Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa seorang saksi dari pihak swasta terkait penyidikan dugaan korupsi pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Saksi tersebut akan diperiksa untuk tersangka Suryadharma Ali. “Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Senin (5/1/2015).

Saksi yang bernama Richard Lessang merupakan seorang wiraswasta. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama.

Diduga, Suryadharma melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana. Penerapan pasal ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang bisa merugikan keuangan negara. Anggaran yang dipakai untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 di atas Rp1 triliun.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, dihadirkan ke persidangan kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan terdakwa Gulat Manurung, Senin (5/1).
Zulkifli dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini memberikan keterangan dalam kapasitasnya selaku mantan Menteri Kehutanan periode 2009 – 2014. 
Pada kesaksiannya, politisi PAN tersebut menerangkan soal perubahan tata ruang di Provinsi Riau.
”Perubahan itu, prosesnya perubahan tata ruang yang menyangkut tata ruang itu usulan Bupati, Gubernur, lalu unsur Muspida disampaikan perubahan kawasan hutan ke Kemenhut,” ujar Zulkifli, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1).
Selanjutnya imbuh Zulkifli, Kemenhut membentuk tim terpadu yang anggotanya terdiri sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Termasuk dari kalangan ahli.
”Anggotanya kementerian dan lembaga, ahli scientific biasanya dari LIPI, dan tim terpadu mengkaji,” tegas Zulkfili.
Sebelumnya, menyangkut suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kemenhut, kasus ini telah menyeret Gubernur Riau, Annas Maamun sebagai salah seorang tersangka. Dari temuan alat bukti yang diperoleh KPK, total suap yang diterima Annas Maamun dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah APKSindo, Provinsi Riau, Gulat Emas Manurung, tersangka lainnya, diduga sebesar Rp2 miliar. Kasus itu menyangkut pengurusan rekomendasi alih fungsi Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi Lahan Area Peruntukkan Lainnya (APL) serta proyek – proyek lainnya di Provinsi Riau.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby