Jakarta, Aktual.co — Penyidik Polda Metro Jaya menyebut, kejaksaan telah menyatakan berkas berita acara pemeriksaan tersangka kasus Twitter “@triomacan2000” Edi Saputra dan Koes Hardjono alias Harry Koes lengkap atau P21.
“Kasus triomacan P21 berkas dan tersangka telah diserahkan tahap dua kepada kejaksaan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta, Senin (12/1).
Namun, Martinus mengatakan penyidik kepolisian masih melengkapi berkas tersangka lainnya, yakni Raden Nuh.
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Hilarius Duha mengatakan, polisi masih mendalami berkas Raden Nuh karena terindikasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
Polisi menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 45 juncto Pasal 27 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 (pengancaman), Pasal 310 (pencemaran nama baik), dan Pasal 311 (fitnah).
Hilarius mengatakan, ketiga tersangka diduga terlibat kasus pemerasan terhadap Wakil Presiden Bidang Komunikasi PT Telkom Arief Prabowo sebesar Rp 50 juta dan penasihat Tower Bersama (rekanan PT Telkom) Abdul Satar dengan kerugian Rp 350 juta.
Ketiganya masih menjalani penahanan di Rumah Tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Petugas Polda Metro Jaya menangkap tersangka sekaligus pendiri akun Twitter @triomacan2000 yang berganti nama @TM2000Back Raden Nuh.
Polisi menangkap Raden Nuh saat bersama kekasihnya di Jalan Tebet Dalam Nomor 25 Tebet Jakarta Selatan, Minggu (2/11). Sebelum menangkap Raden Nuh, polisi menciduk Edi di Jalan Tebet Dalam V Nomor 6 Jakarta Selatan pada Senin (27/10). Selanjutnya, aparat mengamankan Harry Koes di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Fadel Muhammad mendukung usulan agar Aburizal Bakrie duduk bersama Agung Laksono dan berbicara empat mata. Usulan itu bergulir untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan di Partai Golkar. “Saya kira itu solusi terbaik, duduk satu meja untuk mencari solusi, jalan keluar terbaik,” kata Fadel, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).

Fadel mengungkapkan, saat ini ada tiga skenario untuk menyelesaikan perselisihan di internal Golkar. Skenario pertama adalah sekuat mungkin mengupayakan islah. Jika tak tercapai, kata Fadel, ada juga skenario memberikan Agung Laksono jabatan pengurus di DPP Golkar. “Kita bisa beri jabatan yang pas untuk beliau (Agung). Kalau masih sulit, terpaksa diselesaikan ke pengadilan,” ujarnya.

Dualisme kepengurusan di tubuh Golkar belum juga dituntaskan. Perundingan yang dilakukan kedua kubu menemui jalan buntu. Perundingan telah dilakukan dua kali, dan akan dilanjutkan pada 13 atau 14 Januari 2015 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar hasil Munas IX Jakarta, Leo Nababan mengusulkan agar Aburizal dan Agung bertemu dan berbicara empat mata. Ia meyakini masalah akan segera cair jika keduanya bertemu. “Kalau deadlock (perundingan), tolonglah Agung dan Ical (Aburizal) didudukkan dalam satu meja,” kata Leo.

Leo mengungkapkan, pernyataannya itu ia sampaikan sekaligus untuk menjawab cara menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Partai Golkar. Menurut dia, Aburizal memiliki janji tertulis akan mendukung Agung sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019.

Leo melanjutkan, ia menjadi saksi saat Agung dan Aburizal menandatangani perjanjian. Perjanjian dilakukan pada 2009 dan juga disaksikan Nirwan Bakrie. “Ada gentlemen’s agreement, biarlah Agung dan Ical bicara, biarlah mereka bicara berdua, ingatkan komitmen lima tahun yang lalu,” pungkas Leo.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani tidak yakin kalau Hak Interpelasi kenaikan harga BBM akan tuntas pada masa sidang II DPR RI 2014-2015.
“Saya tidak tidak yakin hak interpelasi akan selesai pada masa sidang II ini,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/1).
Ia beralasan, masa sidang II DPR RI periode 2014-2015 hanya 28 hari.
“Belum lagi ditambah hari libur. Efektifnya 20 hari. Sedangkan masa sidang ini, DPR RI akan bahas RAPBN Perubahan, Perppu Pilkada,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Angota DPR RI dari Koalisi Merah Putih (KMP) menggalang penggunaan hak interpelasi terhadap kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah awal Desember 2014. Penggalangan hak interpelasi itu ditandatangani oleh lebih 220 orang anggota DPR RI.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: