mandiri yang bekerja pada sektor formal tanpa keterlibatan PPTKIS. “Bagi TKI yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan kembali lagi ke perusahaan yang sama, nantinya tidak perlu lagi lewat PPTKIS asalkan perusahaan yang dituju jelas dan mampu menaruh uang deposit minimal untuk enam kali gaji,” kata Nusron.

Selanjutnya kebijakan serupa juga akan diterapkan kepada TKI informal yang akan bekerja pada masa kontrak kerja keduanya di rumah majikan yang sama.

Selain berdialog dengan para TKI di Sekretariat PCI-NU Taiwan, Nusron juga berpidato di KDEI, mengunjungi tempat penampungan TKI bermasalah di Taoyuan, dan mendatangi sentra TKI di Keelung.

Selepas dari Taiwan, dia akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Hong Kong, Senin (26/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Tim Penyelam TNI Tidak Pernah Mengenal Menyerah

Jakarta, Aktual.co — Tim Penyelam TNI AL yang tergabung dalam operasi pencarian dan evakuasi korban pesawat AirAsia QZ-8501 tidak pernah mengenal kata menyerah.

Di hari ke-29 ini berhasil mengevakuasi lagi 1 jenazah perempuan dari badan pesawat AirAsia QZ-8501 di perairan Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kotawaringin Kalimantan Tengah, Minggu (25/1/2015).
 
Tim Penyelam TNI AL mulai melanjutkan misi mengevakuasi jenazah korban dan main body pesawat AirAsia dengan diturunkanya perahu karet dan Sea Raider serta peralatan Dishidros. Beberapa penyelam dari KRI Banda Aceh telah berada di kapal Crest Onyx sejak Sabtu malam kemarin. Mereka melakukan penguatan belting dan tali pengikat. Sementara lifting bag yang digunakan masih tetap 1 buah berukuran 10 ton. Kapal Crest Onyx inilah yang akan menarik badan pesawat‎.
 
“Proses pengikatan dan belting pagi ini sudah kembali dimulai sejak pukul 04.55 WIB, dan pada pukul 09.30 WIB floating bag mengapung  badan pesawat sempat terangkat dan muncul kepermukaan di buritan Kapal Crest Onyx namun keberuntungan belum berpihak karena tali penarik terputus sehingga body pesawat kembali masuk ke air tetapi tali tross masih terpasang sehingga body pesawat tidak terempas lagi ke dasar laut, ” kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI M. Fuad Basya dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual, Minggu (25/1).
 
Saat badan pesawat terangkat, satu jenazah ikut mengapung, kemudian jenazah langsung dievakuasi oleh Tim dengan perahu karet ke KN Pacitan. Selain jenazah, puing-puing pesawat ikut mengapung.  Kemudian satu jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh KN Pacitan selanjutnya dibawa dengan pesawat Hely Bell TNI AL  ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun. Seperti pada penemuan jenazah korban AirAsia sebelumnya, dari Pangkalan Bun jenazah dibawa ke RS  Sultan Imanuddin guna dirawat dan dimasukkan peti jenazah.
 
“Sejauh ini sudah 70 jenazah telah berhasil dievakuasi dan pada sore hari ini 1 jenazah hasil evakuasi hari ini masih berada di RS Sultan Imanuddin,” katanya.
 
Evakuasi dihentikan siang hari ini, selain untuk evaluasi dan merencanakan langkah berikutnya juga dikarenakan arus sudah mulai deras dan hujan, ketinggian ombak 2-4 m, kecepatan arus 1,7 knot sehingga evakuasi diputuskan untuk dilanjutkan esok hari dan berharap cuaca baik dan mendukung untuk penyelaman.  
 

Artikel ini ditulis oleh:

Indonesia Dinilai Unggul Dalam Pembiayaan UKM

Jakarta, Aktual.co — Indonesia dinilai paling unggul dalam soal pembiayaan UKM khususnya di forum ekonomi APEC sehingga banyak negara ingin belajar dari Indonesia tentang hal itu.

“Indonesia jadi ‘champion’ untuk pembiayaan UKM,” kata Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya KUMK Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di Jakarta, Minggu (25/1).

Ia mengatakan dalam forum ekonomi APEC ada beberapa negara yang dinilai unggul dalam bidang yang berbeda-beda.

Misalnya Korea Selatan dengan “green technology” dan Indonesia dinilai unggul dalam micro-finance.

“Memang di Indonesia sudah sejak lama dikembangkan skim-skim kredit untuk rakyat khususnya UKM baik yang dikembangkan lembaga swasta atau pun pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, misalnya saja ada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun skim-skim kredit yang dikembangkan oleh BRI sebagai bank yang fokus menggarap segmen UKM.

BRI bahkan menjadi satu-satunya bank yang memiliki satelit di dunia sehingga menjadi benchmark yang sangat baik dalam soal pembiayaan UKM.

“Indonesia sering diminta untuk memberikan masukan dalam forum APEC, kita juga menjadi leader dalam hal Key Performing Indicators untuk finance APEC di bidang UKM,” katanya.

Ke depan, pihaknya berharap semakin banyak pihak mengembangkan skema-skema pembiayaan kreatif untuk UKM termasuk micro-finance yang bersifat inklusif.

Artikel ini ditulis oleh:

Kisruh KPK – Polri, Jokowi Rapat dengan Jimly, Oegroseno dan Tumpak di Istana

Presiden Joko Widodo memberikan kterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (25/1/2015). Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polri untuk membuat terang benderang perkara hukum yang menimpa masing-masing personel mereka. ANTARA FOTO/SEPTRES

Jokowi Akan Bentuk Tim Independen di Kasus KPK-Polri

Jakarta, Aktual.co —Prof Jimly Ashshiddiqie menegaskan bahwa Jokowi memanggil dia bersama lima orang lainnya untuk memberi masukan di kasus perseteruan KPK dan Polri saat ini.

“Kami diundang sebagai pribadi dan tidak (belum) dibentuk sebagai tim formal. Tapi sewaktu-waktu kami diminta masukan untuk masalah ini (KPK-Polri) dengan tujuan untuk agar bisa meredam ketegangan yang terjadi di masyarakat,” kata Jimly di Istana Negara, Minggu malam (25/1).

Tugas kedua, menurut Jimly, adalah untuk memberi masukan dan memastikan baik KPK maupun Polri mendapat dukungan dari negara dan bangsa.

“Karena negara ini butuh KPK dan Polri yang kuat,” tambahnya.

Ketika ditanya soal rencana Jokowi untuk membentuk tim independen yang menangani kasus ini, Jimly membenarkan. Namun secara formal belum diputuskan.

“Belum dibentuk secara formal, tapi ini niat baik presiden untuk membentuk tim independen,” katanya.

Soal maksud kata “kriminalisasi” yang dilontarkan Jokowi, Jumly menegaskan bahwa jangan sampai kasus KPK dan Polri ini dimanfaatkan pihak lain untuk dikriminalisasikan.

“Kita harus pisahkan masalah person dengan institusi. Jangan ada kriminialisasi oleh pihak lain yang yang justru dapat memperkeruh suasana,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Perda Ketenagalistrikan di Sumsel Mulai Dibahasulang

Jakarta, Aktual.co — Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan menilai rancangan peraturan daerah mengenai ketenagaan listrik di Sumsel sangat perlu, karena itu diusulkan ke Badan Legislasi DPRD untuk dibahas.

“Kita telah mengajukan rancangan peraturan daerah mengenai ketenagaan listrik, karena sangat perlu,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumatera Selatan, Robert Heri di Palembang, Minggu (25/1).

Menurut dia, raperda ketenagaan listrik itu perlu, karena mengenai kelistrikan di Sumsel banyak perubahan-perubahan, ada kewenangan yang diberikan ke provinsi, ada pula kewenangan diambil alih perusahaan sehingga terpaksa perdanya perlu diubah.

Misalnya sekarang izin usaha kelistrikan untuk kepentingan sendiri sekarang dialihkan ke provinsi, ujarnya. “Perda itu perlu, jika tidak kita tidak ada dasar melakukan kewenangan, ” katanya.

Sementara Ketua Badan Legislasi DPRD Sumatera Selatan, Usman Effendy mengatakan, mereka membahas 12 rancangan peraturan daerah termasuk salah satunya raperda ketenagaan listrik.

Ia menuturkan, dari 12 raperda akan dibahas itu lima yang baru diusulkan pihak eksekutif sedangkan sisanya hanya perubahan perda yang sudah ada.

Lima raperda yang akan dibahas itu yakni tentang kawasan tanpa rokok, raperda tentang jasa konstruksi, kuliah gratis, ketenagaan listrik dan raperda pelestarian kebudayaan daerah.

Pada tahap awal sidang pertama ini baru 12 raperda itu, nanti tentunya masih banyak yang belum masuk seperti dari inisiatif dewan, katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain