Semarang, Aktual.co — Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)‬, ‪Khairul Fahmi menyatakan, pengaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/1) yang dilakukan oleh Tim intelejen TNI, dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak Polri.

“Jenderal Moeldoko (Panglima TNI), mestinya tak hanya secara khusus menurunkan personil intelejen. Dengan begitu, publik akan tenang tidak berfikir negatif dalam rangka pengamanan itu,” katanya ketika dihubungi aktual.co, di Semarang, Minggu (25/1).
‪
Menurutnya, Panglima sebaiknya membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur gabungan TNI dari berbagai kesatuan. Khairuyl mencontohkan, Kopaskhas TNI AU dan Marinir bisa dilibatkan, termasuk juga unsur POM TNI dan Intelijen untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan aman dan terkendali. Dengan demikian, tudingan TNI khususnya Angkatan Darat telah berpihak dan memanfaatkan friksi ini sebagai ajang ‘balas dendam’ bisa ditepis.‬

‪Ia mengatakan, bila pelibatan itu bisa dilakukan oleh TNI, maka kegaduhan yang terjadi akibat konflik Cicak vs Buaya jilid 2 ini bisa diredam. Publik diharapkan bisa lebih tenang dalam menyikapi perseteruan antar dua lembaga negara yang diawali dari penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang disusul  penetapan Kepala Lemdiklat Polri ini sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK.‬

‪Namun yang paling penting, meski masih positif, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus menyiapkan aturan main yang jelas mengenai pelibatan TNI ini. “Sebagai alat negara di bawah kendali Presiden, TNI tak boleh semaunya menggerakkan pasukan. Semua harus jelas dan berdasarkan aturan agar tak menambah kacau situasi,” bebernya.

Ia berharap ‪pemerintah harus menetapkan batasan bagi kiprah TNI dalam operasi militer selain perang ini. Maksudnya agar tatanan masyarakat sipil yang dibangun pasca Orde Baru ini tidak rusak hanya karena tarik menarik kepentingan sejumlah orang atau lembaga. Termasuk oleh TNI.‬

Dikatakan, perintah Panglima TNI pada pasukannya untuk bersiaga penuh menghindari terjadinya gesekan antara Polri dan KPK patut diapresiasi. Hal ini dinilai sebagai bentuk kepedulian dan komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan kewibawaan negara.

“Bagaimanapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani ‘extra ordinary crime’ bernama korupsi ini butuh ‘extra ordinary guards’ atau kawalan luar biasa dari segenap komponen,” ujar dia.

Berdasarkan informasi yang didapat, tiga pasukan elit TNI dari tiga matra diterjunkan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, juga Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Komisi V Yudi Widiana meragukan kemampuan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam menyelesaikan carut marut dunia penerbangan.
“Apakah Jonan mengerti? sangat ahli? bisa menyelesaikan carut marut dunia penerbangan Sehingga mengatur waktu yang terlalu mepet dalam jangka tiga bulan,” kata Yudi,saat Diskusi Aktual Forum, di Jakarta, Minggu (25/1).
Pihaknya akan mengapresiasi Menhub Jonan bila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut dapat memperbaiki permasalahan di udara, laut, dan darat.
“Tapi jangan sekedar omong kosong,” kata Yudi.
Menurut dia, menhub tak berani mempertaruhkan jabatannya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia penerbangan.
Komisi V DPR akan memanggil elemen KNKT, INACA, termasuk maskapai yang memasang biaya murah, untuk dimintai masukan. Langkah ini diharapkan efektif untuk memperbaiki kondisi penerbangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana mengatakan bahwa banyak tekanan dari berbagai kelangan pasca kejadian jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501.
Menurutnya, pada hari ketiga setelah hilangnya QZ8501 anggota DPR Komisi V langsung turun ke lapangan dan melakukan identivikasi bersama BPPT di Juanda.
“Berkaitan dengan pasca AirAsia adalah tekanan yang muncul dari berbagai kalangan untuk pembenahan penerbangan nasional,” kata dia, saat diskusi Aktual Forum, di Warung Komando, Tebet Jakarta Selatan, Minggu (25/1).
Meski mendapat apresiasi terhadap yang dilakukan Basarnas dan KNKT, namun banyak yang mengkritik Kementerian Perhubungan karena dinilai tidak fokus pasca kecelakaan QZ8501.
“Kami menanggapi melihat bahwa ada permasalahan serius di dunia penerbangan kita,” ujarnya.
Ditambahkan, adanya persaingan antar stakeholder di dunia penerbangan, di sisi lain merupakan perkembangan baik di dunia ekonomi.
“Di sisi lain, ada hal yang dikhawatirkan yakni keselamatan. Oleh karena itu, selesai masa reses kami mengundang menteri. Problema Menteri Jonan kurang fokus. Dalam rapat DPR ada gagasan semacam panja, ini dikhawatirkan menuju pada politis, padahal DPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan legeslasi, pengawas dan budgeting, berharap kebijakan DPR adalah kebijakan tepat tak sekedar stempel.
Sebanyak 10 fraksi Komisi V sepakat bahwa kejadian QZ8501 bukanlah kejadian biasa dan didapati regulator memiliki kartu merah.

Artikel ini ditulis oleh: