Jakarta, Aktual.co — Penanganan korban dan investigasi jatuhnya pesawat AirAsia Jakarta-Singapura dinilai belum memenuhi standar yang ideal. Bahkan dalam beberapa kasus, Indonesia seperti mengulang kesalahan yang sama.
“Di Jepang, semua pihak yang memberikan informasi investigasi diberikan kebebasan terhadap hukum. Sehingga pelaku tidak takut memberikan informasi, dan investigasi benar-benar menemukan penyebab kecelakaan pesawat,” ujar Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo dalam Aktual Forum, di Jakarta, Minggu (25/1).
Menurutnya, pembebasan pilot dan maskapai dari jeratan hukum akan memberikan kepastian hasil investigasi. Pilot dan maskapai akan memberikan keterangan sedetil mungkin dengan segala kemungkinan yang ada.  Disamping itu, wadah komunitas keluarga korban juga perlu dibentuk untuk menjamin kelangsungan hidup. 
Dirinya menceritakan ketika terjadi musibah jatuhnya pesawat, Japan airline membentuk komunitas keluarga korban agar dijamin kesejahteraannya.  Mereka juga membentuk Japan Training Center untuk meningkatkan keamanan penerbangan. Selain itu, untuk memperingatkan semua orang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, Mereka membangun monumen yang bertulsikan “Never Again.” 
“Atas kejadian tersebut, CEO Japan Airline meminta maaf, membungkukkan badan dan mundur dari jabatannya. Bagaimana dengan Indonesia, apakah regulator berani mengakui kesalahan dan mundur dari jabatannya?” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy mengimbau pimpinan KPK dan pimpinan Polri dapat saling menghormati antarlembaga.

“PPP berharap pimpinan KPK dan pimpinan Polri masing-masing menyampaikan pernyataan langsung untuk memberikan klarifikasi yang menyejukkan masyarakat,” kata Muhammad Romahurmuziy usai acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Daarul Rachman di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Minggu (25/1).

Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, pimpinan KPK dan pimpinan Polri sudah berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana, Jumat (23/1) sore.

Pernyataan langsung yang menyejukkan masyarakat dari masing-masing pimpinan KPK dan Polri ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Romy menilai, ketegangan antara KPK dan Polri ini sudah sangat banyak dibicarakan di sosial media dan telah menjadi trending topic hingga mencapai 20 juta tweet.

“Angka ini sudah sangat tinggi untuk trending topic,” katanya.

Anggota DPR RI ini mengimbau, agar pimpinan KPK dan pimpinan Polri sama-sama menyampaikan pernyataan yang sejuk untuk meredam polemik di masyarakat.

Menurut dia, saat ini telah muncul pandangan beragam di antara praktisi maupun pengamat hukum yang berimbas ke masyarakat.

“Pimpinan KPK dan pimpinan Polri agar mengantisipasi situasi ini dengan segera menyelesaikan persoalan, jangan sampai berlarut-larut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana meminta Menteri perhubungan Ignasius Jonan terbuka jika tidak bisa melaksanakan perbaikan dunia penerbangan hingga yang ditargetkan pada Mei 2015. 
Yudi mengatakan, perbaikan dunia penerbangan hingga Mei 2015, merupakan hal yang tidak mungkin, mengingat prosedur perbaikan menyangkut merapihkan regulator, penataan kelembagaan dan perbaikan manajemen.
“saya kira Jonan harus terbuka jika tidak mampu melakukannya dalam waktu yang disebutkan”, kata Yudi, kepada Aktual.co, di Jakarta, Minggu (25/1).
Tujuan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) oleh Komisi V DPR untuk merapihkan, merubah, dan memperbaiki dunia penerbangan di Indonesia yang harus dijalankan oleh menhub.
Namun, Panja merasa tidak yakin dengan rencana target menhub yang dinilai terlalu cepat. Pasalnya, harus diperhatikan langkah-langkah yang terstruktur.
Menurut Yudi, hal pertama yang harus rapihkan adalah regulator yang ada dibawah menteri perhubungan.
“dari regulator yang baik ini maka akan berdampak pada pemain di bidang bisnis penerbangan yang akan mengikuti regulator yang baik pula”, jelasnya.
Kedua, penataan yang menyangkut perencanaan kelembagaan dan sumber daya manusia.
“kan ini berkaitan dengan sisi keuangan yang dipegang oleh menteri keuangan, jadi harus dipikirkan itu caranya gimana tiga bulan selesai”, kata dia.
Yudi menambahkan, harus ada juga perbaikan manajemen itu sendiri. “Makanya pola berpikir Jonan jangan hanya sebagai Dirut Kereta Api.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat melihat sisi regulator yang sangat lemah, ditengah pekembangan industri penerbangan.
“Kami (DPR) menilai rapor di sisi regulatornya bernilai merah,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana, dalam diskusi Aktual Forum di bilangan Tebet, Jakarta, Minggu (25/1) .
DPR sangat berharap kepada menhub jonan yang sudah berprestasi membenahi industri perkeretaapian Indonesia itu, agar cepat melakukan perubahan.
Akan halnya Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Dia sependapat dengan Yudi. “Ini yang paling bertanggung jawab adalah regulatornya. Karena industri penerbanganlah yang menjalankan regulasi,” tegasnya.
Agus mendesak agar pemerintah melakukan percepatan untuk perbaikan di sisi regulasi.
“Yang baik diteruskan, yang buruk harus diperbaiki,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh: