Jakarta, Aktual.co — Dalam menyambut Tahun Baru, pada malam ini. Kota Bandung akan menempatkan beberapa titik untuk merayakan pesta kembang api sebagai berikut:

1. Kawasan Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto.
2. Grand Pascific Hotel Jalan Pasirkaliki
3. Sepanjang jalan dan Jembatan Pasupati
4. Kawasan Dago, di sepanjang Jalan Ir H Djuanda
5. Grand Hotel Universal Jalan Setiabudhi
6. Paskal Hyper Square Jalan Tjokroaminoto
7. Alun-alun Ujung Berung, Jalan Raya Ujung Berung.

Kembang api juga akan banyak dinyalakan di hotel-hotel, tempat wisata dan tempat-tempat hiburan lainnya hampir di seluruh wilayah Kota Bandung.

Namun demikian, diberitakan sebelumnya bahwa Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, membatalkan acara pesta kembang api pada saat malam pergantian tahun 2015 yang rencananya bakal digelar tengah malam nanti.

Bapak Emil mengatakan, pembatalan pesta kembang api tersebut sebagai wujud empati kepada korban-korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di di Selat Karimata.

Ia mengatakan, bahwa sekarang sedang banyak musibah, Ada aspirasi dari warga agar tidak ada gebyar kembang api, jadi dibatalkan.

Meski demikian, Emil tidak akan membatalkan perayaan lainnya dalam rangka menyambut pergantian malam Tahun Baru 2015.

“Ingin bersimpati bukan berarti bersedih, karena menyambut hal baru juga harus bergembira. Jadi tetap ada kegembiraan di jalan Dago,” ujarnya.

Selain diadakan di Jalan Dago, Emil juga menggelar Istigosah dan doa bersama di Alun-Alun Kota Bandung baru untuk mendoakan para korban kecelakaan pesawat AirAsia serta mendoakan untuk kemajuan Kota Bandung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komando Daerah Militer IX/Udayana menyiagakan personel Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur untuk membantu aparat kepolisian pengamanan malam pergantian tahun 2014 .
“Kalau Kodam ‘memback-up’ (polisi) jika sewaktu-waktu diperlukan kami ‘on-call’ segera bergerak,” kata Kepala Staf Angkatan Darat Kodam IX/Udayana Brigadir Jenderal Ruslian Hariadi di Denpasar, Rabu (31/12).
Menurut dia, selain menyiagakan Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur itu, pihaknya juga menyiagakan semua kekuatan personel lain jika diperlukan.
Namun dia enggan merinci berapa jumlah personel Satuan Tempur itu termasuk seluruh kekuatan Kodam Udayana yang dikerahkan maupun disiagakan untuk membantu polisi, mengingat hal itu merupakan bagian dari strategi.
Adanya pergerakan terkait keberadaan jaringan terorisme termasuk Islamis State of Iraq and Syira atau ISIS, Hariadi menjelaskan bahwa hal itu telah menjadi antisipasi prajurit termasuk ancaman yang sempat dilontarkan oleh salah satu anggota jaringan ISIS yang tersebar di media sosial, Youtube.
“Kami akan selalu berkoordinasi dengan Polda, tidak akan lepas. Kalau lengah sedikit saja termasuk masyarakat, maka kejadian tahun 2002 (Bom Bali I) bisa saja terulang, apalagi ISIS yang akan mencari kelemahan kita.”
Dia pun mengajak masyarakat untuk membantu aparat terkait untuk bergerak menjaga keamanan minimal di wilayah masing-masing. “Setiap RT dan RW memiliki kewajiban untuk siapapun tamu yang datang harus lapor.”
Kodam Udayana, lanjut dia, juga telah memperkuat jaringan intelijen guna mengantisipasi aksi-aksi dari oknum yang ingin mengacaukan kondusifitas di Pulau Dewata menjelang tahun baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muzakir menilai kebijakan menyerahkan harga BBM ke pasar yang dikeluarkan oleh Menteri Sudirman Said itu salah dan melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004. 
Keputusan MK yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 itu menyatakan bahwa dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar” tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
“Kalau itu mengikuti harga pasar, maka itu jelas (melanggar konstitusi). Pemerintah jelas salah dalam hal ini, hal tersebut bakal memberatkan masyarakat. Ini akan jadi ruwet nantinya,” kata Muzakkir ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (31/12).
Sebelumnya Menteri Sudirman Said mengatakan, “BBM Umum harganya mengikuti harga pasar. Bukan berarti pemerintah lepas tangan, pemerintah hanya atur cara harga BBM Umum, selain BBM di atas tidak diberikan subsidi”.
Sekadar informasi, Mahkamah Konstitusi  telah menguji Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan hasil Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2004, yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan, salah satunya, bahwa menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar bertentanga dengan konstitusi. (Baca juga: Menteri ESDM: Harga BBM Umum Akan Ikuti Harga Pasar)
Demikian putusan MK uang menyebut hal tersebut : “Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu