Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang meminta semua pihak yang tidak mengerti persoalan terkait kasus wakil ketua KPK Bambang Widjojanto agar tidak memperuncing suasana.
“Intinya semua pihak jangan memperuncing suasana, kalau tidak tahu tidak usah ikut-ikutan berkomentar,” kata Oesman Sapta di Padang, Sumbar, Sabtu (24/1).
Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/3), menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai tersangka atas kasus penggiringan saksi palsu dalam kasus sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.
Lebih lanjut Oesman Sapta menjelaskan bahwa semua pihak harus berpikir kebangsaan. Menurut Oesman, bangsa yang besar tidak boleh ini tercabik-cabik.
“Semua harus berpikir kebangsaan, jangan justru sebaliknya,” kata Oesman.
Oesman tidak bersedia memberikan pernyataan lebih lanjut karena mengaku tidak mengetahui dengan jelas duduk perkaranya.
Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim menimbulkan gejolak di masyarakat. Beberapa elemen masyarakat melakukan gerakan untuk memberikan dukungan bagi KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyatakan polemik yang terjadi antara instansi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak besar pada aspek psikologi sosial dalam masyarakat.
“Dampaknya sangat besar bisa memunculkan psikologi sosial dalam masyarakat sehingga akan banyak gerakan-gerakan baru atau kelompok baru yang bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap penegak keadilan di negara ini,” ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polri-KPK mempunyai beberapa kesalahan dalam menerapkan tugasnya.
“Kesalahannya ada pada momentumnya, sangat kontroversial,” ujarnya.
Ia berpendapat pada saat melaksanakan tugas dan proses hukum, Polri dan KPK tidaklah salah, namun pemilihan waktu (momentum) dalam menangkap tersangka, perlu lebih dicermati lagi agar tidak menimbulkan permasalahan.
“Akan banyak spekulasi opini publik yang berkembang dalam masyarakat, karena momentumnya terkesan disengaja untuk membuat suasana lebih rumit,” tuturnya.
Emrus mencontohkan KPK mengumumkan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan ketika sedang proses persetujuan oleh DPR menjadi calon Kapolri, kemudian Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika KPK sedang diserang isu lobi politik.
“Sama-sama penegak keadilan di Indonesia, tapi malah terkesan sama-sama saling melemahkan, ini tidak baik bagi kepercayaan masyarakat,” tuturnya.
Kedepannya, sebaiknya perlu diperhatikan waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi agar tidak memunculkan masalah yang lebih besar dibelakangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terkait kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW), Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo tetap memegang prinsip asas praduga tak bersalah.
Dradjad juga mengingatkan, mantan calon Bupati dan Wakil Bupati, Sugianto dan Eko sudah bertahun-tahun mencari keadilan.
“Saya ingin kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan. Saya memegang asas praduga tidak bersalah. Jadi, tidak tahu apakah BW terlibat atau tidak mengarahkan saksi palsu. Akan tetapi, kesaksian dan dokumen yang ada di PN Jakpus, ditambah keputusan yang sudah inkracht, tentu menjadi bukti yang sangat kuat,” jelasnya.
Selain itu, Dradjad juga menjelaskan jangan selalu memakai ilmu “pokok e”, seolah-olah pimpinan dan pegawai KPK tidak mungkin berbuat salah.
“Kita harus obyektif dan jujur. Fakta hukumnya, keputusan MK terkait Kobar itu cacat oleh saksi palsu. Justru proses di Bareskrim ini menjadi kesempatan bagi BW untuk menunjukkan apa yang sbnrnya terjadi,” sergahnya.
Sebelumnya, Dradjad sempat meminta kepada MK untuk membatalkan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang diputuskan dalam Sidang Pleno hari Rabu tanggal 7 Juli 2010. Dalam keputusan sengketa pilkada Kotawaringin Barat ini, MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Sugianto dan H. Eko Soemarno SH yang saat itu diusung PDIP, PAN dan Gerindra.
Dalam putusan itu papar Dradjad, MK kemudian memerintahkan KPU Kobar menetapkan Dr H. Ujang Iskandar ST MSi dan Bambang Purwanto S.ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
Dradjad memaparkan, ada tiga alasan yang sangat kuat untuk membatalkan Putusan tersebut. Pertama, putusan tersebut telah tercemari oleh kesaksian palsu. Pada tanggal 16 Maret 2011 PN Jakarta Pusat memutuskan salah satu saksi Ujang-Bambang, yaitu Ratna Mutiara, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sumpah Palsu dalam sengketa pilkada Kobar di MK. PN Jakpus menjatuhkan pidana penjara 5 bulan.
“Kasus Sumpah Palsu ini bernomor perkara 02197/PID.B/2010/PN.JKT.PST, didaftarkan hari Rabu 22 Desember 2010 lalu,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap, kali ini Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja juga akan dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Sabtu (24/1) siang.
 
Adnan akan dilaporkan kuasa hukum PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur. Mukhlis Ramlan, sebagai kuasa hukum PT Daisy Timer akan melaporkan kejahatan serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh Adnan Pandu Praja.

“Ini yang menjadi laporan, data-data sudah lengkap, dan kita sudah laporan sejak lama di Polres, dan Polda, tetapi tidak ada tanggapan serius, lalu kita laporkan ke Mabes Polri untuk dapat tindakan secara cepat, karena ini kejahatan luar biasa bagi kami,” tegas Mukhlis Ramlan, sebagai kuasa hukum PT Daisy Timer, kepada wartawan, Sabtu (24/1).

Wakil Ketua KPK itu dituding telah menguasai PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur dengan cara-cara yang tidak dibenar.

“Kasusnya tahun 2006, Adnan Pandu Praja merampok perusahaan. Yang melaporkan dia adalah cucunya Adnan Malik. Keyakinan alat bukti. Kita yakin, kita kembalikan kepada penegak dan penyidik untuk memeriksa, memanggil sebagai apa dan mengadili. Agar dia tahu dampak dari dia mengambil hak orang,” kesalnya.

Menurut Mukhlis, Adnan Pandu merebut perusahaan milik orang lain dengan cara-cara yang kotor. Karena menggunakan cara tidak baik, pihaknya mencoba berupaya mencari keadilan ke Mabes Polri.

Sebelumnya, Mukhlis melaporkan kejahatan serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh Adnan Pandu Praja. Tuduhannya sangat serius yaitu, perusahaan dan kepemilikan saham secara illegal serta data-data kejahatan lainnya ke Bareskrim Mabes Polri.

“Semoga para mafia dan segala bentuk kejahatan yg berlindung dibalik instituti penegak hukum dapat hilang di negeri ini, hormat kami,” harapnya.

“Pasalnya banyak, pasal penipuan, penyalahgunaan, penggelapan dan lain-lain. Kita berharap bisa diperiksa, diadili dan ditangkap atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan,” katanya lagi.

Artikel ini ditulis oleh: