Jakarta, Aktual.co — Penangkapan Bambang Widjojanto bermotif untuk kepentingan penyidikan. Hal itu disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronie Sompie, dalam diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (24/1).
“Dasar penangkapan itu yakni adanya bukti awal yang cukup,” katanya.
Namun untuk masalah teknis dan praktisnya tergantung di lapangan untuk kepentingan penangkapan.
“Penangkapan ini merupakan perentah pimpinan penyidik,” sergahnya.
Roni juga melanjutkan pihak tersangka bisa melakukan pra peradilan bila Polri melakukan tindakan tidak proposinoal dan tidak beretika.
“Penyidik selalu merekam semua kegiatan penangkapan, ” ungkapnya.
Sementara terkait pemborgolan BW itu merupakan situasional anggota di lapangan. “Kalau tidak melakukan SOP, mereka salah, semua pertimbangan ada di lapangan,” pungkas Ronie.

Artikel ini ditulis oleh:

Kupang, Aktual.co — Pemerhati masalah hukum dan politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yusuf Kuahati menilai masalah atau kisruh yang saat ini mendera KPK dan Polri sangat mempermalukan Indonesia sebagai sebuah negara.

“Hanya ada di Indonesia, antara institusi penegakan hukum saling gontok-gontokkan dan mempertontonkan hal yang tidak lumrah. Ini adalah sebuah pelajaran buruk dalam kehidupoan berbangsa dan bernegara,” kata Kuahati yang dihubungi Aktual.co, di Kupang, Sabtu (24/1).

Menurutnya, kisruh antara KPK dan Polri harus diselesaikan dengan baik, lantaran ke depannya akan sangat mengganggu sistem penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.

Dia menuturkan, bila eleman penegakan hukum bekerja tidsk optimal yang dikhawatirkan sistem hukum di Indonesia akan menjadi kacau. Padahal saat ini negara sedang mengedepankan penegakan hukum.

“Kita patut sesalkan persoalan tersebut biasa terjadi karena akan menganggu demokrasi yang sudah berkembang baik di Indonesia. Persoalan hukum seperti ini tidak saja berimbas pada hukum sendiri, tetapi juga berakibat pada soal lain seperti demokrasi, memunculkan keresahan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat yang pada gilirannya menganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

Dia meminta, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo terhadap kasus Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan,yang telah nenyeret KPK dan Polri dalam sebuah pusaran masalah.

Presiden Jokowi, kata dia, segera mengambil keputusan. Tidak bisa membiarkan ini. Dalam kondisi seperti ini presiden harus tampil untuk menuntaskan persoalan, bukan berdiri pada area abu-abu.

‘Saya kira presiden tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Presiden Jokowi haris segera bersikap menyelamat KPK dan Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Penggagas Gerakan Boemi Poetra mensinyalir, bahwa konflik antara lembaga KPK dan Polri yang semakin memanas sudah diskenario.

“Tidak menyayangkan (konflik KPK Vs Polri), ini ‘by design’. Hak masing-masing orang, kenapa mereka berbuat? Tapi kita nggak bisa ngomong, tapi menurut Boemi Poetra itu ‘by ‘design,” ujar inisiator gerakan Boemi Poetra, Tengku Zainuddin kepada Aktual.co, Jumat (23/1) malam.

Sebelumnya, Zainuddin menilai, bagi Boemi Poetra yang fokus pada sisi kebudayaan, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri harus dilirik dari sisi ketokohan para pejabat yang ada di instansi tersebut.

“Yang terjadi sisi ketokohan, tidak ada yang bermasalah, ini antara sosok ‘BG’ (Budi Gunawan) dan ‘BW’ (Bambang Widjajanto), yang akhirnya melibatkan keberadaan institusi. Tidak seharusnya mempersalahkan KPK dan Polri, nilai budayanya apa? Simbol sebuah lembaga masih pada  tokohnya, bukan pada esensi,” kata Zainuddin.

Ditambahkan, sebenarnya tidak perlu mempertentangkan antara Budi Gunawan dan Bambang Widjajanto, karena tanpa keberadaan kedua tokoh tersebut, kedua lembaga penegak hukum itu masih bisa berjalan. Meski, lanjutnya, yang harus diperhatikan adalah sisi ketokohan kedua orang tersebut dari latar belakang masing-masing.

“Tak ada ‘BG’ dan’ BW’ KPK dan Polri pasti akan terus jalan. Indonesia rusak karena ketokohan, tapi analisisnya siapa dia selama ini, siapa dibawahnya? Ada ‘toke’, itu aja. Perang antar ‘toke’ di Indonesia, nanti akan ketahuan, BG ini siapa dan BW ini siapa? Bukan lembaga, lembaga hanya ‘kambing hitam’,” tutup Zainuddin.

Artikel ini ditulis oleh: