Jakarta, Aktual.co — Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, seorang yang hipokrit (munafik, red).

Hal itu menyusul pernyataan Rini Soemarno yang mengaku tidak tahu pelantikan terhadap Daniel Purba sebagai vice presiden ISC PT Pertamina.

“Ya bisa saja itu pura-pura, minimal untuk Rini (Soemarno) itu pura-pura, kalau sudah kaya gitu (pelantikan, red) kan namanya anak perusahan mestinya bapaknya (BUMN, red) tahu. Saya bilang itu hipokrit,” keluh Marwan, ketika dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Sabtu (3/1).

Ia menilai Presiden Jokowi juga merupakan tipekel watak seorang ‘munafik’. Pasalnya, Jokowi yang menggaungkan akan memberantas mafia migas, justru membiarkan para mafia bermain dengan leluasa.

“Jokowi harus tahu, karena itu volumenya banyak, apalagi waktu kampanye mau mmbubarkan tau-tau ga jadi dibubarkan, tetapi cara menunjuk pimpinan (ISC)-nya kayak gitu. Sama saja Jokowi juga hiprokrit (karena seakan tidak peduli dengan sejumlah kebijhkan dibidang energi yang dinilai ‘aneh, red) nanti malah dia (Jokowi) bilang, oh saya tidak diberitahu, sama saja,” kesalnya lagi.

“Kalau dari sejak kampanye konsennya kesana (memperbaiki tata kelola migas) seharusnya dia ikuti dan terlibat, bila benar ingin menciptakan kedaualatan dibidang energi nasional,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto menyatakan upaya hukum peninjauan kembali perlu dibatasi demi adanya kepastian hukum. Pemerintah memang menginginkan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang membatasi PK.

“Selama ini sudah PK kan, bisa PK lagi, enggak pernah habis, tidak ada batas waktu sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan kasus yang sudah inkrah sehingga kemarin kami dengan MA minta PK dibatasi berapa kali dan nanti kita juga minta waktunya untuk menentukan kapan kita melaksanakan putusan pengadilan,” kata Tedjo yang ditemui di sela-sela acara open house Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly di Jakarta, Sabtu (3/1).

Pernyataan Tedjo ini menanggai langkah MA yang menerbitkan surat edaran yang intinya menyatakan bahwa PK untuk perkara pidana dibatasi menjadi hanya satu kali. Menurut Tedjo, tanpa adanya batasan pengajuan PK, pemerintah terhalang untuk melaksanakan hukuman mati kepada terpidana narkotika.

“Seperti kemarin begitu ada berita mau ada yang dihukum mati langsung semua minta PK lagi karena mereka akan mencari novum, bukti baru lagi, jadi kapan mau selesai kalau begitu?” ucap dia. Padahal, di sisi lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar eksekusi mati terpidana kasus narkotika segera dilaksanakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, MA menerbitkan Surat Edaran yang intinya membatasi waktu pengajuan PK sehingga hanya boleh satu kali. Surat Edaran MA ini bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana adalah inkonstitusional.

Mengenai pelaksanaan Surat Edaran MA yang bertentangan dengan putusan MK ini, Tedjo menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi dengan MA dan MK. “Ya nanti, tentu kita akan koordinasikan dengan MK dan MA,” ujar Tedjo.