14 April 2026
Beranda blog Halaman 39927

AS Rancang UU Cyber

Jakarta, Aktual.co — Gedung putih sedang membuat rancangan undang-undang tentang perlindungan cyber. RUU cyber security ini sudah diajukan ke kongres.
Dalam pernyataan gedung putih, Seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/1), mengatakan bahwa undang-undang tentang cyber security sangat diperlukan oleh bangsa Amerika Serikat untuk melindungi sistem keuangan dan perbankan negara.
“RUU ini diharapkan dapat membagi informasi cyber security yang lebih baik antara sektor swasta dan pemerintah, dan meningkatkan kolaborasi dan berbagi di antara sektor swasta informasi,” demikian pernyataan gedung putih.
Jika undang-undang tersebut disahkan akan memungkinkan penuntutan penjualan botnet akan mengkriminalisasi penjualan luar negeri AS yang dicuri dari informasi keuangan seperti nomor kartu kredit dan rekening bank.
“Selain itu akan memperluas otoritas penegak hukum federal untuk mencegah penjualan spyware digunakan untuk tangkai atau melakukan ID pencurian, dan akan memberikan pengadilan wewenang untuk menutup botnet yang terlibat dalam distribusi penolakan serangan layanan dan kegiatan kriminal lainnya, ” kata pernyataan itu.
Laporan: Sukarjito

Artikel ini ditulis oleh:

Berikan Keterangan Palsu, KKP Cabut Izin PT Dwikarya

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencabut Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) pada PT Dwikarya Reksa Abadi. Pasalnya, selama ini perusahaan kapal tersebut dinilai memberikan data yang tidak benar pada pemerintah.

“Mereka kasih informasi saja bohong sama kita. Mereka bilang tangkap 50 ton ikan setahun,  itu berarti sehari 200 kg. Masa kapal 200GT (gross ton) cuma 200kg. Sampai saya telepon kapal lain, mereka bilang biasanya tangkap 600 ton per tahun,” ujar Menteri KKP, Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari Jakarta, Rabu (14/1).

Hal yang serupa dikatakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Gelwynn Jusuf. Menurutnya, kapal Dwikarya seringkali keluar dari darah operasi penangkapan.

“Sampai saat ini KKP sudah mencabut 20 SIPI dan SIKPI dari kapal-kapal milik Dwikarya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ICW: Hati-hati dengan Pengalihan Isu

Jakarta, Aktual.co —Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto mengatakan agar seluruh lapisan masyarakat berhati-hati dalam menanggapi pengalihan isu yang berkembang dalam menangani kasus korupsi. “Di saat ini banyak isu yang merebak di KPK, khususnya isu foto Abraham Samad (Ketua KPK) dan perkembangan tersangka korupsi Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan,” kata Agus Sunaryanto di Jakarta, Rabun (14/1).
Kareanya, ia menganturkan isu tersebut kemungkinan dibuat untuk membenturkan dua instansi negara. “Jangan terbawa arus, kasus korupsi adalah kasus pribadi, bukan perbuatan instansi, jadi jangan membawa atas nama instansi, tapi proses hukum tetap harus diselesaikan hingga akarnya,” ujarnya.
Diharapkan, apapun isu yang beredar tidak mengganggu proses hukum yang terjadi. Karena ha ini menyangkut kepercayaan masyarakat. “Saya tetap apresiasi kepada KPK untuk tetap memproses semua kasus korupsi yang ada, jangan terpengaruh beredarnya isu pribadi,” tuturnya.
Isu tersebut beredar terkait munculnya foto ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan seorang perempuan muda yang diduga adalah Putri Indonesia 2014. Foto ini muncul bertepatan sehari setelah Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Pemprov DKI Diminta Maksimalkan Penarikan Pajak Online

Jakarta, Aktual.co — Pemprov DKI diminta maksimalkan penarikan pajak lewat sistem online. Meski penerapannya sudah dilakukan sejak 2010, namun perkembangannya dianggap masih sangat lambat.
Permintaan dilontarkan Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI dalam rapat paripurna yang mengagendakan pandangan fraksi, Rabu (14/1). Anggota Fraksi Demokrat-PAN, Johan Musawa mengatakan dari 11 ribu target di pajak online hiburan, hotel, restoran dan parkir, hasil yang didapat cuma kurang dari setengahnya.
“Hanya 4.500 wajib pajak yang menerapkan sistem online,” kata Johan, di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (14/1).
Padahal, penerapan sistem online bisa menekan tingkat kebocoran penerimaan pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Johan pun meminta Pemprov DKI, terutama Dinas Pelayanan Pajak, bisa menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerapan pembayaran pajak lewat on-line.
“Apakah diperlukan perangkat aturan yang dapat memaksakan penerapan sistem online bagi wajib pajak tersebut? Kami mohon penjelasannya,” ujar Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Gaduh Pasca Penetapan Tersangka BG, Presiden Tulis Status di Facebook

Jakarta, Aktual.co —  Gaduh pasca penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan membuat Presiden Joko Widodo posting statusnya di akun facebook.
Jokow mengunggah statusnya 10 jam yang lalu. Pesan tersebut berbunyi sebagai berikut.
Selamat pagi bangsaku, mari kita bangun bangsa ini lewat gagasan-gagasan besar dan kurangilah perdebatan-perdebatan yang membuat kita selalu jalan di tempat.
Disana ada masa depan menunggu, ada generasi anak cucu kita yang kelak meminta pertanggungjawaban kita atas kerja kita di hari ini.
Berkerjalah segaris dengan mimpi-mimpi besar kita, jangan mendiskonkan mimpi kita dengan perdebatan omong kosong.
Indonesia akan kuat bila manusia di dalamnya manusia yang menguasai alam tindakan.
Itulah untaian status di facebook yang dikutip Aktual.co. Postingan Presiden RI itu pun mengundang 60,476 suka dan 4,068 komentar.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

PDIP: Foto Abraham Mesti Dibuktikan di Komite Etik

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyarankan guna mencari kebenaran apakah foto mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan Putri Indonesia, Elvira Devinamira, harus dibentuk komite etik.
Ia mengatakan, jika foto itu terbukti asli maka sanksi tidak hanya etik, tapi juga pidana. 
“Pertanyaannya itu asli apa tidak?. Kalau asli, diusut Majelis Etik,” ujar Trimedya, di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (14/1).
Ia mengatakan, sanksi pun tidak hanya etik melainkan pidana. “Harus diusut oleh penegak hukum siapa penyebarnya. Kan itu bisa lewat cybercrime (tuntutannya),” terang dia.
Seperti diketahui, pada foto yang dikirim ke sejumlah media melalui email ini, memuat tiga foto ini, salah satunya menunjukan Abraham Samad tengah berciuman dengan Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Foto tersebut menunjukan Abraham Samad tengah mencium bibir dan pipi Elvira didalam suatu ruangan.
Sebelumnya, beberapa pengamat pun menyarankan kasus tersebut diusut. Akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir menilai, tidak selesai hanya dengan cap rekayasa yang dikeluarkan KPK, terlebih Abraham sendiri menyebut foto itu buah dari penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Berita Lain