Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39826

Naikkan Harga Elpiji 12Kg, Pertamina Optimis Tidak Merugi

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) telah memutuskan untuk menaikkan harga elpiji 12 Kg Rp1.500 per kg atau setara dengan Rp18.000 per tabung, sehingga harga gas elpiji 12 kg dari sebelumnya yang seharga Rp114.900 per tabung menjadi Rp134.700 per tabung.

Dengan begitu, Pertamina mengklaim bahwa pihaknya optimistis mulai tahun ini tidak akan lagi merugi dalam bisnis penjualan elpiji khususnya elpiji tabung 12 kg.

“Walaupun belum untung secara wajar. Rugi tahun 2014 tetap sekitar USD340 juta, tapi mulai Januari 2015 yang penting sudah tidak rugi,” kata Direktur Marketing dan Trading Pertamina Ahmad Bambang kepada Aktual.co melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin (5/1).

Kendati demikian, Ahmad mengaku bahwa harga yang berlaku saat ini untuk elpiji 12 Kg belum juga berada pada harga keekonomiannya.

“Belum juga (harga keekonomian), karena CP Aramconya masih pakai rata-rata bulan lalu. Tetapi kalau dihitung CP Aramco Januari 2015, sudah masuk. Masalahnya, yang dijual itu kan stock yang diperoleh dari bulan sebelumnya Mas,” jelasnya.

Ia menjanjikan, dengan hilangnya kerugian Pertamina ini, LPG 12Kg yang semestinya untuk golongan menengah ke atas, tentu layanannya akan semakin baik dan harganya menyesuaikan dengan harga CP Aramco. Sesuai PerMen ESDM no 26 tahu 2009 bahwa LPG 3 kg diperuntukkan masyarakat ekonomi lemah dan usaha mikro, dan ini yang masih disubsidi.

“Kebijakan ini ada di tangan Pemerintah. Insya Allah kami sudah tidak merugi tahun ini. USD 340 juta itu hanya dari LPG 12 Kg. Dari rugi menjadi tidak, meski belum untung banyak. Itu sudah sangat baik,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPR: Diduga Kemenhub Bermain Ijin Penerbangan

Jakarta, Aktual.co — Sengkarut pembekuan ijin rute penerbangan AirAsia Surabaya-Singapura, mengisaratkan ada permasalahan di internal Kemenhub.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/1).
“Kemenhub tidak bisa salahkan maskapai, Kalau bisa terbang (di luar izin) tidak mungkin tidak ada keterlibatan Kemenhub. Pasti ada yang bermain. It take two to tango,” ungkapnya.   Dengan keputusan pembekuan jangan lalu nanti ada yang merasa didiskriminasi. 
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengakui adanya “miss” (kelalaian) pihak terkait adanya ijin terbang AirAsia QZ8501 Surabaya-Singapura. 
“Kita teliti, dimana ‘missnya’ (kelalaiannya), enggak nyambungnya, sejauh mana peran otoritas bandara,” kata Palaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Djoko Murdjatmodjo dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (5/1).

Artikel ini ditulis oleh:

PHK 700 Pekerja ‘Outsourcing’ Krakatau Stell Dipertanyakan

Jakarta, Aktual.co — Pada akhir tahun 2014, PT Krakatau Steel (KS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 700 pekerja outsourcing (OS) dengan asalan perusahaan mengalami kerugian. Pasalnya, pekerja OS yang di PHK massal mayoritas sudah berusia kerja puluhan tahun.

“Kerugian keuangan Krakatau Steel tidak boleh mengorbankan pekerja outsourcing hingga mereka di-PHK,” ujar Koordinator Gerakan Bersama Buruh BUMN (Geber BUMN), Achmad Ismail dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (05/01).

Menurutnya, keputusan PHK massal perlu diukur lebih lanjut korelasinya dengan beban keuangan perusahaan. Apalagi, KS tengah di pantau atas adanya pelanggaran penerapan outsourcingnya.

“KS memiliki kewajiban atas dasar amanah undang-undang untuk mengangkat pekerja OS itu menjadi pekerja tetap di perusahaan baja tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pembayaran pekerja OS jika masuk ke dalam pos pembayaran karyawan di laporan arus kas PT KS, maka keputusan PHK massal itu hanyalah jalan pintas yang sesat dan tidak solutif.

“Berdasarkan laporan keuangan KS bulan September 2014, pos pembayaran karyawan hanya di kisaran 4% dari beban pembayaran operasional rutin dari aktivitas kas operasional PT KS. Pembayaran terbesar justru ada pada pos pembayaran ke pemasok sebesar 83%,” terangnya.

Hal ini mencerminkan ketidakmampuan manajemen KS dalam menegosiasi dan mereschedule soal pembayaran tersebut. Atau hal lainnya, ada kebergantungan yang cukup besar terhadap supplier. Pihaknya meragukan fakta PHK dengan alasan kondisi keuangan. Pasalnya, pembayaran pekerja OS masuk di beban usaha umum dan administrasi, maka, jumlahnya relatif kecil dibandingkan beban beban usaha lainnya.

“Fakta itulah yang kerapkali menjadikan rasionalisasi pekerja sebagai jalan pintas. Ini sama saja menutup akses rakyat mendapatkan hak atas pekerjaan dari negara melalui perusahaan BUMN-nya,” tegasnya.

Padahal, salah satu rekomendasi Panja OS BUMN DPR RI, adalah larangan PHK. Bahwa, tidak boleh ada PHK  dan penghentian rencana PHK  terhadap  pekerja/buruh baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT. Demikian juga halnya dengan kesepakatan rapat antara MenBUMN, Menakertrans dan Komisi IX DPR RI pada 4 Maret 2014.

“Perusahaan-perusahaan BUMN malah diminta untuk mempekerjakan kembali para pekerja OS yang telah di PHK sepihak sebelumnya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ini Alasan Zulkifli Beri Tanda Pada Usulan Revisi Gubernur Riau

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menampik telah memberikan persetujuan terkait usulan perubahan kawasan hutan yang diajukan oleh Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun.
Demikian dikatakan Zulkifli saat bersaksi untuk terdakwa Gulat Medali Emas Manurung, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/12).
Zulkifli mengklaim tujuan dirinya memberikan tanda adalah memeriksa surat pengajuan perubahan kawasan hutan dari Annas Maamun. “Untuk diperiksa apakah ini kepentingan rakyat,” katanya.
Dia juga membantah bahwa tanda contreng yang dia berikan adalah sebagai tanda setuju mengenai perubahan kawasan hutan tersebut. Zulkifli menyebut bahwa tidak bisa langsung menyetujui usulan tersebut, harus melalui kajian tim terpadu terlebih dahulu.
“Ya gak bisa, menteri gak bisa setuju gak setuju, itu ada tim nya, kalau tidak diberikan saran (dari tim), artinya tidak memenuhi persyaratan,” sambungnya.
Terkait pengajuan hal tersebut, Zulkifli mengaku bahwa dia telah memberikan disposisi kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti. Namun, hingga saat ini, dia mengaku belum menerima saran atau pertimbangan dari tim yang menindaklanjuti surat pengajuan itu.
“Jadi perbaikan yang diusulkan Gubernur Riau tidak ditindaklanjuti, bahkan tidak disampaikan ke saya, jadi tidak ada SK perbaikan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Tahun 2015, Target Pajak Kota Malang Rp300 Miliar

Malang, Aktual.co — Pemerintah Kota Malang menargetkan pemasukan pajak pada tahun ini mencapai angka Rp300 miliar. Optimisme ini disampaikan oleh Wali Kota Malang HM. Anton, terkait pemasukan pajak tahun 2014 yang lebih dari target.
“Tahun ini target kita ke arah Rp 300 miliar,” kata Anton di Malang, Jawa Timur, Senin (5/1).
Peningkatan target ini merupakan hal yang masuk akal, sebab selama ini beberapa potensi pajak dapat tertagih dengan baik dan sudah dibuktikan dengan adanya kelebihan target.
“Masih banyak celah agar bisa mencapai angka Rp300 miliar itu, seperti peningkatan pajak aset daerah, itu juga akan kita optimalkan,” tuturnya.
Pihaknya berharap, pajak aset daerah ini bisa meningkat dari sebelumnya, dimana selama ini masih ada empat ribu aset yang tertagih pajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Ade Herawanto optimis bisa meraup target pajak hingga Rp 300 miliar, meskipun hal itu cukup berat bagi dirinya.
“Di APBD hanya Rp 270 miliar tahun ini targetnya, kalau pak wali target Rp300 miliar itu mungkin masuk, tapi intinya kami siap saja dengan target itu,” kata Ade.

Artikel ini ditulis oleh:

Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jateng Kembangkan Klaster Wisata

Jakarta, Aktual.co — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi terus mengembangkan klaster wisata di setiap wilayah Jawa Tengah.

“Pengembangan klaster wisata ini terus kami kembangkan dengan harapan semakin banyak masyarakat luar daerah yang tertarik untuk berkunjung di Jawa Tengah, dengan demikian jumlah wisatawan terus tumbuh positif,” kata Kepala Dinbudpar Jateng Prasetyo Aribowo di Semarang, Senin (05/01).

Enam klaster wisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemprov Jateng yaitu Nusakambangan-Baturaden, Borobudur-Dieng, Solo-Sangiran, Tegal-Pekalongan, Semarang-Karimunjawa, dan Rembang-Blora.

Menurutnya, masing-masing klaster ini memiliki keunikan berbeda yang dipastikan bisa menarik perhatian para penyuka wisata. Beberapa jenis wisata yang ditawarkan mulai di antaranya wisata religi, wisata belanja, dan wisata sejarah.

“Kalau secara nasional sebetulnya Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang banyak disukai masyarakat, bahkan beberapa destinasi wisata Jateng masuk di klaster nasional,” katanya.

Empat klaster wisata nasional yang terdapat destinasi wisata Jawa Tengah yaitu Borobudur-Yogyakarta, Semarang-Karimunjawa, Solo-Sangiran, dan Nusakambangan-Pangandaran.

Sementara itu, beberapa upaya pengembangan destinasi wisata tersebut di antaranya mengembangkan atraksi kebudayaan lokal, melalui keberadaan desa wisata unggulan, dan pengembangan potensi MICE terutama Semarang, Solo, Magelang, dan Purwokerto.

“Kami juga berupaya untuk segera merealisasikan pengembangan obyek wisata Jateng Park,” katanya.

Melalui berbagai pengembangan tersebut, pihaknya menargetkan pada tahun ini jumlah wisatawan lokal mencapai 29.218.463 pengunjung dan wisatawan asing mencapai 400 ribuan pengunjung.

Sebelumnya, pada kurun waktu dari Januari-November tahun lalu jumlah wisatawan mancanegara mencapai 408.616 pengunjung dengan prediksi hingga akhir tahun mencapai 420.119 pengunjung, sedangkan jumlah wisatawan lokal untuk kurun waktu yang sama realisasinya mencapai 23.106.818 dengan prediksi hingga akhir tahun mencapai 27.850.000.

Artikel ini ditulis oleh:

1...39,82539,82639,827...43,123Halaman 39,826 dari 43,123

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya