Jakarta, Aktual.co — Nama Ketua MPR Zulkifli Hasan diduga tak hanya terlibat dalam kasus suap rekomendasi alih fungsi hutan di Propinsi Riau. Namun bekas Menteri Kehutanan itu juga diduga terlibat suap menyuap alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada Fariz Fachryan mengatakan, otoritas Kemenhut ketika itu begitu besar maka Kemenhut juga terlibat dalam suap alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor yang telah menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Komisaris Presiden PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala atau Swee Teng.
“Terlebih dalam kasus yang menyeret nama ZH selalu terkait perijinan penggunaan lahan,” kata Fariz Fachryan saat dihubungi, Jumat (16/1).
Fariz berpendapat, keterlibatan Zulkifli Hasan saat menjabat sebagai Kemenhut memang tidak diragukan lagi khususnya di Propinsi Riau. Karena saat itu Kemenhut memberikan tanda centang soal lahan yang diperjual belikan oleh Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun.
“Nah tanda centang dari surat permohonan inilah yang harus digali lebih dalam lagi oleh penyidik.”
Fariz mengatakan, jika melihat kesaksian dua saksi dalam persidangan untuk tersangka penyuap alih fungsi hutan di Riau Gulat Medali Emas Manurung maka sebenarnya Zulkifli Hasan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.
“Tetapi saya fikir untuk memperukat keterlibatan beliau perlu ada penyidikan yang lebih mendalam.  Dengan mengumpulkan bukti dan saksi mengenai keterlibatan Zulkifli Hasan.”
Nama Zulkifli Hasan disebut-sebut ikut mencicipi duit dari Kwee Cahyadi Kumala dalam pengurusan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Hal itu berdasarkan temuan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendapati adanya surat menyurat antara Bupati Bogor nonaktif, Rachmat Yasin dengan Kementerian Kehutanan yang kala itu dipimpin Zulkifli.
Surat ini yang diketahui menjadi jejak korespondensi antara Zulkifli dan RY. Sebab diketahui, Zulkifli kemudian mendisposisikan surat dari RY terkait rekomendasi tersebut kepada Dirjen Planalogi Kehutanan Bambang Supijanto. 
Koresponsi antara RY dan Bambang kemudian terus berjalan. Sampai RY meminta penegasan soal landasan hukun sebagai pedoman bagi Pemkab Bogor memberikan izin kepada PT BJA. Dirjen kemudian memberikan jawaban yang pada pokoknya PT BJA melanjutkan perstujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor s.605/Menhut-VII/2010 tanggal 29 Nopember 2010.
RY menerbitkan surat nomor 522/624/-Distanhut perihal Rekomendasi tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri kepada Menhut. Dengan pokok. a, Pemkab Bogor mendukung kelanjutan tukar menukar kawasan hutan seluan 2.574 hektare. b, Rekomendasi yang telah diterbitkan Pemkab Bogor dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak lain pada lokasi yang sama dengan lokasi yang diperuntukan bagi PT BJA masih berlaku sampai diterbitlan keputusan atau kebijakan Menhut atas lahan seluas 2.574 Hektar.
Terhadap surat nomor 522/624/-Distanhut, inilah Zulkifli diduga memberikan persetujuan. Namun, tak diketahui pasti mekanisme pastinya seperti apa. Sebab menjadi aneh, saat Kepala Daerah memberikan rekomendasi terkait hutan tanpa persetujuan menteri, yang dalam hal ini dijabat Zulkifli. Ombudsman pun sudah menemukan jika Zulkifli melakukan pelanggaran administratif terkait kasus ini. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Yudisial mengharapkan agar Presiden Joko Widodo dapat membuat payung hukum untuk proses seleksi hakim.
“Problemnya sekarang hakim ini pejabat negara bukan lagi PNS. Sebagai pejabat negara harus ada mekanisme rekrutmen baru yang tidak lagi melibatkan Menpan, nah ini yang payung hukumnya belum ada,” kata Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (16/1).
Suparman mengatakan, saat ini jumlah hakim sebanyak 8.300 orang dan telah lima tahu tidak ada seleksi. Seleksi akan dilakukan pada 2015 untuk sekitar 350 hakim di tingkat pertama atau Pengadilan Negeri.
Selain memberikan masukan tentang payung hukum untuk seleksi hakim, Komisi Yudisial juga menyampaikan mengenai akan selesainya masa tugas komisioner KY pada Desember 2015 sehingga perlu dipersiapkan panitia seleksi.
“Komisi Yudisial akan segera berakhir pada Desember 2015 dan kewajiban kita menyampaikan kepada presiden untuk beliau segera membentuk timsel,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pencopotan Kapolri Jenderal Pol Sutarman, hanya isu yang tidak benar dan sebaiknya masyarakat diminta sabar soal ada tidaknya pergantian di tubuh kepolisian tersebut.
“Tidak. Tidak!.DPR kan sudah memutuskan, tapi belum ada Keputusan Presiden. Kapolri baru efektif kalau sudah ada Keppres itu. Kan sekarang belum. Ya tunggu saja, sabar-sabar,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.
Wapres justru menanyakan kepada awak media dari mana isu tersebut muncul, karena dirinya justru belum mengetahui soal pergantian Kapolri.
Wapres juga membantah Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderak Suhardi Alius akan dimutasi, dan berita itu hanya merupakan isu.
“Kok tiba-tiba. Siapa yang copot? Kan itu kabar dan siapa bilang dia dicopot,” ucap Wapres.
Soal pencopotan Suhardi, lanjut Wapres, bergantung pada keputusan Kapolri yang baru. “Tergantung Kapolri yang baru,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan Komisaris Jenderal Polisi Suhardi alius diisukan akan dimutasi dari jabatannya dan digeser ke Lemhanas. Sementara Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti akan menjadi pelaksana tugas (Plt) Kapolri.
Wapres sekali lagi minta kepada masyarakat untuk tidak menduga-duga soal pergantian personel di tubuh Polri, dan hendaknya bersabar.

Artikel ini ditulis oleh: