Jakarta, Aktual.co —Hari ini, Rabu (21/1), sejumlah unjuk rasa mewarnai Ibu Kota DKI Jakarta. Yakni di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kawasan patung kuda, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Medan Merdeka Timur, Istana Negara, dan di Jalan Pangeran Jayakarta.
Isu yang diangkat beragam, terkait buruh dan pengangkatan kapolri, dan pengusutan korupsi di Kementerian kelautan. Berikut unjuk rasa yang menurut informasi yang dihimpun aktual.co, digelar hari ini:
Unjuk rasa di Kementerian BUMN oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta dan Depok.  Mereka menuntut Revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja no.13/2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka juga menuntut pencabutan Permen no.7/2013 dan pengangkatan pekerja outsouching di perusahaan BUMN. 
Jumlah massa diperkirakan sekitar 1.000 orang, akan berkumpul di Patung Kuda depan gedung Indosat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sekitar pukul 09.00Wib. 
Unjuk rasa kedua, buruh yang tergabung dalam SBSI di PT Abadi Inti atau Kantor Pusat PT The Master Steel Manufactory di Jalan Pangeran Jayakarta no 107. Massa berjumlah 150 orang menolak PHK sepihak. Menuntut perusahaan untuk mempekerjakan kembali 221 pekerja yg di PHK. Mereka juga meminta pengangkatan karyawan outsourching jadi karyawan tetap.
Di Istana Negara, di Jalan Medan Merdeka Utara, pukul 09.00Wib  nanti juga ada unjuk rasa dari ICW (Indonesian Corruption Watch), Pemuda Muhammadiyah, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Massa diperkirakan berjumlah 30 orang, mereka akan menyikapi soal Kapolri. 
Lalu pukul 13.00wib, di Kementerian Perikanan dan Kelautan di Jalan Medan Merdeka Timur no 16, unjuk rasa oleh Intelektual Muda Pemantau Tender (Imput) Institute. Berjumlah sekitar 30 orang, mereka menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi proses tender di Ditjen Kelautan Pesisir Pulau-pulau kecil.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor hentikan operasi pasar khusus beras di sejumlah sejumlah pasar. Menyusul telah turunnya harga beras hingga 2 persen. 
“Kita sudah stop pemesanan dari Bulog sejak 12 Januari,” kata Kepala Bidang Perdagangan, Disperindag Kota Bogor, M Sinaga, di Bogor, Selasa (20/1).
Saat ini, ujar dia, harga jual beras jenis IR 64 di tujuh pasar tradisional Kota Bogor sudah turun jadi Rp8.300 per kilo gram. Penurunan terjadi sejak dua pekan terakhir dari Rp8.500 per kilo gram pekan lalu.
Disperindag telah melaksanakan operasi pasar murni selama satu bulan lebih dimulai sejak 13 Desember 2014, dan berakhir hingga 12 Januari 2015. Tercatat sebanyak 200 ton beras terjual dalam operasi pasar tersebut dengan harga Rp7.400 per kilo gram.
Kegiatan operasi pasar ini dilakukan di lima pasar tradisional di Kota Bogor yakni Pasar Bogor, Pasar Merdeka, Pasar Chunpok, Pasar Pancasan, dan Pasar Gang Out. Beras cadangan Bulog ini disalurkan oleh koordinator operasi pasar Dewi Sri di Pasar Bogor.
Operasi pasar dilakukan karena harga beras mengalami kenaikan cukup signifikat mencapai 10 persen yakni Rp9.500 per kilo gram. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak dua bulan terakhir.
Salah satu faktor penyebab naiknya harga beras selain karena kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 lalu, juga karena pengaruh cuaca yang mempengaruhi musim tanam di senta-sentra pertanian padi.
Menurut Sinaga, turunnya harga beras selain karena intervensi beras Bulog melalui operasi pasar, juga adanya penurunan harga BBM yang terjadi dua kali dalam sebulan.
“Penyaluran beras miskin (Raskin) untuk Kota Bogor juga sudah dilakukan, ini mendorong harga beras ikut turun,” katanya.
Sinaga menambahkan, selain beras, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Bogor juga cenderung turun dengan penurunan rata-rata sekitar 2 persen untuk masing-masing jenis sembako, seiring dengan turunnya harga BBM. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Keberadaan sarana angkutan roda dua yang lebih dikenal dengan sebutan ‘ojek’, dianggap masih ilegal. Lantaran belum ada regulasi yang mengatur keberadaan moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat tersebut.
“Ojek itu statusnya ilegal karena tidak diatur dalam peraturan daerah, peraturan gubernur,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit di Jakarta, Selasa (20/1).
Bukit mengatakan, ojek tidak termasuk dalam kategori transportasi publik dalam peraturan Kementerian Perhubungan. “Karena tidak terkategori tersebut harus siap kita tertibkan jika tidak ada manfaatnya,” kata dia.
Pernyataan Bukit berbanding terbalik dengan pendapat masyarakat. Salah satunya seperti yang disampaikan Ishtaria (21). Mahasiswi Universitas Indonesia ini beranggapan keberadaan ojek masih dibutuhkan.
“Kan ngga semua tempat di Jakarta dilalui angkutan umum. Nah alternatifnya ya pakai ojek,” ujar dia, Selasa (20/1).
Ketika mendengar rencana Dishub DKI ingin menghapus ojek hanya karena tidak tercantum di aturan daerah, Ishtar tegas menyatakan tidak setuju.
“Ngga setuju lah kalau ojek dihapus, masih diperlukan. Dishub DKI kalau belum bisa menyediakan angkutan umum yang layak mending ngga usah seenaknya gitu lah (menghapus ojek),” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh: