Jakarta, Aktual.co —Para ketua umum partai politik mengunjungi Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/1). Dalam pembicaraan di rumah Megawati itu, sejumlah ketum partai politik menyatakan tak akan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Mereka yang adalah Megawati sendiri selaku tuan rumah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum Partai Hanura Wiranto, dan Ketum PPP versi Munas Surabaya Romahurmuziy (Romi). “Kami pastikan Ibu Mega, Pak Wiranto, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, dan Pak Romi, tidak masuk struktur Wantimpres itu,” kata Sekjen (Plt) PDIP Hasto Kristiyanto di lokasi.

Tak jelas, siapa yang bakal menjadi anggota Wantimpres itu. Namun yang pasti, Presiden Joko Widodo harus segera mengumumkan nama-nama Wantimpres-nya. “Sepenuhnya itu hak presiden. Yang jelas, sesuai batasan waktu harus diumumkan 20 Januari ini,” kata Hasto.

Lantas, Surya Paloh meninggalkan lokasi pada pukul 21.35 WIB. Lokasi rumah nampak dijaga ketat. Sehingga tak memungkinkan untuk menanyai Paloh secara langsung. Sebelumnya, siang hari, Wiranto dan Muhaimin juga telah menemui Megawati.

Jakarta, Aktual.co —Fraksi PDI Perjuangan di DPR meminta pembahasan Perppu No 1/2014 tentang Gubernur, Wali Kota, dan Bupati diselesaikan dalam waktu singkat. Demikian juga dengan Perppu No 2/2014 atas perubahan terhadap UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1).

“Fraksi PDI-P mengusulkan pembahasan Perppu Pilkada berlangsung dalam waktu singkat mengingat DPR hanya diberi kewenangan setuju atau tidak terhadap Perppu,” katanya. Dia menambahkan jadwal usulan Fraksi PDI-P dalam pembahasan kedua perppu tersebut diawali dengan meminta pandangan fraksi terhadap pemerintah, lalu pengesahan di tingkat I (Komisi II DPR), kemudian langsung dibawa dalam Rapat Paripurna DPR.

Dia berharap hal tersebut dapat berlangsung hanya dalam waktu satu pekan dan mendapat respon positif dari pimpinan Komisi II DPR RI. “Fraksi PDI-P pun berharap usulan itu mendapat respon positif dari pemimpin Komisi II DPR,” ujarnya.

Menurut dia, Fraksi PDI-P menilai penerbitan kedua Perppu diakhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono telah memenuhi syarat. Hal itu menurut dia dilakukan melalui penilaian objektif agar menjamin pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan demokratis seperti yang diamanatkan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

“Demi menghormati demokrasi perlu dilakukan pilkada secara langsung dengan melakukan sejumlah perbaikan mendasar terutama pilkada melalui DPRD telah mendapat penolakan dari masyarakat luas,” katanya.

Menurut Arif, selain melakukan penilaian secara objektif, Fraksi PDI-P juga telah melakukan penilaian ada unsur kegentingan dalam kurun waktu 2015 yaitu ada 204 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Hal itu ujar dia menegaskan bahwa pilkada di tahun 2015 membutuhkan payung hukum. “Dalam berbagai pengalaman, pilkada memerlukan berbagai perencanaan matang, minimal dalam waktu 10 bulan,” katanya.

Fraksi PDI-P yakin telah ada persiapan matang, yakni sejak bulan Oktober 2014, waktu ketika kedua perppu itu diterbitkan. Dalam Rapat Kerja itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pembahasan Perppu nomor 1/2014 tentang Pilkada dan Perppu nomor 2/2014 tentang Pemda, bersama dengan pemerintah diskors. Dan digelar kembali pada Jumat (16/1) pukul 14.00 WIB.
Demikian disampai Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman, saat memimpin RDP, di ruang komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1).
“Mohon izin karena sudah pukul 22.30 WIB sidang kita skors dan dilanjutkan besok pukul 14,00 di tempat yang sama,” kata Ketua Komisi III Rambe Kamarulzaman yang memimpin RDP kali ini.
Dalam RDP itu, setidaknya sembilan fraksi sudah memberikan pandangan. Semuanya meminta untuk melanjutkan pembahasan Perppu ini untuk menjadi Undang-undang.
Hanya Fraksi Gerindra yang belum menyatakan pandangannya. Fraksi ini meminta waktu untuk memberikan pandangannya besok.
“Jadi sidang besok juga akan mendengarkan pandangan dari Fraksi Gerindra,” pungkas Rambe

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid