9 April 2026
Beranda blog Halaman 39586

Polri Akhirnya Bebaskan BW

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) akhirnya resmi dipulangkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, Sabtu (24/1) dini hari.
Dalam kesempatannya tersebut, BW menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung KPK, dan Polri yang menyelesaikan pemeriksaannya malam ini.
“Terima kasih Kepada pers, masyarakat dan Kepolisian proses pemeriksaan diselesaikan malam ini,” kata BW di depan gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 01.30 WIB.
Dengan adanya peristiwa seperti ini, kata BW, akan menjadi sebuah tantangan kedepan dalam rangka pemberantasan korupsi. Dia berpesan, kejadian ini, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai relnya, sehingga tidak menimbulkan masalah.
“Ini menjadi tantangan, untuk menjaga republik ini jauh lebih baik. Menjaga penegakan hukum ada dalam relnya. Kita harus tetap solid jangan sampai dipicu berbagai kepentingan yang akan menimbulkan masalah besar,” demikian BW.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Meninggalnya Raja Abdullah Semakin Besar Menyelamatkan WNI

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Pengamat msalah Timur Tengah Yon Machmudi menilai kemungkinan menyelamatkan warga negara Indonesia (WNI) yang diancam vonis hukuman mati di Arab Saudi semakin besar setelah Raja Salman bin Abdulaziz berkuasa. “Raja Salman lebih terbuka dengan kepentingan internasional. Ini menjadi peluang Indonesia untuk berkomunikasi lebih intensif terkait pembebasan WNI dari hukuman mati,” ujar Yon di Jakarta, Jumat (23/1).
Yon menambahkan bentuk komunikasi intensif bisa berupa interaksi langsung antara Presiden Joko Widodo dan raja pengganti Raja Abdullah bin Abdulaziz yang meninggal pada Jumat (23/1) dini hari. “Interaksi langsung ini harus dilakukan dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan karena itu adalah ciri khas politik Arab Saudi,” ujar Kepala Penelitian dan Publikasi di Pusat Studi Islam dan Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) Jakarta ini.
Karenanya, Dosen Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya UI ini menyarankan agar pemerintah segera menyusun langkah yang berkelanjutan untuk menyelamatkan WNI di Arab Saudi setelah pelantikan Raja Salman bin Abdulaziz. Sebelumnya diberitakan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz meninggal pada Jumat (23/1) dini hari dan posisinya digantikan oleh putra mahkota Pangeran Salman bin Abdulaziz.
Di masa kekuasaan raja yang meninggal di usia 90 tahun tersebut, beberapa kali diminta pemerintah Indonesia untuk memberikan pengampunan kepada WNI yang divonis hukuman mati di Arab Saudi. Pangeran Salman bin Abdulaziz sendiri, menurut Kantor Berita Reuters, adalah pengganti Raja Abdullah yang berumur sekitar 79 tahun. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Riyadh selama 50 tahun dan setelahnya menjadi menteri pertahanan sekaligus pewaris kerajaan.
Terkait WNI yang didakwa ataupun diancam di luar negeri, menurut data lembaga perlindungan buruh migran Migrant Care, jumlahnya mencapai 360 orang, 17 di antaranya sudah mendapatkan vonis tetap. Ketujuh belas WNI tersebut berada di Malaysia, Tiongkok dan Arab Saudi dengan kasus pembunuhan dan narkotika.

Artikel ini ditulis oleh:

Abraham Minta Perlindungan Panglima TNI, 3 Pasukan Khusus Turun ke KPK

Jakarta, Aktual.co — Keadaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat  tegang pasca penetapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto sebagai tersangka.
Ketegangan kian bertambah manakala tersiar kabar akan adanya penggeledahan‎ di Gedung KPK. 
Untuk meningkatkan keamanan, informasi yang didapat Ketua KPK, Abraham Samad sempat menghubungi Panglima TNI Jenderal TNI, Moeldoko untuk meminta Panglima menurunkan pasukan guna mengamankan KPK.
Dikonfirmasi, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, bahwa saat ini  banyak pasukan pengamanan yang bukan berasal dari institusi Polri telah menjaga KPK.
“Jadi memang benar KPK dibackup oleh tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri,” kata Johan, di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (23/1).
Informasi yang didapat, tiga pasukan elit TNI dari tiga matra diterjunkan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pukat Sebut SBY Lebih Baik Ketimbang Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Zainal Arifin Mochtar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menagih janji-janji Presiden, Joko Widodo (Jokowi) sebelum terpilih.
Hal itu dilontarkan Zainal karena menganggap Presiden, tidak bisa memainkan perannya untuk meredakan kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
“Tagih peran serta Jokowi, kalo kita bandingkan, SBY masih lebih baik. Dengan catatan kasus seperti ini (penangkapan BW), SBY lebih dari Jokowi,” ujar Zainal di gedung KPK, Jumat (23/1).
Menurutnya, dalam keadaan seperti ini peran Presiden sangat diperlukan. Hal itu untuk menjaga nama baik dan integritas Polri dalam menegakan hukum di tanah air.
Kata dia, jika Presiden tidak bisa meyakinkan masyarakat, maka akan terbangun opini yang menganggap Polri sedang dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu termasuk oleh Presiden.
“Saya mengingatkan, Polri berada di bawah presiden, jadi kalau dipakai segelintir orang melakukan kriminalisasi, seolah2 Presiden ikut serta,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Sering Umbar Data, Romli: Ketua PPATK Bisa Kena Pasal TPPU

Jakarta, Aktual.co — Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf kerap kali mengumbar data-data transaksi yang dimiliki lembaganya. Terbaru, M Yusuf mengumbar informasi bahwa PPATK telah mengirimkan hampir 20-an transaksi Polri.
Menurut arsitek pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Profesor Romli Atmasasmita, sikap M Yusuf ini telah melanggar Undang-undang.
“Dalam UU dijelaskan semua pejabat PPATK di larang menyampaikan LTK,” ujar Prof Romly, ketika berbincang dengan Aktual.co, pada pekan ini.
Pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang nomor 8/2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, berbunyi Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain
Dalam penjelasannya di Pasal 12 ayat 5 UU 8/2002 tentang pemberantasan TPPU, berbunyi Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Romly melanjutkan, dirinya paham betul UU tersebut lantaran termasuk pihak yang ikut terlibat dalam pembentukan UU TPPU.
Romly pun mengaku telah memberitahu Yusuf maupun mantan Ketua PPATK, Yunus Husaen soal ancaman pidana dalam pasal itu.
“Coba ada yang berani lapor kena,” kata dia.
“Pada saat dia bilang rekening gendut pada siapa pun juga, dia (Ketua PPATK) sudah salah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Selanjutnya, Bagaimana Nasib Minyak Saudi?

Jakarta, Aktual.co —Harga minyak naik 2 persen setelah kabar meninggalnya Raja Arab Saudi Abdullah tersiar pada Jumat (23/1), seperti dikutip CNN. Namun harga minyak diperkirakan akan tetap stabil dan tidak terpengaruh banyak dari transisi kepemimpinan di Saudi. Saat ini harga minyak mentah berada di atas US$47 per barel. Pasar minyak diperkirakan akan tetap stabil karena transisi akan berlangsung mulus. 
Abdullah akan digantikan adiknya, Pangeran Salman bin Abdulaziz, yang diprediksi tidak akan melakukan perubahan berarti pada kebijakan dagang yang selama ini diputuskan kakaknya. “Saya tidak melihat Kerajaan akan melakukan perubahan dramatis terkait kebijakan minyak dalam waktu dekat,” kata Fahad Nazer, mantan pengamat politik di Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington, DC., Amerika Serikat.
Menurut Badan Informasi Energi AS, Arab Saudi memiliki 16 persen dari cadangan minyak dunia. Saudi dikenal sebagai negara pemimpin OPEC dan punya pengaruh besar terhadap harga energi dunia serta stabilitas politik di Timur Tengah.
Keputusan Saudi untuk tidak menurunkan produksi minyak telah membuat harga terpuruk akhir tahun lalu. Sejak pertengahan 2014, harga minyak anjlok hingga 50 persen. Pada Juli lalu, harga minyak mentah US$100 dan sekarang di bawah US$50. “Ingat, terakhir kali harga minyak jatuh seperti ini, Uni Soviet runtuh. Karena itu, penerusnya harus orang yang sangat kompeten,” kata pengamat politik CNN Fareed Zakaria.
Seperti Nazer, Zakaria tidak melihat akan ada perubahan besar di Saudi. “Saya tidak memprediksi melihat perubahan besar, kita masih harus melihat seperti apa raja baru ini,” ujar dia. Pemerintah Saudi memutuskan tidak akan mengurangi produksi minyak karena tidak ingin kehilangan pasar. Sikap ini diprediksi tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Raja Salman.
“Semua informasi dari Keluarga Kerajaan dan Menteri Perminyakan Saudi dalam 75 hari terakhir menunjukkan sikap tetap akan mempertahankan tingginya ekspor, dan memainkan pertaruhan besar dengan negara-negara produsen minyak lainnya yang mematok harga tinggi,” kata Tom Kloza, kepala analisa energi global untuk Oil Price Information Service.
Beberapa pengamat mengatakan Saudi, sedikit-banyak, gembira dengan jatuhnya harga minyak, karena setidaknya bisa menghambat peningkatan produksi minyak serpih Amerika Serikat yang sedang melonjak.
Pekan lalu, Pangeran Saudi Alwaleed mengatakan harga minyak tidak pernah kembali ke harga US$100 dan jatuhnya harga akan membuat Saudi bisa melihat “berapa banyak perusahaan produsen minyak serpih yang gulung tikar.” Banyak perusahaan minyak serpih dan industri terkait di AS telah mengumumkan penghentian produksi dan pemotongan anggaran akibat naiknya harga minyak.
Lembaga Oxford Economies memperkirakan Saudi akan menghadapi dampak negatif perekonomian tahun ini jika harga minyak masih berada atau di bawah US$50 per barel. AS mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari dari Saudi. Hanya Kanada yang bisa menandingi Saudi dalam memasok AS.

Berita Lain