Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertindak tegas kepada Polri jika menyalahi prosedur saat menangkap salah satu petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW).
“Jokowi harus tegas. Presiden tidak boleh intervensi jika proses hukum sudah berada di peradilan. Tapi, kalau penangkapannya tidak sesuai prosedur pemimpin harus mengoreksi,” tegas Erry di gedung KPK, Jumat (23/1).
Mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 itu mengatakan, desakan tersebut bukan bentuk dukungan terhadap BW, melainkan untuk menjaga integeritas lembaga anti kuropsi.
Demi menjaga integritas KPK dan Polri, Erry menegaskan bahwa mereka harus segera menyelesaikan kasusnya yang telah mengguncang kondisi hukum dan politik di tanah air.
“Kehadiran saya bukan sebagai mantan pimpinan KPK, tapi keberadaan institusi dan integritas lembaga anti korupsi,” jelasnya.
“Kalau BW ditangkap, kasus Komjen Budi Gunawan juga harus diteruskan,” tandasnya.
Diketahui, pada jumpa persnya di istana Bogor dihari yang sama penangkapan BW, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mau ikut campur terkait proses hukum yang sedang berjalan di Polri.
“Tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada,” ujar Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa membuktikan dua alat bukti penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Begitu juga, Mabes Polri yang telah menetapkan tersangka terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dalam kasus pemberian keterangan palsu di sidang perkara Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
“Posisinya sama-sama dalam hal ini, KPK telah menetepkan tersangka terhadap BG, tinggal bagaimana KPK membuktikan sangkaannya benar. Nah kalau hari ini, BW ditangkap nah Polisi harus membuktikan itu juga,” kata Politikus asal Partai Gerindra itu ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (23/1).
Dia pun berharap kedua lembaga itu mau menjelaskan barang bukti masing-masing sangkaannya itu. “Saya berharap siapa yang lebih transparan bisa menujukan masing-masing sangkaan ini. KPK berani mempublis dua alat bukti ini, nah sekarang polisi sama, berani gak menjelaskan dua alat bukti ini.”
Dalam KUHAP, kata dia kedua lembaga itu sah-sah saja untuk mengungkap soal dua alat bukti yang telah disangkakan itu, baik ke BG dan BW. “Itu di KUHAP sah-sah saja di publis, agar masyarakat tidak menimbulkan fitnah. Agar kenenaran ini terungkap di publik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu