Jakarta, Aktual.co — Pemerintah perlu mengembangkan strategi persuasif melalui pendidikan untuk menangkal penyusupan berbagai doktrin radikalisme yang cenderung bermuara pada terorisme. Demikian dsampaikan sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito.
“Strategi pembasmian terorisme dengan mengandalkan kekuatan Densus 88 Antiteror hanya menjadi penghambat sesaat regenerasi teroris,” kata Arie di Yogyakarta, Jumat (2/1).
Pemerintah, kata dia, perlu segera mempersiapkan strategi pendekatan persuasif yang dapat ditempuh melalui penguatan karakter sosial dalam pendidikan di sekolah. Pendekatan tersebut memuat nilai-nilai misalnya tentang memperkuat keharmonisan antarwarga serta menghargai perbedaan.
“Dengan penguatan karakter sosial tersebut remaja akan terbentengi untuk menerima doktrin-doktrin yang mengarah pada radikalisme,” kata dia.
Menurut Arie, penyebaran paham radikalisme akan selalu ada jika pemerintah masih mengandalkan metode yang sama dalam memberantas radikalisme.
Apabila dicermati, menurut dia, berbagai gerakan transnasional di Indonesia hingga saat ini masih bebas menyebarkan ideologi mereka termasuk radikalisme terhadap generasi muda.
“Mereka akan terus melakukan regenerasi dengan penyebaran ideologi-ideologi mereka bagi generasi muda,” kata dia.
Selain itu, ketegasan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakan hukum juga diperlukan karena kerusakan sistem hukum secara tidak langsung akan membuka peluang paham terorisme terus bermunculan.
Meski demikian, Arie menilai bahwa munculnya gejolak aksi kekerasan termasuk terorisme juga dapat didorong oleh kesenjangan kesejahteraan atau perekonomian yang terjadi di tengah masyarakat.
“Dengan kemiskinan atau kesenjangan sosial juga dapat membangkitkan gerakan radikalisme yang menjadi bibit terosrisme,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PKS Aboe Bakar Al-Habsy tidak yakin pemerintah akan menurun harga bahan pokok yang terlanjur naik pasca naiknya harga BBM pada 17 November 2014 lalu. Hal ini menyusul BBM kembali diturunkan pada 1 Januari 2015 kemarin.
“Saya tak yakin pemerintah memiliki wacana untuk mendorong turunnya harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik,” sebuat dia kepada redaksi, Jumat (2/1). Aboe beralasan, karena di beberapa kesempatan pemerintah lewat Menteri Perdagangan Rahmat Gobe mengatakan, kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu tidak mempengaruhi harga kebutuhan pokok. “Yang artinya, beliau meyakini bahwa harga BBM yang turun tak akan bisa mempengaruhi harga pasar yang ada,” ujar dia.
Memang, lanjut anggota Komisi III DPR ini, opsi mendorong pasar untuk menurunkan harga setelah harga BBM turun merupakan kerja yang sangat berat. Oleh karenanya,  pemerintah seharusnya berpikir secara strategis sebelum menaikkan harga BBM.  “Apalagi harga BBM dinaikkan saat harga minyak dunia anjlok. Ini blunder yang luar biasa, harga minyak dunia turun hingga 30 persen, tapi pemerintah malah menaikkan harga BBM hingga 30 persen,” imbuh dia. 
Setelah harga baru memiliki dampak yang luar terhadap kebutuhan pokok, sambung dia, kini pemerintah tak punya kebijakan untuk menurunkan kembali harga barang di pasar. “Ini kan seperti nasi yang telah jadi bubur, mau dikata apa lagi. Rakyat pasti akan mencatat kebijakan ini sebagai salah langkah pemerintah. Orang Jawa bilang ‘pemerintah polah, rakyat kepradah’,” demikian Aboe.
Pada  17 November lalu, BBM jenis peremium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Dan BBM jenis solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Dan mulai 1 Januari 2015 ini, pemerintah mengumumkan pemberian subsidi BBM hanya pada jenis tertentu, yakni minyak tanah dengan harga Rp 2.500 per liter dan solar dengan harga Rp 7.250 per liter. Adapun RON 88 (premium) meskipun tidak disubsidi, harganya diturunkan dari sebelumnya Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter, dan solar turun menjadi Rp 7.250 per liter. 
Editor: Fahad Hasan