Jakarta, Aktual.co — Sebanyak sembilan fraksi di DPR RI setuju pembahasan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Perppu No. 2 Tahun 2014 atas perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pandangan Fraksi PDIP agar RUU atas Perppu dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis (15/1) malam.

Hal itu diungkapkan dalam pandangan fraksi dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo juga menyampaikan pandangan menyatakan setuju untuk terus membahas Perppu No. 1/2014 dan Perppu No. 2/2014 sebagai Undang-Undang.

Fraksi PAN yang diwakilkan Yandri Susanto mengatakan perlu agar DPR bersama dengan pemerintah membahas Perppu No. 1/2014, dan Perppu No. 2/2014 untuk disahkan menjadi UU.

Hal itu menurut dia mengingat mendesaknya pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.

Anggota Fraksi PKB Yanuar Prihatin juga menyatakan setuju RUU tentang Perppu Pilkada dan Perppu tentang Pemda ini untuk diselesaikan dalam masa sidang II 2014-2015 ini.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Dadang S Muchtar mengatakan, Fraksi Golkar berpandangan siap membahas dan menyelesaikan Perppu pada masa persidangan ini. Namun menurut di, Fraksi Golkar berpandangan ada beberapa yang mesti diperbaiki dari Perppu ini.

“Oleh karena itu Perppu banyak masalah sehingga harus disempurnakan,” katanya.

Fraksi PKS yang diwakilkan Sa’adudin juga menyampaikan pandangannya agar Perppu diteruskan untuk dibahas dengan catatan perlu ada perbaikan di sejumlah sisinya. Selain itu dia menilai pembahasan perppu itu harus dilakukan secara cermat dan teliti.

“PKS setuju untuk membahas lebih lanjut pembahasan penetapan Perppu, PKs berharap pembahasan dilakukan secarar cermat dan teliti,” ujarnya.

Anggota Fraksi PPP Amirul Tamim berpandangan sama dengan mayoritas Fraksi, yaitu menyetujui Perppu untuk dibahas pada sidang-sidang selanjutnya.

Fraksi Nasdem yang diwakilkan Syarif Abdullah Alkadrie menyampaikan bahwa fraksinya berpandangan dan berkeyakinan bahwa Perppu itu dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme.

Anggota Fraksi Hanura Rufinus Hutahuruk menyampaikan pandangan bahwa Fraksi Hanura menilai perlu dilakukan pembahasan selanjutnya untuk diuji sejauh mana Perppu ini bisa jadi landasan.

“Pentingnya pembahasan Perppu ditujukan untuk menjadi jaminan dapat terlaksana Pemilu Kepala Daerah secara demokratis. Kami ingin supaya pembahasan Perppu ini bisa dilanjutkan secepatnya,” katanya.

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra belum menyatakan pendapatnya dan meminta untuk menunda penyampaian pandangan fraksinya pada rapat selanjutnya yatu Jumat (16/1) siang.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo lebih baik abaikan saran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melarang Komjen Pol Budi Gunawan dilantik.
Hal itu disampaikan oleh Profesor Margarito Kamis ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (15/1).
“Melantik atau tidak itu hak konstitusional presiden, jadi abaikan saran KPK meski dengan pelbagai alasan KPK ajukan,” katanya. 
Selain itu, Margarito Kamis yakin Presiden Joko Widod juga memiliki pertimbang-pertimbangan memilih Komjen Pol Budi Gunawan. “Saya yakin presiden memiliki pertimbangan matang,” sergahnya.
Margarito Kamis juga mengatakan Presiden Joko Widod adalah seorang yang besar dan mempunyai keberanian untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Saya yakin presiden berani,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: