Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dinilai merugikan konsumen karena tidak ada alternatif harga tiket angkutan udara murah. Selain itu, ketentuan tarif batas bawah dan atas angkutan udara bertabrakan dengan ketentuan dalam UU anti monopoli.  
“Ketentuan pembebasan tarif itu dikeluarkan sejak tahun 2003, dan diikuti ketika Menhub (dijabat) Hatta Rajasa,” kata mantan Ketua Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Sutrisno Iwantono, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (14/1).
Menurut Iwantono, keluarnya pembebasan tarif dilakukan KPPU karena memang tidak ada relevansi antara tarif dan keselematan penerbangan. Lagipula, sudah ada ketentuan yang mengatur secara rinci soal keselamatan penerbangan, mulai dari masalah mesin, cuaca dan lain sebagainya. 
“Tidak ada tawar menawar soal keselamatan penerbangan, sudah ada mekanisme baku yang mengaturnya sendiri,” imbuhnya.
Pembebasan tarif diperlukan, karena dengan begitu konsumen bisa leluasa memiliki pilihan dan bisa memperoleh tarif murah. Biasanya, maskapai penerbangan yang menerapkan tarif murah mengurangi fasilitas tambahan yang diberikan kepada penumpang, seperti makanan kecil. 
“Tapi, kalau sekarang ditetapkan batas tarif murah, maka tidak ada pilihan bagi penumpang. Tentu semua akan naik maskapai penerbangan yang baik. Kalau pilihannya SQ dengan Lion Air, semua akan memilih SQ dengan pilihan tarif yang sama,” terangnya.
Tidak berhenti di situ, Iwantono yang juga  President Cooperation Farmers Asia menyatakan, tidak lenturnya penentuan tarif bukan hanya mematikan maskapai penerbangan dalam negeri, tapi juga berpotensi merembet ke dunia pariwisata dan perekonomian riil.
“Penumpang menjadi sedikit karena tak ada penerbangan tarif murah yang berpengaruh pada masalah wisata dan kegiatan lainnya,” jelasnya.
Iwantono mengimbau KPPU meneliti kebijakan yang akan dikeluarkan Kementerian Perhubungan terkait penetapan tarif batas bawah dan atas. 
“Ketentuan itu mesti dicabut karena menabrak aturan yang dikeluarkan komite anti monopoli,” demikian Iwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun, PT Taspen (Persero) akan meningkatkan kepemilikan saham di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi 20 persen dari kepemilikan saat ini sebanyak 12,49 persen.

“Peningkatan jumlah saham sebesar 7,51 persen tersebut setara dengan nilai Rp63 miliar. Taspen akan menjadi mayoritas,” kata Dirut Taspen Iqbal Latantro di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, ditulis Kamis (15/1).

Menurut Iqbal, saat ini pihaknya sedang meminta izin kepada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Taspen.

“Kajian sudah hampir selesai, kemudian tinggal meminta persetujuan dari pemegang saham Otoritas Jasa Keuangan,” ujarnya.

Diharapkan dalam dua pekan ke depan izin sudah diperoleh sehingga eksekusi peningkatan saham di Bank Kesejahteraan dapat dilakukan paling lambat Februari 2015.

“Kami sebagai pendiri mendapat semacam privilage untuk meningkatkan kepemilikan saham demi mengembangkan Bank Kesejahteraan,” ujarnya.

Selain Taspen, pemilik saham mayoritas Bank Kesejahteraan Ekonomi adalah Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI) 58,43 persen, PT Recapital Advisore 24,77 persen, Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Raharja 1,81 persen, Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia 1,57 persen, dan Koperasi Pegawai Bank Kesejahteraan Ekonomi 0,93 persen.

Iqbal menuturkan peningkatan saham di Bank Kesejahteraan merupakan bagian dari ekspansi bisnis Taspen. Di sektor jasa keuangan Taspen mendirikan anak usaha PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life), Bank Mantap perusahaan patungan antara Taspen, Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia. Sedangkan pada sektor rill, Taspen juga masuk pada bisnis properti, jalan tol, dan perusahaan jasa penilai. Sesuai dengan undang-undang, Taspen dimungkinkan mengalokasikan dana kelolaan hingga 20 persen untuk investasi ke sektor-sektor tertentu.

“Investasi di sektor riil dan jasa keuangan diperbolehkan terutama usaha yang memiliki “underlying” aset,” katanya.

Pada tahun 2015 Taspen menargetkan dana kelolaan mencapai Rp130 triliun, meningkat dari tahun 2014 yang diproyeksikan berkisar Rp120 triliun. Saat yang sama imbal hasil dana kelolaan mencapai sekitar Rp10,6 triliun naik dari 2014 sekitar Rp10,4 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Empat komoditas strategis diwajibkan untuk menggunakan Letter of Credit mulai 1 April 2015 untuk memastikan akurasi devisa hasil ekspor, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015.

“Pertimbangan dikeluarkannya Permendag 04/2015 tentang penggunaan L/C untuk produk tertentu merupakan upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam, dan mendorong nilai tambah bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Jakarta, ditulis Kamis (15/1).

Rachmat mengatakan pertimbangan lain diwajibkannya penggunaan L/C untuk produk tertentu seperti Crude Palm Oil (CPO), Crude Palm Kernel Oil (CPKO), mineral termasuk timah, batu bara serta minyak bumi dan gas tersebut adalah dalam rangka optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor.

Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tersebut ditetapkan pada 5 Januari 2015, tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu, dan akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2015 mendatang.

“Selain itu juga menjaga stabilisasi peningkatan harga barang ekspor tertentu yang merupakan sumber daya alam di pasar internasional ,” ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan, beberapa pokok ketentuan yang tertuang dalam permendag tersebut adalah ekspor atas barang tertentu wajib menggunakan cara pembayaran L/C, dan dicantumkan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan harga ekspor barang dalam L/C paling rendah harus sama dengan harga pasar ekspor.

“Dalam hal ekspor barang tertentu yang tidak dilengkapi dengan cara pembayaran L/C, secara otomatis kegiatan ekspor dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut,” kata Rachmat.

Rachmat menjelaskan, ekspor barang tertentu tersebut juga wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS), dimana surveyor tersebut wajib meneliti kepatuhan penggunaan L/C tersebut. Dan jika para eksportir tidak menggunakan cara pembayaran sesuai aturan baru itu maka surveyor tidak akan menerbitkan LS.

“Selain itu, cara pembayaran L/C wajib diterima melalui Bank Devisa di dalam negeri, dimana setiap eksportir wajib mengisi kolom L/C dalam form PEB dengan data akurat,” ujar Rachmat.

Beberapa pertimbangan dalam menentukan produk tertentu tersebut antara lain, komoditas tersebut menjadi keunggulan komparatif dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia, memiliki peranan cukup besar terhadap total ekspor, dan merupakan komoditas primer yang harus ditingkatkan nilai tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total ekspor produk yang wajib L/C tersebut senilai 70,85 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 38,81 persen dari total ekspor pada tahun 2013. Sementara pada periode Januari-September 2014 tercatat ekspor sebesar 43,86 miliar dolar AS atau 33,05 persen.

Khusus untuk ekspor komoditas mineral pada periode Januari-September, pada 2014 senilai 6,09 miliar dolar AS atau dengan pangsa pasar sebesar 4,59 persen. Sementara produk mineral ores sebesar 965,45 juta dolar AS atau 0,73 persen.

Ekspor CPO dan CPKO periode Januari-September 2014 senilai 2,77 miliar dolar AS atau 2,09 persen, batu bara sebesar 16,01 miliar dolar AS atau12,07 persen, serta minyak dan gas bumi mencapai 18,99 miliar dolar AS atau 14,31 persen untuk periode yang sama.

Pangsa rata-rata keempat produk yang wajib L/C tersebut terhadap total ekspor 5 tahun atau periode 2009-2013 adalah 41,77 persen atau dengan sebesar 71,04 miliar dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka