Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor (Polres) Karawang, Jawa Barat, mencatat kasus pembunuhan yang terjadi selama 2014 di dearah itu, meningkat sekitar 50 persen dibanding 2013.

Kepala Polres Karawang AKBP Daddy Hartadi mengatakan, kasus pembunuhan menjadi salah satu kasus yang cukup marak terjadi sepanjang 2014. Kasus lainnya yang juga banyak terjadi pada 2014 ialah kasus pencurian kendaraan bermotor.

“Tetapi untuk kasus curanmor (pencurian kendaraan bermotor), kejadian pada 2014 menurun sekitar 26 persen dibanding 2013,” kata Daddy Hartadi di Karawang, Kamis (1/1).

Menurut dia, kasus kejahatan pembunuhan diantaranya dipicu dendam. Ada pula terjadi pembunuhunan akibat dipicu keinginan seseorang untuk memiliki atau menguasai harta korban.

Sementara itu, kasus lainnya yang juga menjadi tren pada 2014 ialah kasus perjudian, pemerasan, perkosaan dan kasus terkait narkotika dan obat terlarang.

Ia mengakui kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan sekitar lima persen, dari pelaporan 2013 sebanyak 83 perkara dengan penyelesaian 20 perkara.

“Untuk kasus perjudian, pada 2013 pelaporannya sembilan perkara dengan penyelesaian 16 perkara. Sedangkan pada 2014 menjadi 13 pelaporan dengan 14 penyelesaian,” klaimnya.

Kemudian kasus pemerasan mengalami kenaikan 40 persen, dari pelaporan 2013 sebanyak lima perkara dengan penyelesaian tiga perkara, pada 2014 meningkat menjadi tujuh pelaporan dengan tiga penyelesaian.

Kasus perkosaan, pada 2014 meningkat sebesar 50 persen lebih, dari tahun 2013. Sedangkan kasus terkait narkotika dan obat terlarang, naik 64 persen dibanding tahun 2013, yakni dari 85 kasus pada 2013 menjadi 121 kasus pada 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari PKB, Malik Haramain menilai, penggalangan hak interpelasi oleh nggota DPR RI terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) keterlaluan.
“Enggak relevan, sudah keterlaluan bahkan. Biarkan presiden yang buat kebijakan, jadi sudah enggak perlu lagi (interpelasi),” kata Malik di Jakarta, Kamis (1/1).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB menilai demikian karena, kebijakan untuk menaikan atau menurunkan harga BBM  merupakan bagian dari hak prerogatif presiden.
Bahkan, menurut Malik, harga BBM semestinya tidak perlu diturunkan. Tapi, mengingat itu merupakan kebijakan presiden, maka sebagai partai pendukung dirinya juga akan mendukung kebijakan tersebut. 
“Keputusan bapak presiden begitu, kan dia yang punya kuasa,” tandasnya. 
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: