Jakarta, Aktual.co —Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Riau, Akbar Tandjung menyebut juru runding dari kubu Agung dan Ical tidak menyelesaikan masalah internal Golkar. Bahkan, kedua kubu tersebut justru mengambil langkah hukum untuk mengambil keputusan. “Sampai hari ini, kami belum melihat tanda-tanda ke arah penyelesaian. Bahkan kedua belah pihak (kubu Agung dan kubu Ical) sudah mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan di pengadilan,” kata Akbar saat konferensi pers di Komplek Ligamas Indah Blok B No. A1, Jalan Pancoran Indah Raya, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
Akbar mengatakan meskipun langkah hukum itu akan menghasilkan sebuah putusan, tapi pada dasarnya tidak akan menyelesaikan konflik. Sebab, konflik diantara kedua kubu ini bukan semata-mata masalah hukum, akan tetapi ada muatan politik yang tinggi.
“Perlu disadari bahwa konflik tersebut tidak semata-mata masalah hukum, tetapi memiliki muatan politik yang sangat tinggi, yang bukan tidak mungkin berkelanjutan dan memecah belah partai Golkar,” imbuh Akbar. Akbar menilai, proses hukum yang diambil pun akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga dapat mengganggu agenda politik partai berlambang pohon beringin tersebut. “Khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak yang prosesnya sudah dimulai dua bulan kedepan,” pungkas Akbar. 

Jakarta, Aktual.co —Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Riau, Akbar Tandjung menyebut juru runding dari kubu Agung dan Ical tidak menyelesaikan masalah internal Golkar. Bahkan, kedua kubu tersebut justru mengambil langkah hukum untuk mengambil keputusan. “Sampai hari ini, kami belum melihat tanda-tanda ke arah penyelesaian. Bahkan kedua belah pihak (kubu Agung dan kubu Ical) sudah mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan di pengadilan,” kata Akbar saat konferensi pers di Komplek Ligamas Indah Blok B No. A1, Jalan Pancoran Indah Raya, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
Akbar mengatakan meskipun langkah hukum itu akan menghasilkan sebuah putusan, tapi pada dasarnya tidak akan menyelesaikan konflik. Sebab, konflik diantara kedua kubu ini bukan semata-mata masalah hukum, akan tetapi ada muatan politik yang tinggi.
“Perlu disadari bahwa konflik tersebut tidak semata-mata masalah hukum, tetapi memiliki muatan politik yang sangat tinggi, yang bukan tidak mungkin berkelanjutan dan memecah belah partai Golkar,” imbuh Akbar. Akbar menilai, proses hukum yang diambil pun akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga dapat mengganggu agenda politik partai berlambang pohon beringin tersebut. “Khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak yang prosesnya sudah dimulai dua bulan kedepan,” pungkas Akbar. 

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (14/1).
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya Sutrisno, Manager Keuangan PT Adhi Karya.
Dalam kesaksiannya Sutrisno mengaku pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Machfud sebesar Rp 7 milyar yang diambil dari pembayaran uang muka proyek Hambalang.
Menurutnya, setelah Kerjasama Operasi (KSO) Adhi-Wika mendapat pembayaran uang muka proyek tersebut pada 28 Desember, kemudan KSO membayar utang kepada sejumlah pihak untuk mengurus proyek tersebut.
“Atas uang yang saya minta ganti ke KSO di antaranya Rp 1,391 milyar buat ke Adhi Karya, Rp 6,291 milyar ke Wika karena Wika juga minta ganti, ada Rp 7 milyar ke Machfud Suroso,” kata Sutrisno.
Sutrinso menyerahkan uang sejumlah Rp 7 milyar kepada Machfud karena Direktur Utama PT Dutasari Citralaras itu mengklaim ada pengeluaran sejumlah itu dan meminta agar KSO menggantinya.
Sebelum menyerahkan uang itu, Sutrisno mengaku sempat menyampaikan permintaan penggantian uang dari Machfud kepada Teuku Bagus Mochamad Noor, Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya.
Atas laporan tersebut, Teuku Bagus memerintahkan agar Sutrisno membayarnya. “Terus Pak Bagus bilang: ‘Tolong diganti’. Jadi saya ganti semua,” ujarnya.
Saksi lainnya, Henny Susanti, kasir PT Adhi Karya membenarkan adanya pengeluaran uang sejumlah Rp 7 milyar untuk Machfud itu. Menurutnya, uang sejumlah itu ditransfer dalam dua tahap, yakni Rp 4 milyar ke rekening PT Dutasari Citralaras dan Rp 3 miliar ke rekening milik Machfud.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui langsung mencap foto disinyalir Abraham Samad dan Elvira Devinamira sebagai rekayasa. Foto yang menunjukan adegan mesra ini dianggap pimpinan KPK sebagai fitnah dari seseorang yang tidak suka terhadap KPK.
Menurut akademisi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, perkara ini tidaklah selesai dengan hanya menyebut foto tersebut rekayasa. Pasalnya, cap rekayasa ini dikeluarkan oleh tim ahli dari internal KPK, tidak melibatkan pihak luar.
“Pertama itu harus dijelaskan fotonya. Harus melihat perbuatan yang melanjut dan tindaklanjutnya,” ujar dia, ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (14/1).
Terlebih menurut dia, beberapa ahli diluar KPK menyebut foto itu bukan rekayasa, alias asli.
Ia mengakui memang meragukan akan dibentuk tim etik terkait hal ini, lantaran jika foto itu asli akan mengancam posisi Abraham Samad sebagai ketua KPK.
“Itu melanggar kode etik pimpinan, karena telah berbuat susila. Melanggar susila mestinya menindakalanjuti dewan etik KPK.  Itu resikonya bisa dipecat,” kata dia.
Seperti diketahui, pada foto yang dikirim ke sejumlah media melalui email ini, memuat tiga foto ini, salah satunya menunjukan Abraham Samad tengah berciuman dengan Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Foto tersebut menunjukan Abraham Samad tengah mencium bibir dan pipi Elvira didalam suatu ruangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Hari ini, beredar foto mirip Ketua KPK Abraham Samad dan Putri Indonesia Elvira Devinamira Wirayanti tengah bermesraan. KPK memastikan foto tersebut palsu. Foto yang sengaja dikirimkan ke surat elektronik para wartawan dan redaksi media ini diedarkan.
Ketua DPR Setya Novanto mengingatkan bahaya adu domba penegak hukum. Setya menduga foto itu sengaja dibuat dan disebarkan untuk menciptakan konflik antarlembaga. “Waduh, Saya rasa enggak bener itu. Ini jangan-jangan adu domba,” kata Setya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1)
Kepada wartawan, ia mengaku belum melihat secara langsung foto yang menampakan pria mirip Abraham Samad tengah bermesraan dengan wanita mirip Elvira. “Saya sih belum lihat. Ya saya sekarang belum tahu ada fotonya Pak Abraham,” pungkas politikus Golkar ini

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah menjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk menjadi Kepala Kepolisian. Namun seiring dengan pencalonan Budi Gunawan malah tersangkut masalah di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dia dipermasalahkan karena terlibat kasus korupsi rekening gendut. Padalah kasus tersebut dinyatakan bersih oleh Komisi Kepolisian Nasional. Namun demikian, Presiden Jokowi dinilai tak becus mengurus negara, karena negara dibiarkan tercoreng dengan penetapan tersangka Budi Gunawan.
“Ini kan hubungungan antara lembaga negara, masak mengurus kagaduhan ini tak becus. Presiden kok membiarkan dengan adanya permasalahan seperti ini, kok kepala negara membiarkan terkoyak seperti ini,”ujar Guru Besar FH-UNPAD, Romli Atmasasmita, ketika dihubungi, Rabu (14/1).
Namun demikian, dalam hal ini KPK pun jangan terlalu arogan dengan menetapkan tersangka setiap orang tanpa ada kelanjutan. Dia pun mengaku malu selaku pendiri lembaga tersebut. 
“Seharusnya dia menjadi panutan. Kalau dia bisa menetapkan tersangka terhadap calon kapolri, nah tindak lanjutnya menteri merah itu bagaimana. Ini negara kita mau aman tentram atau mau ramai dengan kegaduhan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby