Jakarta, Aktual.co —Tiga isu utama yang berkaitan erat dengan kiprah umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI, 8-11 Februari 2015, di Yogyakarta. 
“Untuk penguatan umat Islam di Indonesia,” kata Ketua Panitia Pengarah KUII VI, Slamet Effendy Yusuf, saat jumpa pers di Kantor Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta, Kamis (8/1).
Pertama, di bidang politik. Kata Slamet, penguatan politik umat Islam harus diterjemahkan dalam arti luas. Bukan hanya lewat partai politik. Tapi melalui kiprah yang baik di panggung politik nasional. Agar hak-hak umat Muslim dapat tersalurkan  lebih baik.
“Berbicara politik umat Islam dan Indonesia kami berupaya meletakkan secara sejajar antara Islam dan ke-Indonesiaan. Tidak perlu kita keluar dari kerangka yang ada,” kata dia.
Fokus kedua, adalah ekonomi. Menurutnya, perkembangan ekonomi saat ini cenderung membuat umat Muslim terpinggirkan, meski belakangan ekonomi relatif mengalami kemajuan.
“Umat tidak berada di depan. Ada kemajuan tapi masih banyak kekurangan sehingga harus ada pemikiran serius tentang peran umat,” kata dia.
Fokus ketiga, adalah sektor sosial dan budaya. Belakangan, sosial dan budaya Muslim sudah kurang terlihat ke permukaan atau terganti oleh ciri peradaban di luar Islam.
Tutur dia, terkait pengembangan wajah Indonesia di masa depan, perkembangan tata ruangnya, ciri Islam Nusantara yang mewarnai peradaban Indonesia mengalami perubahan signifikan. “Yaitu sudah tidak kelihatan,” kata dia.
KUII VI akan diadakan di Yogyakarta dan rencanannya dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan KUII VI ini akan menjadi ajang ketiga kalinya sejak Indonesia merdeka. Edisi sebelumnya diadakan pada tahun 2005 dan 2010.
Kongres ketiga ini mengambil tema “Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban”.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin jalur Transjakarta dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebanyak 3.000 CCTV. Kata dia, pemasangan CCTV dilakukan untuk mengawasi kendaraan yang menyerobot jalur Transjakarta. 
“Kita mau pasang CCTV. Nanti ke depan kalau CCTV sudah terpasang, bisa pantau pelat nomor kendaraan, karena CCTV kita sekarang enggak bisa mendeteksi pelat kan,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Kamis (8/1).
Diakui Ahok, saat ini upaya sterilisasi jalur Transjakarta memang kedodoran, karena kurang petugas. “Sebenarnya kita sudah minta polisi, tapi jumlahnya terbatas.”
Sanksi berupa denda maksimal juga dianggap belum bisa berjalan optimal. Alasannya pun sama. Karena kurang petugas untuk menangkap penerobos jalur Transjakarta. Ditambah lagi masih ada petugas di lapangan yang masih bisa disogok. 
Sebelumnya, Pemprov DKI pernah menggandeng Polda Metro Jaya untuk gencarkan sterilisasi jalur Transjakarta. Ancaman dendanya pun cukup besar, mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. 

Artikel ini ditulis oleh: