Pangkalanbun, Aktual.co — Beberapa anggota Komisi V DPR RI berkunjung ke Posko Utama Tim SAR AirAsia QZ8501 Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Kotawaringin Barap, Kalimantan Tengah, Jumat (2/1) sore. Kedatangannya ini untuk memberikan dukungan moral kepada Basarnas dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Kita ke sini utnuk memberi dukungan moral kepada Basarnas dan KNKT,” kata salah satu anggota Komisi V yang hadir, Yudi Yudiana, saat berbincang dengan wartawan di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Menurut Yudi, Indonesia merupakan daerah yang tidak aman karena banyaknya bencana alam dan kecelakaan transportasi. Karenanya, sebagai penggagas UU SAR, Komisi V memberikan dukungan ke Tim SAR untuk proses evakuasi pesawat AirAsia jurusan Surabaya-Singapura.
“Kita ingin tunjukkan ke dunia internasional, SAR kita siap dan wilayah kita aman,” tambah Wakil Ketua Komisi V itu.
Dia mengungkapkan, awalnya DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) bila Basarnas tidak mampu menemukan titik hilangnya AirAsia. Namun ternyata dalam waktu tiga hari, titik hilangnya AirAsia sudah selesai dan sejumlah korban pun bisa dievakuasi.
Komisi V pun memberikan apresiasi atas hal itu.”Tapi Basarnas bisa mencarinya selama tiga hari pascakejadian,” sambung Yudi.
Dia menambahkan, mulai sekarang, KNKT harus bisa mencari blakcbox pesawat yang mengangkut 155 penumpang itu. Supaya, bisa diketahui penyebab kecelakaan ini terjadi.
“KNKT juga kita koordinasi juga untuk fokus mencari blackbox. Jadi kotak ini yang akan menyingkap informasi kenapa pesawat hilabg,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pangkalanbun, Aktual.co — Kapal perang milik Navy USS Sampson, milik Amerika Serikat menemukan sebanyak 12 korban jenazah sejak kemarin malam. Alhasil jumlah pencarian korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 bertambah.
Informasi ini, juga cukup mengagetkan Basarnas yang ada di Pangkalan Udara (Lanud) Iskandar karena informasi yang beredar sejak tadi pagi, Jumat (2/1), jenazah yang ditemukan oleh USS Sampson “hanya” berjumlah sebanyak enam orang.
Dalam dua kali proses pengiriman menggunakan helikopter jenis Sea Hawk, total jenazah yang diantar sebanyak delapan jenazah. Artinya, jumlah tersebut melebihi dari angka awal yang diinformasikan.
“Kita malah bersyukur dengan penemuan ini,” kata Direktur Operasi Basarnas Pangkalan Bun SB Supriyadi dalam keterangan pers di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Jumat (2/1).
Tak hanya itu, Supriyadi juga menyebutkan bahwa USS Sampson juga menemukan empat jenazah lainnya yang sedang dalam proses pengantaran ke Pangkalan Bun. Jika ditotal, pasukan dari Negara Paman Sam itu berhasil menemukan 12 orang korban meninggal.
“Jadi, delapan jenazah sudah di Surabaya. Dua jenazah (dari KRI Yos Sudarso dan Kapal Baruna Jaya) datang tadi pagi, ditambah delapan yang sudah diantar (oleh USS Sampson), semuanya berada di RSUD Sultan Imanuddin. Empat lainnya berada di kapal USS Sampson. Total sekarang adalah 22 jenazah,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi pencabutan izin operasional terhadap 26 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atas pelanggaran yang dilakukan selama tahun 2014.

“Jumlah itu termasuk dua perusahaan yang disidak oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada bulan November 2014 yaitu PT El Karim Makmur Sentosa dan PT Malindo Mitra Perkasa (MMP),” kata Menaker Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat (2/1).

Menteri menegaskan, pencabutan izin oprasional bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola perlindungan dan penempatan TKI di Luar Negeri.

Selain mencabut izin operasional 26 PPTKIS, Kemnaker juga menjatuhkan sanksi skorsing terhadap 231 PPTKIS lainnnya.

Dengan pemberian sanksi tersebut, jumlah PPTKIS yang masih beroperasional saat ini berjumlah 518 PPTKIS.

Menaker menyebut tindakan tegas kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat dan merugikan para calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri itu merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

“Diharapkan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi,” kata Hanif.

Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak, misalnya tempat tidur atau kamar mandi yang tidak memadai.

Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Suriah.

Pelanggaran lainnya adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, begitu juga pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari TKI.

Untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PPTKIS, Menaker mengeluarkan Permenaker No 24 tahun 2014 tentang perubahan Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPPTKIS.

“Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah ditetapkan ‘blacklist’ selama lima tahun terhadap penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan pelanggaran berat,” kata Hanif.

Sebelumnya, tidak ada larangan bagi direktur PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya untuk berbisnis kembali dalam bidang itu sesegera mungkin.

Selain menjatuhkan sanksi, Kemnaker juga melakukan evaluasi kinerja PPTKIS melalui pendaftaran ulang dan melengkapi dokumen administrasi dengan hasil sebanyak 316 PPTKIS telah menyerahkan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 159 PPTKIS lainnya telah melakukan pendaftaran ulang tetapi dokumen belum lengkap antara lain neraca keuangan oleh akuntan publik, izin penampungan, izin BLK, izin kantor cabang yang dikeluarkan oleh dinas setempat, laporan tahunan rencana kerja penempatan dan kontrak kerja perusahaan dengan karyawan serta 43 PPTKIS belum melakukan pendaftaran ulang.

Menaker mengatakan hasil pendaftaran ulang itu akan digunakan untuk melakukan pembinaan perbaikan dan evaluasi ulang dan memberikan tindakan sanksi semisal skorsing atau pembekuan/pencabutan izin bagi yang melanggar aturan yang ditetapkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid