Toboali, Aktual.co —  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Herman melaporkan pelaku perusak kantor dan mobil dinasnya kepada pihak Kepolisian Sektor Toboali.

“Pelaku pengrusakan terhadap kantor BKD dan mobil dinas itu merupakan tenaga honorer yang bertugas jaga malam dan sudah bekerja kurang lebih sekitar empat tahun,” kata Herman usai melaporkan pelaku ke Polsek Toboali, Kamis (8/1).

Menurut dia, pelaku melakukan pengrusakan mobil dinas yang sedang di parkir dengan cara menabraknya dengan mobil pelaku, selanjutnya masuk ke kantor dan langsung melakukan pengrusakan kantor.

“Pelaku HS (38) melakukan pengrusakan karena tidak senang dengan SK Pemberhentian dirinya sebagai tenaga honorer,” kata dia.

Pelaku sendiri sudah beberapa kali mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak pernah diindahkan sehingga diambil keputusan pemutusan kontrak kerja.

“Sudah beberapa kali diberi peringatan agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, namun tidak diindahkan,” ujarnya.

Menurut dia, SK itu merupakan risiko sebagai pemegang jabatan, namun tidak akan tunduk dengan segala perilaku pegawai yang tidak disiplin.

“Semoga hal ini dapat menjadi contoh bagi pegawai lain bila ada yang melakukan tindakan indisipliner,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Toboali Iptu Raden Hasir seizin Kapolres Bangka Selatan mengatakan sudah mengamankan pelaku yang kini ditahan di Mapolsek Toboali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Pelaku diamankan saat berada di kawasan perumahan Metro Regensi. Pelaku akan dikenakan pasal 406 KUHP tentang Pengrusakan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi menilai bahwa tahun 2015 masih menjadi tahun politik karena adanya rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun tersebut.

“Satu hal yang penting adalah tahun ini tetap tahun politik,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (8/1).

Indikatornya menurut Bambang adalah pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.

“Indikatornya pemilihan kepala daerah kalau sesuai rencana dan tidak berubah akan dilangsungkan pada 2015 secara serentak, kalau itu terjadi maka seluruh proses penyelenggaraannya butuh kapitalisasi uang yang luar biasa dahsyat yang bila tidak dikelola dengan benar akan ada banyak masalah di bidang tindak pidana korupsi,” tambah Bambang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini telah merencanakan pelaksanaan pilkada serentak untuk 204 daerah digelar pada 16 Desember 2015.

Jumlah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden ketika itu dan mengatur tentang pilkada serentak pada daerah yang masa jabatan pemerintahannya habis pada 2015.

Selain itu terbuka kemungkinan terjadinya pilkada tidak langsung yang menurut Bambang membuka kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi yang lebih besar lagi.

“Yang mengerikan kalau pilkada tidak langsung sementara tensi antara dua koalisi itu masih terjadi jadi bisa mendorong potensi korupsi yang luar biasa apalagi kalau terjadi segregasi sosial di masyarakat,” ungkap Bambang.

Pilkada tidak langsung disahkan melalui UU No 23 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada 25 September 2014, keputusan itu diambil setelah Koalisi Merah Putih (KMP) yang pro terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD memenangkan voting dalam sidang paripurna.

Namun pemerintah pun akhirnya menerbitkan dua perppu terkait pemilihan kepala daerah yaitu Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sekaligus mencabut UU No 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Perppu kedua adalah Perppu No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah, sayangnya perppu tersebut dapat ditolak oleh parlemen.

“KPK harus meminamilisasi segregasi sosial, jadi kami membuat kajian apa program pilkada di daerah, bagaimana impelemtansinya di daerah,” ungkap Bambang. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada) tidak memenuhi syarat formil.

“Perpu Pilkada ini termasuk inkonstitusional, bahkan bisa dikategorikan penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut karena Perpu tidak memenuhi syarat formil yang menjadi syarat mutlak pembentukannya,” ujar Irman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (8/1).

Dikatakan Irman hal tersebut syarat formil terkait dengan hal kegentingan yang memaksa.

“Jikalau Perpu tidak memenuhi syarat tersebut, maka semulia apapun materinya, Perpu itu tidak dapat disetujui menjadi undang-undang oleh DPR dan harus dinyatakan inkonstitusional oleh MK,” kata Dia.

Berdasarkan putusan MK Perkara Nomor 03/PUU-III/2005 hingga Perkara Nomor 1 dan 2/PUU-XII/2014 tentang syarat formil Perpu, Irman menjelaskan bahwa Perpu memiliki syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh Presiden sebelum mengeluarkan Perpu.

Putusan MK Nomor 03/PUU-III/2005 menjelaskan tentang salah satu syarat umum yang harus dipenuhi sebelum pembentukan Perpu.

“Putusan itu memberikan hak subjektif politik kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu berdasarkan intensi politik semata,” kata Irman.

Sedangkan syarat khusus pembentukan Perpu, antara lain adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara percepat berdasarkan undang-undang; undang-undang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tidak memadai.

“Ketiga syarat khusus ini adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi dari sebuah Perpu, yang harus terjabarkan dan terjelaskan secara jelas dalam konsideran Perpu tersebut. Tidak terpenuhinya kondisi ini, maka siapa pun Presiden akan cenderung menyalahgunakan kewenangan dan akan kesulitan mempertanggungjawabkan Perpu itu secara terukur,” pungkas Irman.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid