9 April 2026
Beranda blog Halaman 39890

Pengamat: Persetujuan Budi Gunawan Oleh DPR Sesuai Aturan

Jakarta, Aktual.co — Pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan persetujuan Komisi III DPR mengenai pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai aturan meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut.
“Saya rasa Komisi III sudah bertugas dengan baik. Pertanyaan yang diberikan saat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sudah sangat bagus dan kritis,” kata Nuning sapaan Susaningtyas, di Jakarta, Rabu (14/1).
Nuning berharap Komjen Polisi Budi Gunawan bisa mengemban tugas sebagai Kapolri yang profesional dan bisa memajukan kepolisian Republik Indonesia.
“Saya juga berharap beliau mampu melakukan pembangunan Baintelkam di Polri secara lebih progresif,” tutur Nuning.
Nuning mengatakan, Budi Gunawan harus mampu melakukan pembangunan dalam bidang di tubuh Polri. “Pembangunan SDM yang dijanjikan harus dipenuhi dan direalisasikan,” kata politisi Partai Hanura ini.
Nuning menambahkan, ada kejanggalan terhadap penetapan tersangka Budi Gunawan mengingat penetapan itu hampir bersamaan dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri melalui ‘fit and proper test’ di DPR.
“Penentuan tersangka hanya berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK. Belum ada pemeriksaan saksi, belum periksa yang menyuap pak Budi Gunawan. Bahkan, pak Budi Gunawan sendiri belum pernah diperiksa, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, ini sangat dipaksakan hanya untuk menjegal pak Budi Gunawan jadi Kapolri,” ucap Nuning.
Rapat Pleno Komisi III DPR RI memutuskan menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

Artikel ini ditulis oleh:

Kementerian ESDM Gelontorkan Dana Rp1,7 Triliun ke PT Pindad

Jakarta, Aktual.co — Dalam rangka mendorong pelaksanaan proyek infrastruktur, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki perusahaan plat merah PT Pindad (Persero) untuk memproduksi tabung elpiji 3 kg dan converter kit nelayan solar ke elpiji.

Untuk itu, Menteri ESDM  mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan dana sebesar Rp1,7 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun proyek dua juta paket perdana sambungan elpiji tiga kilogram (kg) dan 50 ribu konverter kit.

“Dua item itu saya tugaskan Pindad untuk buat budget Rp1,7 triliun. Kalau bisa keduanya akan sangat baik. Jadi dapat jaminan pasokan dan pindad dapat pendapatan di luar senjata,” kata Sudirman di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/1).

Ia menerangkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penjajakan dengan PT Pindad (persero) guna memproduksi tabung 3 kg dan alat pengubah konsumsi bahan bakar (konverterkit) untuk nelayan.

“Saya tahu Pindad punya kapasitas untuk bikin itu,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim mengatakan bahwa penjajakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo agar industri pertahanan dan keamanan juga menyerap pasar non peralatan pertahanan dan keamanan.

“Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pak Presiden ke Pindad yang meminta perlu penyerapan pasar non peralata pertahanan dan keamanan dan memperluas pangsa pasar,” katanya.

Silmy mengklaim bahwa pihaknya mampu memproduksi 10 ribu unit tabung elpiji melon per hari dan telah memiliki teknologi untuk memproduksi converter kit bagi nelayan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Emas Menguat Ditengah Penjualan Ritel AS Memburuk

Jakarta, Aktual.co — Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik untuk sesi keempat berturut-turut pada Kamis (15/1) pagi, karena laporan penjualan ritel yang buruk mendorong saham dan dolar AS turun.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari, naik 0,1 dolar AS atau 0,01 persen, menjadi menetap di 1.234,50 dolar AS per ounce.

Sebuah laporan dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan penjualan ritel AS pada Desember lebih lemah dari perkiraan, menempatkan lebih banyak tekanan pada ekuitas AS dan dolar, sementara mendukung permintaan terhadap aset-aset “safe haven”.

Penjualan ritel pada Desember turun 0,9 persen setelah naik 0,4 persen pada November dan peningkatan 0,3 persen pada Oktober. Analis mengatakan ini adalah laporan negatif terbesar sejak Januari 2014. Penurunan ini dipimpin oleh berbagai toko ritel yang jatuh 1,9 persen, dan diperparah dengan kendaraan bermotor, yang jatuh 0,7 persen pada Desember.

Saham-saham AS menurun tajam pada awal perdagangan Rabu, menyusul penurunan tak terduga penjualan ritel Desember dan setelah Bank Dunia memangkas target pertumbuhan PDB 2015. Ekuitas dan emas biasanya bergerak dalam arah berlawanan.

Perak untuk pengiriman Maret kehilangan 16,8 sen atau 0,98 persen, menjadi ditutup pada 16,988 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun 8,8 dolar AS atau 0,71 persen, menjadi ditutup pada 1.239,00 dolar AS per ounce.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menteri ESDM Copot Johanes Widjonarko dari SKK Migas

Jakarta, Aktual.co — Menteri ESDM Sudirman Said memberhentikan dengan hormat Johanes Widjonarko sebagai Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai surat terbuka kepada karyawan SKK Migas yang diperoleh Widjonarko mengatakan, pemberhentian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 0041K/73/MEM/2015.

“Rekan-rekan semua yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya pribadi dan keluarga memohon pamit, bahwa dengan telah dikeluarkannya SK MESDM Nomor: 0041K/73/MEM/2015 yang saya terima hari ini (Rabu, 14/1), dinyatakan sejak 8 Januari 2015 saya telah diberhentikan dengan hormat sebagai Wakil Kepala SKK Migas,” katanya dalam surat tersebut.

Widjonarko menjabat Wakil Kepala SKK Migas sejak 2 Agustus 2012 yang saat itu masih bernama Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), hingga diberhentikan 8 Januari 2015.

Ia juga sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas sejak Agustus 2013 sampai Nopember 2014.

Sesuai surat yang disebarluaskan pada Rabu (14/1), Widjonarko mengatakan, dirinya telah berada di SKK Migas selama 3,5 tahun.

Pada Juni 2011, ia pertama kali ditunjuk Menteri ESDM saat itu Darwin Zahedy Saleh sebagai Deputi Umum BP Migas.

Sebelumnya, Widjonarko berkarir di Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Dalam suratnya, Widjonarko juga mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 yang membubarkan BP Migas per 13 November 2012.

“Banyak serangkaian peristiwa yang kita alami sejak itu, semuanya dapat kita lalui dengan tegar dan tabah,” katanya.

Ia juga menyinggung pencapaian produksi dan penerimaan migas yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir.

“Bahkan pada 2014, kita masih bisa menyumbangkan penerimaan negara sebesar 103 persen dari target APBN walaupun itu terbantu dengan melemahnya kurs rupiah,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Istana: Proses Sudah Dilalui, Budi Gunawan Tetap Dilantik

Jakarta, Aktual.co — Komjen Pol Budi Gunawan bisa saja dilantik sebagai Kapolri meski berstatus tersangka. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Rabu (14/1).
“Dalam aturan bisa (dilantik). Yang tidak bisa itu kalau sudah ada penetapan status hukum tetap. Kedua, kalau yang bersangkutan dengan statusnya tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya,” ungkapnya.
Kata Andi, proses politik calon Kapolri sudah berjalan normal, jadi Presiden Jokowi tidak menunggu lagi proses politik di DPR.
“Jadi besok (hari ini) kita memiliki Kapolri Baru,” sergahnya. 
Seperti diketahui, Komisi III DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Bank Mandiri “Rights Issue”, Pemerintah Suntik Modal Rp5,9 Triliun

Jakarta, Aktual.co — PT Bank Mandiri Tbk mengaku membutuhkan waktu setidaknya enam bulan untuk melakukan penerbitan saham baru (rights issue), di mana sebagian besar saham baru tersebut akan diserap pemerintah.

“Minimal butuh waktu enam bulan. Jika semester I sepertinya terlalu ‘mepet’. Bisa Juli atau Agustus,” kata Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (15/1).

Pemerintah, menurut Budi, berencana untuk melakukan injeksi modal kepada Mandiri melalui skema “rights issue” sebesar Rp5,6 triliun hingga Rp5,9 triliun.

“Kami mengikuti pemerintah ya, jadi pemerintah yang udah bicara ke kita ya ancer-ancernya Rp5,6 triliun sampai Rp5,9 triliun,” ujarnya. Adapun saham pemerintah di emiten berkode BMRI itu sebesar 60 persen.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana untuk menguatkan permodalan BUMN sektor perbankan dengan mengurangi jumlah setoran dividen dan penyertaan modal negara (PMN).

Menteri BUMN Rini Soemarno pada 7 Januari mengatakan setoran dividen bank-bank pemerintah pada Rancangan APBN-Perubahan 2015 akan dipangkas sekitar 10 persen dari target semula. Penurunan setoran dividen itu demi ekspansi usaha perusahaan, salah satunya untuk meningkatkan kontribusi ke pembiayaan infrastruktur.

“Kami menyetujui itu, namun masing-masing bank berbeda antara Bank BRI, Mandiri, BNI, maupun BTN, saya tidak ingat detailnya,” ujarnya.

Hal itu juga didorong kebutuhan perbankan untuk menaikan rasio kecukupan modal BUMN perbankan. Adapun posisi rasio kecukupan modal inti (capital adequancy ratio/CAR) BUMN perbankan hingga November 2014 adalah Bank Mandiri sebesar 16 persen, BRI 18 persen, BNI 16 persen serta BTN 14 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain