Medan, Aktual.co — Penggagas Gerakan Boemi Poetra mensinyalir, bahwa konflik antara lembaga KPK dan Polri yang semakin memanas sudah diskenario.

“Tidak menyayangkan (konflik KPK Vs Polri), ini ‘by design’. Hak masing-masing orang, kenapa mereka berbuat? Tapi kita nggak bisa ngomong, tapi menurut Boemi Poetra itu ‘by ‘design,” ujar inisiator gerakan Boemi Poetra, Tengku Zainuddin kepada Aktual.co, Jumat (23/1) malam.

Sebelumnya, Zainuddin menilai, bagi Boemi Poetra yang fokus pada sisi kebudayaan, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri harus dilirik dari sisi ketokohan para pejabat yang ada di instansi tersebut.

“Yang terjadi sisi ketokohan, tidak ada yang bermasalah, ini antara sosok ‘BG’ (Budi Gunawan) dan ‘BW’ (Bambang Widjajanto), yang akhirnya melibatkan keberadaan institusi. Tidak seharusnya mempersalahkan KPK dan Polri, nilai budayanya apa? Simbol sebuah lembaga masih pada  tokohnya, bukan pada esensi,” kata Zainuddin.

Ditambahkan, sebenarnya tidak perlu mempertentangkan antara Budi Gunawan dan Bambang Widjajanto, karena tanpa keberadaan kedua tokoh tersebut, kedua lembaga penegak hukum itu masih bisa berjalan. Meski, lanjutnya, yang harus diperhatikan adalah sisi ketokohan kedua orang tersebut dari latar belakang masing-masing.

“Tak ada ‘BG’ dan’ BW’ KPK dan Polri pasti akan terus jalan. Indonesia rusak karena ketokohan, tapi analisisnya siapa dia selama ini, siapa dibawahnya? Ada ‘toke’, itu aja. Perang antar ‘toke’ di Indonesia, nanti akan ketahuan, BG ini siapa dan BW ini siapa? Bukan lembaga, lembaga hanya ‘kambing hitam’,” tutup Zainuddin.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, maka Bambang harus mundur dari jabatannya.
“Dengan ditetapkannya sdr Bambang Widjajanto sebagai tersangka oleh Polri maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK,” kata Djoko di Jakarta, Sabtu.
Dia menambahkan, dengan jumlah pimpinan hanya 3 orang, maka KPK tidak bisa memutuskan apa-apa. “Dengan kata lain upaya pemberantasan korupsi oleh KPK berhenti,” kata mantan Panglima TNI itu.
Padahal, lanjutnya, komitmen Presiden Jokowi sangat tinggi terhadap pemberantasan korupsi.
“Sulit membayangkan dampaknya dukungan publik terhadap Presiden bila beliau tidak peduli terhadap dampak dari berhentinya Pak Bambang  dari KPK,” kata Djoko.
“Harus ada langkah lanjutan dari Presiden yang memiliki otoritas, agar salah satu program prioritas beliau dalam pemberantasan korupsi oleh KPK, Polri dan Kejaksaan  dapat tetap berjalan,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kepolisian Republik Indonesia tidak akan terpengaruh dengan tekanan publik terhadap proses hukum dari tersangka Bambang Widjojanto.
Demikian disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronie F Sompie dalam diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (24/1).
“Tidak ada perubahan sikap Polri dalam menangani kasus BW, meskipun tekanan publik berspekulasi negatif terhadap kita (Polri),” kata Ronie Sompie.
Mantan Kapolwiltabes Surabaya ini mengatakan bahwa Polri dalam menangani kasus BW ini sudah melakukan sesuai dengan mekanisme hukum. 
Polri menangani kasus ini murni mekanisme hukum, walaupun masyarakat berspekulasi negatif. “Mekanisme hukum sudah terpenuhi cukup alat bukti, jadi kami akan tetap melakukan proses ini,” demikian Ronie.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan Presiden Joko Widodo belum termasuk kategori politisi nasional. Karena menurutnya bahwa saat ini pemerintah belum bisa mengatasi konflik dan berada pada posisi tidak nyaman atas persoalan yang melibatkan KPK dan Polri.
“Saya tidak melihat ada unsur jokowi yang membuat persoalan ini mruncing,  yang saya lihat Jokowi belum termasuk politisi nasional,” kata Emrus usai diskusi IPI yang bertajuk ” Ada Apa Dibalik Kisruh Calon Kapolri” di Tebet, Jakarta, Jumat (22/1).
Menurutnya, Presiden Jokowi  berada di tengah politisi tingkat tinggi yang hanya berpikir lebih mudah mengelola kotamadya dan tidak menguasai agenda para politis yang melingkarinya. Jokowi juga harus tingkatkan penglaman politisi nasionalnya agar tidak terjebak di permainan politik.
“Jadi bukan dari dia (Jokowi) sumber nya”, katanya.
 Emrus menambahkan tindak lanjut penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka jika dasar hukum telah jelas harus segera lakukan penahanan. Menurut Emrus, lebih baik di putuskan ditahan sehingga Jokowi tidak berada dalam posisi tidak nyaman dan bisa mengambil keputusan lngsung. 
Tetapi juga harus pertimbangkan aspek poliitik yang tidak mempengaruhi keputusan sehingga tidak menyebabkan guncangan institusi.
“Idealnya Jokowi sudah bisa mandiri mengambil keputusan tanpa tekanan politik partai pengusung dan berkonsultasi dengan pakar-pakar. Jadi Jokowi harus bentuk tim pemikir yang berani berbeda pendapat dengan Jokowi”, Tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid