18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39999

Sikut Gelandang Liverpool, Punggawa Swansea City Diskors 4 Pertandingan

Jakarta, Aktual.co — Punggawa klub Swansea City, Jonjo Shelvey dihukum oleh Konfederasi Sepakbola Inggris (FA) selama empat pertandingan. Hukuman tersebut diberikan akibat tindakan tidak sportif yang dilakukan Shelvey saat timnya melakoni laga lanjutan Liga Utama Inggris melawan Liverpool, Minggu (28/12).

“Swansea City menerima hukuman yang diberikan FA kepasa Jonjo Shelvey,” demikian pernyataan pihak Swansea seperti dikutip dari laman resminya, pada Kamis (1/1).

Hukuman tersebut diputuskan setelah FA memeriksa rekaman pertandingan, Rabu (31/12). Dari hasil investigasi, pemain 24 tahun itu kedapatan menyikut gelandang Liverpool, Emre Can.

Aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh mantan pemain Liverpool tidak terlihat oleh wasit kepala, Andre Marriner. Perbuatan Shelvey itu diduga merupakan luapan kekecewaan karena timnya mengalami kekalahan telak 1-4.

Namun demikian, pihak Swansea tetap menyatakan, bahwa Shelvey tidak sengaja melakukan hal tersebut. Manajemen klub berjuluk ‘The Swans’ berencana melakukan banding kepada FA. Hal senada juga dilontarkan oleh pelatih Swansea, Gary Monk.

Shelvey sendiri melalui akun Twitter-nya juga telah menyatakan permintaan maafnya. Dia juga menegaskan jika dirinya benar-benar tidak berniat menyikut Emre Can.

“Swansea mendukung pernyataan Shelvey bahwa insiden itu tidak disengaja,” tegas manajemen klub.

Alhasil, hukuman tersebut membuat Shelvey harus  absen dalam pertandingan Tahun Baru di markas Queens Park Rangers, hari ini, Kamis (1/1) malam WIB.

Selain itu, Shelvey harus rela mendukung timnya dari bangku penonton pada  pertandingan putaran ketiga Piala FA di kandang Tranmere Rovers. Dan, juga pertandingan-pertandingan Liga Utama Inggris saat mereka menjamu West Ham United dan Chelsea.

Artikel ini ditulis oleh:

KADIN Minta Pemerintah Hapus Pajak Impor Perikanan

Jakarta, Aktual.co —Guna memajukan sektor kemaritiman di Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) meminta pemerintah bebaskan berbagai pajak di sektor perikanan yang dianggap memberatkan pengusaha.
Pembebasan pajak juga perlu dilakukan agar aktivitas prosesing atau pengolahan perikanan bisa maju pesat.
Kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, salah satu yang perlu dihapus adalah pajak impor perikanan. Sebagai gantinya, pembebasan pajak impor itu bisa diakumulasikan di tarif pajak ekspor.
“Kalau misalnya, tarif impor dan ekspor masing-masing 2,5 persen, maka dengan membebaskan tarif impor, nilai pajak ekspornya bisa dijadikan 5 persen,” kata dia, Kamis (1/1).
Selain meminta pajak impor dihapus, Yugi juga meminta pemerintah melakukan kontrol agar produk-produk itu bisa melalui prosesing. Sehingga harga jualnya terjaga.
Tak hanya itu, Kadin juga meminta pemerintah menerbitkan peraturan penghapusan Anak Buah Kapal (ABK) asing secara bertahap di laut Indonesia. Karena ABK asing di Indonesia saat ini harusnya maksimal lima orang. 
“Nantinya, tiap tahun harus dikurangi jumlahnya setelah ABK asing itu melakukan ‘transfer of knowledge’,” kata Yugi. 
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi bisnis dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta pengolah dan masyarakat pesisir lain guna memperkuat dan meningkatkan daya saing.
“Pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya nelayan harus mulai dididik untuk mengenal bisnis sehingga bisa menjadi pelaku usaha yang andal dan bukan hanya sebagai obyek semata,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin (8/12).
Dengan kompetensi bisnis yang dimiliki pelaku usaha, bisa memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia secara optimal dan berkelanjutan. Seperti nelayan tradisional, diharapkan mampu memanfaatkan perairan Indonesia menjadi sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan.
Selain itu, ujar dia, pembudidaya ikan mampu memanfaatkan lautan dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas secara efisien.
Kemudian, para pengolah mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan sehingga mampu bersaing di pasar global. 
“Sedangkan masyarakat pesisir lainnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki,” katanya.
Pemerintah juga akan terus berupaya memberikan perlindungan usaha dan kesempatan berusaha antara lain dengan menjamin kemudahan dalam akses permodalan ke perbankan, sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan dan pembudidaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Selesaikan Konflik Ukraina, Serbia Ambil Alih Ketua OSCE

Jakarta, Aktual.co — Serbia mengambil alih kepresidenan OSCE dari Swiss, pada Kamis (01/01), sebagai badan multinasional yang memainkan peran terkemuka dalam upaya menyelesaikan konflik Ukraina.

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa, yang berkantor pusat di Wina dan mewakili 57 Negara itu, dibentuk sebagai forum Timur-Barat selama Perang Dingin.

OSCE mengirim ratusan pengamat ke Ukraina saat kekerasan meletus di sana pada April, dan mengambil bagian dalam pembicaraan untuk perjanjian gencatan senjata September, yang gagal menghentikan pertempuran.

Menteri Luar Negeri, Serbia Ivica Dacic yang ditunjuk akan menyajikan prioritas kepemimpinannya pada 15 Januari di Wina..

Artikel ini ditulis oleh:

Inilah Lima Perusahaan Impian di Indonesia Versi JobStreet

Jakarta, Aktual.co — Pada akhir tahun 2014, JobStreet melakukan sebuah survei tentang perusahaan impian pilihan karyawan Indonesia. Survei tersebut diikuti oleh sebanyak 14.000 koresponden yang terdiri dari berbagai posisi pekerjaan dan industri.

“Dari hasil survei tersebut, ternyata perusahaan minyak dan gas menjadi primadona bagi karyawan di Indonesia,” ujar Country Manager JobStreet, Faridah Lim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (1/1).

Perusahaan minyak dan gas yang menduduki pilihan pertama adalah Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) dan pada  peringkat kedua ditempati oleh perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Chevron Pasific Indonesia.
 
Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati oleh Unilever Indonesia. Perusahaan yang bermarkas di Rotterdam, Belanda ini memiliki banyak sekali merek dagang terkenal yang menjadi andalan para masyarakat Indonesia mulai dari produk makanan hingga kebutuhan sehari-hari. Maka wajar jika mereka berada dalam urutan ketiga, karena masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan berbagai produk dari Unilever.
 
Google Indonesia berada diurutan keempat dalam deretan 5 perusahaan impian di Indonesia. Mesin pencarian raksasa yang dirintis oleh Larry Page ini menjadi satu-satunya perusahaan online yang masuk dalam jajaran 5 perusahaan impian Indonesia.

Terakhir adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan pengabungan dari 4 Bank Pemerintah, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Saat ini Bank Mandiri menjadi bank terbesar di Indonesia dalam bidang aset, pinjaman dan deposit di Indonesia.

Survei yang dilakukan oleh JobStreet Indonesia diikuti oleh koresponden dari berbagai level pekerjaan mulai dari fresh graduate hingga level manager. Mereka semua memiliki alasan yang berbeda untuk memilih 5 perusahaan impian tersebut.

Sebanyak 35% koresponden menyatakan bahwa tunjangan dan benefit menjadi ukuran pertama mereka memilih perusahaan impian. Lalu sebesar 27% koresponden mengatakan bahwa reputasi perusahaan jauh lebih penting untuk menentukan perusahaan impian mereka.

Pada urutan ketiga sebanyak 18% memilih gaji. Hanya 12% koresponden saja yang menjawab prospek promosi dan peningkatan karier sebagai alasannya. Lalu sebanyak 8% koresponden menjawab pelatihan dan pengembangan saat memilih 5 Top Perusahaan Impian diatas.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Gusur Warga Miskin, Ahok Dianggap Ingkari Janji Saat Kampanye

Jakarta, Aktual.co — Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) anggap Gubernur Tjahaja Purnama (Ahok) ingkari janjinya saat kampanye Pemilu Gubernur DKI 2012. Di mana saat itu Ahok menjadi cawagub, dan Joko Widodo menjadi cagub.
Kata Sekretaris Wilayah SPRI DKI Jakarta, Rio Ayudhia Putra, pasangan tersebut saat kampanye menyatakan komitmen tak akan menggusur pedagang kaki lima dan pemukiman warga miskin jika terpilih.
Selain itu mereka juga berjanji menggunakan pendekatan dialog dalam menata  pemukiman kumuh. Kenyataannya, kebijakan Pemprov DKI saat ini sangat bertolak belakang dengan janji-janji itu. 
“Jakarta tidak untuk rakyat miskin. Ahok adalah Gubernur penggusur,” kata Ryo dalam press rilis akhir tahun 2014, Rabu (31/12).
Dia menyebutkan sebelumnya Ahok saat berpasangan dengan Joko Widodo kala itu, juga berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai milik semua. Kaya dan miskin dapat hidup tenteram bergandengan tangan. 
Sedangkan di 2014, kehidupan warga miskin di Ibukota selalu diliputi rasa was-was tergusur. Data yang dikeluarkan SPRI, saat ini 131 titik lokasi gusuran tahun ini menjadi ancaman kehidupan si miskin.
“Seperti tak ada tempat untuk lagi bersembunyi, keberadaan si miskin akan terus dikejar dan diburu layaknya binatang.Si miskin tak dapat tidur dengan nyenyak dan bermimpi indah sebagaimana kelas mayoritas yang menghuni Jakarta,” ucap dia.
Komentar mengenai kebijakan Pemprov DKI dalam melakukan penggusuran juga sudah dilontarkan Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Dwi Rio Sambodo. Kata dia, perlu ada kebijakan khusus, terutama dalam melaksanakan penataan, pengusuran, dan penertiban untuk membenahi Jakarta.
“Kami (PDI-P) menekankan pada Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan upaya-upaya pendekatan yang manusiawi. Di antaranya melakukan sosialisasi yang maksimal sehingga bisa diterima dan tidak merugikan satu sama lainnya,” ujarnya, Senin (29/12).
Namun Gubernur Ahok kesal saat disebut di 2014 Pemprov DKI banyak melakukan penggusuran dan dirinya dianggap tidak menyenangi warga miskin tinggal di Ibu Kota.
Kata Ahok, langkah Pemprov DKI merelokasi warga ke rumah susun merupakan cara paling manusiawi.
“Pernah enggak dalam sejarah republik ini, kami menyiapkan rusun full furnished (di rusun)? Coba kasih tahu sama saya dunia mana yang lebih manusiawi dari Jakarta, jangan dilihat gusurnya,” kata Basuki, Selasa (23/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Bergantung ke Pasar, Indikator Jokowi Jadikan Indonesia Berpaham Liberal

Jakarta, Aktual.co —  Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) mengapresiasi kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK) yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 2015 ini.
Namun, disisi lain, kata Ipang, dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang akan mencabut sistem mekanisme subsidi.
“Pada saat yang sama, sangat disayangkan kebijakan Jokowi mencabut subsidi dan menyerahkan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar,” kata dia ketika berbincang dengan aktual.co, di Jakarta, Kamis (1/1).
Ia berpandangan, bahwa kemenangan dari para kaum neolib adalah apabila semua ketentuan di sebuah negara, baik dari sisi sumber daya alam(SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) nya sudah mengikuti pada mekanisme pasar.
Lebih lanjut, kata dia, Gerakan neoliberal telah menyusun kesepakatan antara IMF, bank dunia dan pemerintahan Amerika Serikat yang tersusun ke dalam sepuluh (10) poin yang kemudian disebut dengan Washington Consensus.
“Salah satu isinya pada poin kedua adalah kebijakan pemotongan anggaran subsidi untuk keperluan publik, pemberian kelonggaran dalam pembayaran pajak bagi para pengusaha, penentuan bunga bank menurut mekanisme pasar, menyingkirkan segala hal ysng merintangi berlakunya perdagangan bebas, privatisasi perusahaan negara kepada swasta,” bebernya.
“Indikator kebijakan Indonesia sudah terkonfirmasi bahwa kita sudah terjun bebas menjadi negara yang sangat liberal. Negara tak boleh terlalu intervensi mengurus sektor ekonomi dan semua berdasarkan mekanisme pasar. Jadi lengkap sempurna bahwa negara kita,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Berita Lain