Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39560

Amankan Gedung KPK, Panglima TNI Sebar Ratusan Intel TNI

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada Panglima TNI, Jenderal Moledoko untuk menurunkan personel TNI untuk bersiaga di kawasan gedung KPK.

Hal tersebut guna untuk mengantisipasi bentrokan antara dua institusi Polri dan KPK yang belakangan terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya ketika dihubungi pewarta, Sabtu (24/1) siang.

Fuad menjelaskan, bahwa Ketua KPK Abraham Samad telah menelepon Panglima TNI Moeldoko untuk meminta perlindungan.

Namun demikian, dirinya membantah bahwa penerjunan pasukan itu atas desakan permintaan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta perlindungan.

“Pak Samad melaporkan perkembangan, lalu Panglima inisiatif menurunkan personel untuk mengantisipasi gesekan. Itu juga berdasar arahan Presiden agar menjaga keduanya tidak terjadi gesekan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, ada ratusan personel TNI yang dikerahkan di sekitar gedung anti korupsi itu..

“Kami bersiaga di area KPK. Jadi bukan untuk melindungi KPK, bukan juga untuk Polri. Ratusan ada dari intel juga,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan TNI ditengah perseteruannya dengan Polri.

Meskipun TNI hanya diminta untuk mengamankan gedung KPK malam tadi menyusul adanya penggeledahan yang akan dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri, namun langkah itu dinilai tidak perlu dan hanya akan semakin membuat ‘Ruwet’ masalah.

“Saya pikir itu bisa bikin tambah ruwet. Ini juga berpotensi bisa menimbulkan nanti konflik antara institusi Polri dengan TNI,” kata Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).

Chaudry menilai hal itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru. Dan patut dipertanyakan apa kepentingan TNI berada di sana.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat Sayangkan Langkah KPK Minta Bantuan Pasukan Elit TNI

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chaudry Sitompul menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pasukan elit TNI di tengah perseteruannya dengan Polri.

Meskipun TNI hanya diminta untuk mengamankan gedung KPK malam tadi menyusul adanya penggeledahan yang akan dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri, namun langkah itu dinilai tidak perlu dan hanya akan semakin membuat ‘Ruwet’ masalah.

“Saya pikir itu bisa bikin tambah ruwet. Ini juga berpotensi bisa menimbulkan nanti konflik antara institusi Polri dengan TNI,” kata Chaudry saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1).

Chaudry menilai hal itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru. Dan patut dipertanyakan apa kepentingan TNI berada di sana.

“Kita pikir harus ditanya juga kepada pak Moeldoko (Panglima TNI) apa betul itu? Karena saya kira apa kepentingannya? Karena kan TNI dan Polri juga dulu sempat tidak akur, nah saya pikir saat ini malah akan membuat situasi tambah kompleks karena ditambah masalah yang lain,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk meningkatkan keamanan, malam tadi Ketua KPK Abraham Samad sempat menghubungi Panglima Jenderal TNI, Moeldoko untuk meminta menurunkan pasukan.

Berdasarkan informasi yang didapat, tiga pasukan elit TNI dari tiga matra diterjunkan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

Hal itu kemudian dibenarkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi. Dikatakannya, bahwa saat ini banyak pasukan pengamanan yang bukan berasal dari institusi Polri telah menjaga KPK.

“Jadi memang benar KPK di-backup oleh tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri,” kata Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Peneliti Berniat Produksi Jagung Popcorn di Pegunungan Papua

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Universitas Cenderawasih Jayapura, I Made Budi berniat memproduksi jagung berbiji kecil menjadi jagung popcorn karena sampai saat ini Indonesia masih mengimpor jagung dari luar negeri .

“Saya mendapat informasi kalau jagung itu ada di wilayah pegunungan Papua, tongkolnya pendek, bijinya kecil seperti jagung manis,” kata I Made di Jayapura, Sabtu (24/1).

I Made mengaku, sudah ada warga pegunungan Papua yang menjanjikan bahwa akan membawakan jagung tersebut untuk diteliti.

“Kalau memang sampai jagung itu ada, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor jagung popcorn,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah harus cerdas dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada.

Dosen Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) itu menuturkan, mesin pengelolaan jagung tersebut sementara dalam perjalanan dari Pulau Jawa menuju Jayapura.

Made menjelaskan, pengelolaan jagug popcorn tersebut akan dicampur dengan cokelat.

“Untuk konsentrasi tahun ini, kita rencana untuk bikin kripik jagung, dan jagung popcorn,” katanya.

Dia menambahkan, hingga kini pemerintah masih mendatangkan jagung itu dari Negara Argentina.

Artikel ini ditulis oleh:

Chevron Lepas Proyek Geotermal Ciremai Senilai Rp60 Miliar

Jakarta, Aktual.co — PT Chevron Geothermal Indonesia yang sebelumnya ditunjuk sebagai pemenang atas lelang proyek geotermal di kawasan Ciremai, Jawa Barat, menyatakan mengundurkan diri dari proyek bernilai Rp60 miliar tersebut.

“Berdasarkan surat yang kami terima, Chevron telah mengembalikan penunjukannya sebagai pemenang, sehingga nanti akan dilakukan lelang ulang atas proyek tersebut,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Jakarta.

Alasan pengunduran diri tersebut, menurut keterangan yang diperoleh Rida dari pihak Chevron adalah karena potensi panas bumi di daerah tersebut dinilai kecil untuk industri migas yang dijalankan oleh perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu.

“Kalau dipaksakan beroperasi di sana (Ciremai), nanti teknologi yang mereka gunakan akan lebih mahal. Secara nilai keekonomian pasti tidak menguntungkan untuk mereka,” tuturnya.

Selain itu, dari sisi masyarakat setempat juga tidak sepenuhnya mendukung proyek pengembangan energi panas bumi yang diduga bisa menghasilkan listrik berkapasitas 150 MW tersebut.

Hingga saat ini, kata Rida, PT Chevron belum mendapat IUP dari Kementerian ESDM sehingga proyek geothermal Ciremai ini akan dilelang ulang bersamaan dengan 25 Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang lain.

“Sesuai dengan UU No.21/2014 tentang Panas Bumi, seluruh proses pelelangannya akan diserahkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Ditjen EBTKE akan melelangkan 25 WKP PLTP yang tersebar di beberapa wilayah seperti Gunung Lawu (kapasitas 165 MW), Gunung Arjuno Welirang (110 MW), Simbolon Samosir (110 MW), Danau Ranau (110 MW), dan Gunung Gede Pangrango (55 MW).

“Total kapasitas cadangan listrik dari semua WKP itu sekitar 1.225 MW,” katanya.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Tisnaldi mengatakan minat para investor cukup besar terhadap rencana pelelangan 25 WKP tersebut.

“Animo dari investor cukup besar, tapi seleranya berbeda-beda, ada yang memilih di Indonesia bagian timur, ada yang memilih Sumatera, ada pula Jawa Barat,” tuturnya.

Pada semester pertama tahun 2015 ini Ditjen EBTKE menargetkan tiga WKP yang akan berhasil dilelang, sedangkan semester selanjutnya diprediksi akan lebih banyak lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

WALHI Minta PT Sido Muncul Lakukan Audit Lingkungan

Semarang, Aktual.co — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta pemerintah daerah (Pemda) serius melakukan audit lingkungan limbah industri pabrik jamu yang dihasilkan PT Sido Muncul. Pasalnya, permasalahan limbah oleh perusahaan besar pengolaan pabrik jamu itu menjadi agenda rutin setiap tahun.

Direktur WALHI Jawa Tengah, Ning Fitri mengatakan, bahwa tujuan audit lingkungan dilakukan supaya tidak ada pencemaran lingkungan di sekitar area. Artinya tidak hanya sekedar berdasarkan standar sertifikasi pengelolaan limbah, akan tetapi pengelolaan limbah yang baik.

“Apakah ada pengelolaan saluran instalasi pembuangan limbah (Ipal) yang buruk, atau kah pengelolaahnnya memang sudah baik. Bukan hasil sample baku mutu air saja, tapi betul-betul baik dalam pengelolaannya,” terang Fitri, di Semarang, Sabtu (24/1).

Dengan audit lingkungan, kata dia, proses pengelolaan limbah yang diizinkan akan diketehui secara pasti, tidak sekedar dalam bentuk laporan berkala kepada pemerintah saja.

Diberitakan sebelumnya, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang menemukan ada indikasi penceraman limbah ke sungai Klampok oleh dua perusahaan tersebut. Namun sayangnya, hasil sidak sejauh ini belum ada pemanggilan kepada perusahaan terkait guna dimintai klarifikasi.

Ia mengharapkan pula peran serta masyarakat terhadap permasalahan limbah harus responsif. Masyarakat diminta tidak tergiur dana coorporation social responbilty (CSR) perusahaan. Nilai CSR yan diberikan tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan.

“Masyarakat harus sadar akan pentingnya lingkungan. Nilai CSR yang diberikan sangat kecil, dan tak sebanding dengan dampak lingkungan,” pungkas dia.
 

Artikel ini ditulis oleh:

Menkopolhukam: Presiden Ingin Save KPK dan Polri

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkumham Yasona Laoly, Wakapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait kisruh KPK dan Polri.
“Kita akan mencarikan jalan terbaik, karena Bapak Presiden menginginkan save KPK save Polri, dua-duanya tidak boleh kita anak emaskan salah satu, tapi dua-duanya kita selamatkan,” kata Menkopolhukan Tedjo Edhy Purdijatno saat datang ke Istana Negara Jakarta, Sabtu (24/1).
Tedjo mengatakan pihaknya ingin menggiatkan komunikasi antara KPK, Polri dan Jaksa Agung.
“Lakukan penegakan hukum jangan tendensius, jangan menyudutkan salah satu pihak,” harap Tedjo.
Tedjo mengatakan pihaknya akan memediasi keduanya sehingga kedua institusi tersebut terselamatkan.
“Kalau perlu ketemu ya ketemu saja KPK dan Polri untuk melakukan mediasi,” harapnya.
Menkopolhukan berharap para pihak tidak memprovokasi massa yang membuat suasana semakin keruh.
“Jangan membakar massa, membakar rakyat ayo kita ini, tidak boleh seperti itu. Itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan,” kata Tedjo.
Menkopolhukam berharap semua pihak tidak membuat statemen yang membuat panas suasana.

Artikel ini ditulis oleh:

1...39,55939,56039,561...43,500Halaman 39,560 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya