Jakarta, Aktual.co — Deputi potensi SAR Marsekal Muda Sunarbowo Sandi mengatakan, dua jenazah penumpang pesawat AirAsia QZ 8501 yang berhasil di evakuasi Kapal KRI Yos Sudarso akan diterbangkan ke Juanda, Surabaya, Jawa Timur.
“Ada berita mengenai hal itu malam ini bisa berangkatkan ke juanda,” ujar Sunarbowo dalam keterangan persnya di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, Kamis (1/1) petang.
Dia memastikan, bahwa saat ini jumlah keseluruhan jenazah yang telah dievakuasi tim SAR gabungan berjumlah delapan. “Yang pasti ada delapan totalnya dan diproses dua di sini. Klo selesai diberangkatkan,” sambungnya.
Pantauan Aktual.co, kedua jenazah dari RSUD Sultan Imanuddin itu sudah tiba di Lanud Iskandar. Jenazah yang belum diketahui identitasnya itu akan diterbangkan dengan Pesawat CN 295 milik TNI AU.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tim penertiban gabungan Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), berhasil menciduk empat pasangan tanpa memiliki surat nikah di penginapan kawasan Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kamis (1/1).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Agam Danil Defo  mengatakan, ke empat pasangan itu yakni IS (37) dengan pasangan ST (37) keduanya warga Pasaman Barat, Ar (50) warga Agam berpasangan denga NA (40) warga Bukittinggi tak memiliki surat nikah.
Kemudian, DY (21) berpasangan dengan DR (19) keduanya warga Pasaman Barat dan HD (23) berpasangan dengan IC (20) keduanya warga Pasaman Barat.
“Keempat pasangan ini kita amankan saat berada di kamar Penginapan Tropica dan Penginapan Abang Kecamatan Tanjung Raya. Pasangan Ar dan Is menolak dibawa ke Mako Satpol PP Agam dengan alasan dia merupakan suami istri,” kata dia di Lubuk Basung, Kamis (1/1).
Setelah itu, ke empat pasangan itu di bawa ke Mako Satpol PP Agam untuk didata dan dibina. Dari pengakuan mereka, baru sampai di penginapan itu setelah merayakan tahun baru di Bukittinggi.
Dia mengatakan, pihaknya akan memanggil para keluarga untuk memastikan ke empat pasangan itu. Dia menambahkan ke empat pasangan ini diamankan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kesbang Pol, Polres Agam dan lainnya.
Tim ini, tambah dia, dibagi tiga tim kecil yang akan melakukan patroli di penginapan, objek wisata, tempat keramaian dan lainnya yang ada di Agam. “Tim ini sengaja dibentuk untuk melakukan patroli di sejumlah penginapan, objek wisata dan lainnya. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Pemkab Agam,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Agama sampai saat ini tidak pernah mengumumkan adanya biaya tambahan pernikahan. Karena, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014.
“Penegasan tersebut disampaikan untuk memastikan bahwa kini tidak ada lagi pungutan biaya (gratifikasi) di luar ketentuan,” kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, M Machasin di Jakarta, Kamis (1/1).
Machasin mengaku, di berbagai daerah dalam hal pembayaran nikah, jika menikah di luar kantor urusan agama (KUA) prosedurnya dikenai tarif Rp 600 ribu. Itu tarif resmi yang harus dibayar melalui bank yang telah ditunjuk.
Namun pada praktiknya, ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin yang akan melangsukan pernikahan, bahwa pengurusan pembayaran diwakilkan kepada petugas kelurahan atau pihak lainnya. Oknum ini kemudian minta pembayaran di atas tarif resmi antara Rp800 ribu atau lebih. 
Padahal pembayaran ke bank dapat dilakukan secara langsung dan tanda bukti diperlihatkan kepada KUA terdekat. “Kita prihatin dengan kasus ini,” kata Machasin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejahatan yang dilakukan geng motor di Kota Medan selama 2014 ini, dinilai sangat bringas dan benar-benar meresahkan masyarakat di kota tersebut.
Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muhammad Khaidir Harahahap dalam evaluasi tahun 2014, Kamis (1/1).
“Untuk Kota Medan kejahatan geng motor sangat fenomenal dan sudah banyak korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian, namun sampai saat ini belum bisa dituntaskan,” kata dia.
Kota Medan, menurut dia, tingkat kerawanan tindakan kriminal yang dilakukan geng motor tersebut cukup tinggi pada dini hari. “Warga sangat khawatir untuk melakukan aktivitas pada tengah malam atau dini hari, karena masih banyaknya kelompok geng motor berkeliaran.”
Dia menyebutkan, sepanjang pemantauan LBH Medan, aparat kepolisian masih minim melakukan patroli untuk menjaga mengawasi lokasi yang dimaksud. Bahkan, menurut keterangan Satlantas Polresta Medan, sepanjang 2014 telah mengungkap 42 kasus kriminal geng motor.
“Dapat kita analisis bahwa tingkat kriminalitas di Kota Medan tidak ada penurunan ataupun mengalami pengurangan.”
LBH Medan menilai institusi kepolisian Kota Medan sebagai pelindung masyarakat hanya slogan dan tidak sesuai dengan faktanya. Hal ini juga ditenggarai lemahnya deteksi dini petugas intelijen kepolisian, sehingga mengakibatkan kasus pencurian dan perampokan dengan menggunakan senjata tajam sering terjadi.
“Akibatnya warga menjadi resah dan tidak nyaman, dan membuktikan bahwa aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang melindungi masyarakat dan menciptakan keamanan telah gagal.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muhammad Khaidir Harahahap menyebut, tahun 2014 ini penuh dengan kasus korupsi di Sumatera Utara.
Dia mengatakan, hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut terlibat dalam kasus korupsi, mulai dari level Staff, Kasub, Kabag, Kadis sampai dengan Bupati.
Dia menyebut, banyaknya kasus korupsi di Sumut ini mendapatkan peringkat ketiga di Indonesia. Ternyata untuk kasus korupsi tersebut, tidak ada penurunan yang signifikan dan masih masuk dalam kategori terbesar korupsi di Indonesia.
“Kasus korupsi di Sumut pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan dan pencegahan di setiap instansi pemerintahan daerah,” kata dia di Medan, Kamis (1/1).
Penyebab itu semua, kata dia, katena kurangnya keseriusan dan komitmen institusi pengawasan dan pengontrol keuangan daerah dalam memeriksa pengeluaran keuangan di setiap instansi pemerintahan di Sumut.
“Perlu peran serta dan pemberdayaan institusi BPK dan Inspektorat di Sumut lebih bersifat aktif, kritis dan konsisten untuk melakukan upaya pengawasan dan pencegahan supaya dapat mengurangi atau meminimalisir angka korupsi tersebut,” kata Wadir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu