Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai seperti main sulap dalam menetapkan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. KPK menetepkan Budi Gunawan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan.
“Ini kan tiba-tiba. Kenapa tidak ada pemeriksaan? Kita lihat biasanya KPK memanggil terlebih dulu, ini kan tak ada,” kata Pakar hukum pidana Prof Romly Kartasasmita ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (14/1).
Biasanya, kata dia, ketika KPK akan melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang, maka lembaga yang dikomandoi oleh Abraham Samad itu terlebih dulu melakukan pemeriksaan. “Semua orang itu pasti dipanggil dulu, ini kan KPK seperti main sulap, lihat saja tiba-tiba jadi tersangka.”
Dia pun berpendapat, bahwa yang saat ini ditunggu adalah kejelesan dari KPK soal penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan itu. “Jadi yang kita tunggu sekarang adalah dugaan yang betul. Kasus apa, bagaimana dan dimana letak kesalahannya,” kata dia.
Apalagi, lanjut dia, KPK melakukan penyelidikan perkara yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka bermula dari laporan masyarakat. Setelah itu melakukan ekspos terhadap laporan tersebut dilakukan pada Juli 2013. Berbekal resume ekspos perkara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Budi, akhirnya dibuka penyelidikan terhadap kasus tersebut pada Juli 2014.
“Kita tidak tahu ya, apakah ini terkait dengan status dia yang saat ini dicalonkan jadi Kapolri. Kalau diurut, pada tahun 2010 semua sudah berteriak rekening gendut. Kemana saja selama 3 tahun ini,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui putusan pleno komisi III yang menunda pemilihan pimpinan calon Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK) hingga akhir tahun 2015 bersama dengan empat pimpinan yang lain.
“Apakah anggota dewan menyepakati hasil putusan pleno komisi III terkait penundaan pemilihan calon pimpinan KPK?,” tanya ketua pimpinan sidang Paripurna, Taufik Kurniawan yang disambut persetujuan dari anggota dewan yang hadir, di ruang sidang paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1).
Namun demikian, pengambilan keputusan itu tetap mendapat instruksi  dari fraksi Partai Demokrat, yang menyampaikan pandangannya terkait pengambilan putusan tersebut.
Melalui Juru Bicara Fraksi Demokrat, Benny K Harman hanya ingin mengingatkan jika pimpinan KPK harus tetap diisi oleh lima orang pimpinan.
Sebab, bila pimpinan itu tidak diisi secara lengkap, maka akan membuat rusaknya hukum yang dilakukan oleh pimpinan Abraham Samad tersebut.
“Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat komisi kami ajukan keberatan, ajukan pendapat supaya dilakukan pemilihan satu dari dua.”
“Menurut pandangan partai demokrat ketentuan dalam UU KPK lima pimpinan  wajib hukumnya untuk dipenuhi dalam bahasa kami mandatory rules. Dengan sengaja pembuat UU KPK tegaskan lima itu wajib dipenuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak lima maka tidak boleh diambil keputusan apapun punya konsekuensi hukum. Akibatnya keputusan KPK yang tidak dilakukan lima pimpinan puya akibat hukum tidak sahnya putusan itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — DPR menyetujui dan mengesahkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan segera dikirimkan surat ke Presiden untuk segera dilantik, Kamis (15/1). 
Dari 10 Fraksi yang ada di parlemen, 8 Fraksi dengan bulat mendukung calon Kapolri Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Sedangkan dua Fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PAN.
“Fraksi PAN beralasan sebelum diambil keputusan sebaiknya pimpinan DPR konsultasi dengan pemerintah,” demikian disampaikan Alimin juru bicara Fraksi PAN.
Hari ini, DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI akan mengesahkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan selanjutnya akan menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peringatan 41 tahun Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) inginkan demokrasi Indonesia yang egaliter. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Rinjani, anggota Indemo (Indonesia Demokrasi), Jakarta, Kamis (15/1).
Peringatan ini juga untuk menyegarkan kembali demokrasi yang dicederai oleh institusi pemerintahan. Salah satunya, kasus calon Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka KPK.
“Dengan adanya kasus calon kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka, berarti demokrasi kita sudah carut-marut. Maka itu kita perlu menyegarkan kembali demokrasi saat ini”, ujar Rinjani, Jakarta, Kamis (15/1).
Rinjani juga menjelaskan peringatan peristiwa Malari kali ini dilaksanakan di Sukabumi, Jawa Barat.
“Di sana kita akan membedah krisis kenegaraan dan krisis demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh: